Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pendirian Akademi Kebidanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Tahun 2013/No.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pendirian Akademi Kebidanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan rekrutmen,
pengangkatan, Pemberhentian Direktur dan Pembantu
Direktur Akademi Kebidanan berjalan efektif dan efisien,
maka Keputusan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2002
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1999
tentang Pendirian Akademi Kebidanan Kabupaten Daerah
Tingkat II Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 2l Tahun
2AOg tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati
Kendal Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkart
II Kendal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pendirian Akademi
Kebidanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, pcriut
disempurnakan;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 1965 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 1965; UU No 23 Tahun 1992; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; Pp No 32 Tahun 1950; PP No 16 Tahun 1976; PP No 32 Tahun 1996; PP No 60 Tahun 1999; Pp No 38 tahun 2007; Perpres No 1 Tahun 2007; Permenkes No 119/MENKES/PER/X/2004; Permenkes No 1192/MENKES/PER/X/2004;Permenkes No HK.00.06.2.4.3199; Permendagri No 53 Tahun 2011; Perda Kab kendal No 14 Tahun 2007; Perda Kab Tk II Kendal No 3 Tahun 1999; Kepbup Kendal No 10 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup kendal No 21 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketiga atas Kepbup kendal No 10 Tahun 2002
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2013.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 27 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Dan Pembinaan Kemampuan Profesional Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
ABSTRAK:
bahwa dalam komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia basil pendidikan memerlukan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan secara utuh; bahwa dalam rangka upaya peningkatan kompetensi, profesionalisme dan peningkatan sumber daya manusia dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal, perlu dilakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan kemampuan profesi pendidik dan tenaga kependidikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan dan Pembinaan Kemampuan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 033/V /PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Prinsip
Bab IV Pengembangan dan Pembinaan Kemampuan Profesional Pendidik
Bab V Program Induksi Bagi Guru Pemula
Bab VI Penilaian Kinerja Guru
Bab VII Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
Bab VIII Sumber Daya Pendidikan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2013.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 27 Tahun 2013
PERBUP Kab. Cianjur No. 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan DInas Pendidikan Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
Untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan memberikan pendidikan minimal bagi setiap masyarakat Kabupaten Cianjur untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, perlu membentuk lembaga yang melaksanakan sebagaian tugas dan fungsi Dinas pendidikan Kabupaten Cianjur di bidang penyelenggaraan sekorah menengah pertama. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) pada Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) pada Dinas Pendidikan dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama (SMPNJ masih terdapat kekurangan dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 38 rahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2011; dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 44 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan DInas Pendidikan Kabupaten Cianjur, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Kelembagaan 3. Organisasi dan Tata Kerja 4. Pembiayaan 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2013.
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 65 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5 halaman dan 4 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga Tahun Pelajaran 2013/2014
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2013/2014 pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga, perlu adanya Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga Tahun Pelajaran 2013/2014; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga Tahun Pelajaran 2013/2014;
Undang-Undang Nomor 13 Tabun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tabun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 ;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Prinsip-Prinsip Dalam Penerimaan Peserta Didik
Bab III Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2013.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 26 Tahun 2013
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2013/No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga merupakan satuan pendidikan yang secara khusus didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk memberikan layanan pendidikan menengah kejuruan bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengelolaan Pendidikan
Bab III Penyelenggaraan Pendidikan
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2013.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 25 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2013.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman No. 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 23 Tahun 2013
PERBUP Kab. Kutai Timur No. 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar Tugas Belajar Keterangan Belajar dan Keterangan Pendidikan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur PERBUP NO.22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian İzin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Belajar, dan Keterangan Pendidikan Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar Tugas Belajar Keterangan Belajar dan Keterangan Pendidikan Bagi Calon PNS dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan maka diperlukan adanya pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, keterangan belajar dan keterangan pendidikan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur; Agar Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Belajar dan Keterangan Pendidikan dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien dan bertanggung jawab, perlu mengatur Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Belajar dan Keterangan Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.20 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; PP No.97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.54 Tahun 2003; PP No.99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.12 Tahun 2002; PP No.100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2002. PP No.9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No.63 Tahun 2009; Perda No.3 Tahun 2009
Maksud pengaturan Izin Belajar dan Tugas Belajar adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian izin belajar dan tugas belajar kepada PNS yang akan atau sedang menempuh pendidikan formal sesuai dengan formasi. Maksud pengaturan keterangan belajar adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian keterangan belajar kepada CPNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS sedang menempuh pendidikan satu tingkat dari pendidikan yang dijadikan sebagai dasar pengangkatan CPNS. Maksud pengaturan keterangan pendidikan adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian keterangan pendidikan kepada PNS yang memiliki Ijazah lebih tinggi dari ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan sebagai CPNS. Tujuan Pengaturan Izin Belajar dan Tugas Belajar adalah agar ada kepastian hukum dalam pemberian izin belajar dan tugas belajar kepada PNS yang akan atau sedang menempuh pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan organisasi daerah, sehingga dihasilkan PNS yang memiliki kompetensi dan/atau mencukup kebutuhan tenaga ahli yang diperlukan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Tujuan pengaturan keterangan belajar adalah agar ada kepastian hukum dalam pemberian keterangan belajar kepada CPNS yang sedang menempuh pendidikan satu tingkat dari pendidikan yang dijadikan sebagai dasar pengangkatan CPNS. Tujuan pengaturan keterangan pendidikan adalah agar ada kepastian hukum dalam pemberian keterangan pendidikan kepada PNS yang telah memiliki ijazah lebih tinggi dari ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan sebagai CPNS. Izin belajar tidak berlaku apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. CPNS/PNS yang sedang menempuh pendidikan pada saat diangkat sebagai CPNS tetapi belum mengajukan izin atau keterangan belajar harus menyesuaikan dengan ketentuan ini paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Bupati ini diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2013.
Peraturan yang Diubah: UU No.8 Tahun 1974; UU No.47 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004; PP No.97 Tahun 2000; PP No.99 Tahun 2000; PP No.100 Tahun 2000; PP No.9 Tahun 2003.
19 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
