Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2007

Menemukan 2.777 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 20 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

KAB_SERDANG BEDAGAI_20_2007_ok.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 20 Tahun 2007

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan belanja Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2007

Abstrak

APBD

Download file:

Perubahan Anggaran Pendap...un Anggaran 2007.pdf

Perubahan Anggaran Pendapatan belanja Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2007

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2007/NO.19

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan belanja Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2007

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan urnum APBD, keadaan yang rnenyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan an tar . j enis belanj a, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan*) maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2007;' b, bahwa sehubungan dengan ha! tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); ·2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246 1 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.,.A DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2007 §£ us r,l Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hale Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3_688); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan. Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 851 ); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuahgan Negara (Lembaran I Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); I 7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); • . 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004: tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik .Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor_ 15 Tahun 2004 tentang Prmeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Neg_ara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentari:g Sistem Perencanaan " Pernbangunan Nasional (Lernbaran Negara· Republik Indonesia Taliun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 11 .. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik ! ' . Indonesia nomor 4548); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004'. tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 I Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan ' Lembaran Negara Republik Indonesia N.omor 4138); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tenta.ng Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4139); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . 2005 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); Sebagaimana telah ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4629); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntasni . . Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesi� Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noinor 4503); 19. Peraturan Pemerintah Nomor "54 Tahun , 2005 tentang Pinjamari Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4574); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perilnbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 'Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); I 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun .2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); ,\ I, 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57. Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005iNomor 139, Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perilnbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 'Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);. 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind?nesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200.6 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 26. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 27. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 29. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 17 Tahun.2006 tentang Lembaran ! Daerah dan Bentuk Daerah; · 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007;
BUPATIWAJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAER,AH KABUPATEN'WAJO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2007 Pasal I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 562.495.098.017,00 Bertambah/berkurang sejumlah Rp. 68.766.529.800,46 sehingga menjadi Rp. 631.261.627.817 ,46 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Rp. 436.395.159.269,QO Rp. 1.323.270.542,00 Rp.437.718.429.811,00 Rp.602.899.243.295,46 Rp.( l 65.180.813.484,46) Rp, 540.869.'496.603,00 b. Bertarnbah/(berkurang) Rp. 62.029.746.692,46 Jumlah Belanja setelah perubahan Surplus/(Defisit) setelah Perubahan a. Semula b. Bertarnbah/(berkurang) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan 2. Belanja a. Semula 3. Pembiayaan a. Penerimaan I) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Penerimaan setelah Perubahan b. Pengeluaran 126.099 -. 938.748,QO 67.443:259.258)6 ,, I Rp.193.543.198.006,46 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 21.625;601.414,00 Rp. 6.736.783.108,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 28.362.384.522,00 Rp.165.180.813.484,46 Rp. 0,00 Pasal 2 (I) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah s Rp. 139.076.542,00 Rp. 410.261:119.354,00 21.179.847.951,00 ' ? • Rp. 21.364.041.951,00 184.194.000,0:0 < Rp. Rp. 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan b. Dana Perimbangan I) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah dana perimbangan setelah perubahan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah I) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.95:4.191.964,00 1.000.000.000,00 Rp.410.400.195.896,00 i 15,000.000,00 Rp. 3.269.325.000,00 Rp. 3.254.325.000,00 Rp. Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan b. Retribusi daerah JI) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 9.126.537.500,00 280.494.000,00 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 9.407.031.500,00 5.011.800.000,00 (111.300.000,00) c. Hasil Pengelolaa kekayaan daerah yang dipisahkan 1). Semula Rp. 3.787.185.451,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 3.787.185.451,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 3.787.185.451,00 Setelah perubahan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp. Rp. 5.011.800.000,00 2) Bertambah/(berkurang) (111.300.000,00) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 4.900.500.000,00 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana bagi hasil I) Semula Rp. 59.383.119.354,00 Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 139.076.542,00 r.Rp. 59.522.195.896 b. Dana alokasi umum 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan c. Dana alokasi khusus 305.940.000.000,00 0,0,0 I , Rp.305.940.000.000,00 1) Semula 2) Bertambahl(berkurang) Rp. 44.938.000.000,QO Rp. 0,00 Jumlah dana alokasi khusus setelah perubaha.n I Rp. 44.938.000.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daeran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf c terdiri Idari j enis pendapatan : a. Hibah 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah pendapatan hibah setelah perubaha.n b. Dana Darurat 1) Semula Rp. 2) Bertambahl(berkurang) Rp. Jumlah dana darurat setelah perubahan 0,00 c. Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula 2) Bertambahl(berkurang) Rp. Rp. 4.608.453.852.,00 0,00 Jumlah dana bagi hasil paj ak setelah perubahan d. Dana penyesuaian dan otonorni khusus Rp. 4.608.453.852,00 l) Semula 2) Bertambahl(berkurang) Rp. Rp. 0,00 Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daeraJ:i lainnya 0,00 1) Semula 2) Bertambahl(berkurang) Rp. Rp. 345.738.112,00 l .000:000.000,00 Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp. 1.345.738.112,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 246.752'.898.430,00 2) Bertambah/Iberkurang) Rp. 22.439!} 00.604,46 Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan , Rp.269.191.9�9.034,46 Belanja Langsung 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 39.590.646.088,00 ' I Rp.333.707.244.261,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat { 1 1) huruf a terdiri dari jenis belanja a. Belanja pegawai 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 211.244.385.318,00 ,· Rp. 10.633.113.991,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.221.877.4�9.309,00 b. Belanja bunga 1) Semu!a Rp. 443 .000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 337.213.000,00 Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 780.213.000,00 c. Belanja subsidi I 1) Semula Rp. 500.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,0,0 Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 500.000.000,00 d. Belanja hibah 1) Semula Rp. 2.683.975.000,0p I 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.426.000.000,0:0 I Jumlah belanja hibah setelah perubahan ; Rp. 5.109.975.000,00 e. Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp. 7.461.400.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.377.600.000,00 . ,. Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 10.839.000.000,00 f. Belanja bagi hasil 1). Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 17.965.738.112,QO ' 218.982.400,00 4.521.400.000,00 570.125.000,00 Rp. 18.184.720.512,00 Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan g. Belanja bantuan keuangan 1) Semula · Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan h. Belanja tidak terduga Rp. 5.091.525.000,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. l .�33.000.000,00 4.876.066.213,46 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 6.809.066.213,46 20.672.541. 780,00 ' . Rp. 217.058.052.723,00 Rp. 18.446.129.478,00 Rp. Rp. Rp. 56.386.003.670,00 Rp. 16.301.929.310,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) I) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan b. Belanja barang danjasa B2.201,00 Rp. 72.687.932.980,00 4.842.587.300,00 • Rp. 25.515.129.080,00 20.672.541. 780,00 ' . Rp. 217.058.052.723,00 Rp. 18.446.129.478,00 Rp. Rp. Rp. 56.386.003.670,00 Rp. 16.301.929.310,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) I) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan bd. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp, 0,00 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejurnlahRp, 0,00 1) Semula Rp. 0,00 0,00 ' ;' Rp. ; 0,00 0,00 0,00 0,00 Rp. 2 Rp. ) Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan kernbali pemberian pinjaman Setelah perubahan f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 4.058.656.372,00 1) Semula Rp. 3.939.�97.450,�0 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 118.658.922,00 Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan · Rp. 4.058.656.372,00 (3) Pengeluaran sebagaiman dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00 I) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan sejwnlah Rp. 0,00 b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejwnlah Rp. 4:000.000.000,00 1) Semula Rp. 4.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah : Rp. 4.000.000.000,00 c. Pembayaran pokok utang sejwnlah Rp. 3 .519 .499. 910,00 1) Semula Rp. 184.500.455,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.334.999.455,00 Jumlah pernbayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp. 3.519.499.910,00 Setelah perubahan d. Pemberian-pinjaman daerah sejumlah Rp. 4.130.000.000,00 ' 1) Semula Rp. 4.130.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 200.000.000,QO Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah Rp. 4.330.000.000,00 Setelah perubahan ·' Pasal 5 Uraian lebih !an jut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ' dalam pasal l, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan �i ' Peraturan Daerah ini, terdiri darsebagai landasan operasional pelaksanaan. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2007.
13

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 20 Tahun 2007

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Kepelabuhan

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007.doc

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2007/NO.20

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kepelabuhan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang Perhubungan perlu dilakukan penataan dalam pengaturan kepelabuhanan di Daerah Kota Banjarmasin; bahwa untuk maksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelabuhanan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 82 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000.
Peraturan Daerah tentang Kepelanbuhan yang berisi; Ketentuan Umum; Kewenangan Di Wilayah Perairan; Kawasan Pelabuhan; Tatanan Pelabuhan; Penetapan Lokasi Pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan, Daerah lingkungan Kerja Pelabuhan Dan daerah Lingkungan Kepentiangan Pelabuhan; Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Dan Instalasi Bawah Air Serta Saluran Pemasukan/ Pembuangan Air Sungai; Fungsi Pemerintah Dan Pemerintah Kota Di Pelabuhan; Pelaksana Kegiatan Di Pelabuhan; Pelayanan Jasa Kepelabuhan Di Pelabuhan; kegiatan Usaha Penunjang Pelabuhan; Kerja Sama; Tarif Pelayanan Jasa Pelabuhan; Fasilitas Penampungan Limbah Pelabuhan; Sumbangan Pihak Ketiga Di Pelabuhan; Pengawasan Dan Penegakan Hukum; Dewan Maritim Kota; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2007.
33

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 20 Tahun 2007

Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda_Kab_Bangka_2007_20.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 20 Tahun 2007

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2007

Abstrak

APBD

Download file:

Perda-Kab.-Kerinci-No.20-...han-APBD-TA-2007.pdf

PERUBAHAN - ANGGARAN - PENDAPATAN - BELANJA - DAERAH - KABUPATEN KERINCI - TAHUN ANGGARAN 2007

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, ld.2007/no.20

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2007

ABSTRAK:

Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2007. Kepala Daerah mengajukan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk memperolh persetujuan bersama; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Perda tentang perubahan APBD Kab. Kerinci Tahun Anggaran 2007.
UU No. 58 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 65 Tahun 2001; UU No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP RI No. 37 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005 PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 26 Tahun 2006; Perda No. 10 Tahun 2007; Perda No. 12 Tahun 2007; Perda No. 15 Tahun 2007.
Perda ini mengatur tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2007.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2007.
7 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2007

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN 19 DESA DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Abstrak

Desa

Download file:

Perda No 20 Tahun 2007.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2007

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

KERJA SAMA DESA

Abstrak

Desa

Download file:

PERDA NOMOR 20 TAHUN 2007.pdf

KERJA SAMA - DESA

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2007/NO.20

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KERJA SAMA DESA

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama, mencegah ketimpangan antara desa dan menampung aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat desa perlu diatur tentang kerjasama desa; bahwa kerjasama desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 21 Tahun 2001 tentang Kerjasama Desa sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERDA No. 6 Tahun 2006; PERDA No. 7 Tahun 2006; PERDA No. 9 Tahun 2006
PERDA ini Mengatur Mengenai Kerja Sama Desa; Meliputi Ruang Lingkup; Maksud dan Tujuan; Pembiayaan; Tugas dan Tanggung Jawab; Badan Kerja Sama Desa; Tata Cara Kerja Sama; Pembiayaan dan Pembatalan; Tenggang Waktu; Penyelesaian Perselisihan; Pembinaan dan Pengawasan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2007.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 21 Tahun 2001 tentang Kerja Sama antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
10 hlmn; 3 pnjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau No. 20 Tahun 2007

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

PERDA-NO-20-TAHUN-2007-ocr.pdf

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2007/ NO.20, TLD NO.20, LL KAB. SANGGAU: 13 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.1 Tahun 2004, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.9 tahun 2003, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Permendagri No.57 Tahun 2007, Perda Sanggau No.11 Tahun 2004, Perda Sanggau No.12 Tahun 2007
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2008.
Peraturan ini memiliki 13 halaman dan 0 halaman penjelasan.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 20 Tahun 2007

Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Bantul No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa

Diubah dengan

PERDA Kab. Bantul No. 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perda Kab Bantul No. 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa

Download file:

Perda Kab Bantul No. 20 T...emerintahan Desa.doc

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 20 Tahun 2007

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan pada Pemerintah Kabupaten Sorong

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download file:

Perda Tahun 2007 Nomor 20.pdf

ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2007 NOMOR 20

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan pada Pemerintah Kabupaten Sorong

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk dan menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Keluarahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong; c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong.
UU Nomor 12 Tahun 1969; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 43 Tahun 1999; UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 32 Tahun 2004; PP Nomor 73 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; dan PP Nomor 41 Tahun 2007.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penetapan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Kelompok Jabatan Fungsional; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Tata Kerja; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2007.
Peraturan Daerah Nomor 274.A Tahun 2002 dan Keputusan Bupati Nomor 07 Tahun 2002
-
6 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2007

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT