Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.869 peraturan dalam 0,034 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.010/2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2022

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

183_PMK.010_2022.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.010/2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2021

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

176_PMK.010_2021.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.06/2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dalam Bentuk Tagihan

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Mengubah

PMK No. 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan

Download file:

158_PMK.06_2021.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172/PMK.05/2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Cara Penambahan Investasi Pemerintah yang Bersumber dari Saldo Kas pada Badan Layanan Umum

Abstrak

Badan Layanan Umum Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

172_PMK.05_2021.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.06/2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perekonomian

Status Peraturan

Mengubah

PMK No. 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Download file:

189_PMK.06_2021.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.08/2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Domestik

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 20/PMK.08/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.08/2012 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang
PMK No. 05/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana dalam Negeri dengan Cara Lelang

Download file:

195_PMK.08_2020.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.010/2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2020

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

196_PMK.010_2020.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 218/PMK.06/2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penilaian Usulan Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

218_PMK.06_2020.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.010/2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Atas Penanaman Modal Baru Atau Perluasan Usaha Pada Bidang Usaha Tertentu Yang Merupakan Industri Padat Karya

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

16_PMK.010_2020.pdf

FASILITAS PERPAJAKAN - PENANAMAN MODAL - BIDANG USAHA TERTENTU

2020

Peraturan Menteri Keuangan NO. 16/PMK.010/2020, BN. 2020/NO. 227, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 30 HLM

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Atas Penanaman Modal Baru Atau Perluasan Usaha Pada Bidang Usaha Tertentu Yang Merupakan Industri Padat Karya

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; PP No. 94 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 161, TLN No. 5183) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 119, TLN No. 6361);
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Ketentuan mengenai Wajib Pajak yang melakukan Penanaman Modal pada industri padat karya dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berupa pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu tertentu. Fasilitas Pajak Penghasilan diberikan atas aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang memenuhi ketentuan dan diperoleh setelah izin prinsip, izin investasi, pendaftaran Penanarnan Modal, dan/atau izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, diterbitkan. Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah rnendapat usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan atau pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan secara luring.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2020.
-
-
30 HLM, Lampiran Halaman 14 - 30.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.05/2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tata Cara Investasi Pemerintah

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

53_PMK.05_2020.pdf

INVESTASI PEMERINTAH - TATA CARA

2020

Peraturan Menteri Keuangan NO. 53/PMK.05/2020, BN. 2020/NO. 503, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 53 HLM

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Investasi Pemerintah

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 52, dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, perlu mengatur mengenai operasionalisasi investasi pemerintah dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Investasi Pemerintah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No.4502) sebagaimana telah diubah dengan PP 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.171, TLN No.5340), PP 63 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.166, TLN No.6385), PP 23 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.131, TLN No.6514), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN 2019 No.1745).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Pengelolaan Investasi Pemerintah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Sumber Investasi Pemerintah berasal dari APBN, imbal hasil, pendapatan dari layanan/usaha, hibah, dan/atau sumber lain yang sah. KIP menyusun kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pengalokasian anggaran dana Investasi Pemerintah dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum Negara.Anggaran yang diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas KIP dibebankan pada DIPA unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang manajemen investasi sepanjang belum terdapat DIPA satuan kerja KIP. Dalam kondisi tertentu, Menteri dapat menarik dana Investasi Pemerintah yang dikelola oleh OIP. Alokasi dana Investasi Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari APBN, dapat dilakukan tanpa didahului rencana investasi oleh KIP dan/atau OIP.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
-
-
56 HLM, Lampiran halaman 54-56.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT