Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2009

Menemukan 4.542 peraturan dalam 0,022 detik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

Perma Nomor 3 Tahun 2009.pdf

PEDOMAN - PENYELENGGARAAN - SELEKSI - CALON HAKIM AD HOC - PENGADILAN PERIKANAN

2009

Peraturan Mahkamah Agung NO. 3, https://jdih.mahkamahagung.go.id/

Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan

ABSTRAK:

bahwa untuk tertib pelaksanaan seleksi calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan
Dasar Hukum peraturan ini adalah UU Nomor 4 Tahun 2004; UU Nomor 3 Tahun 2009; UU Nomor 8 Tahun 2004; UU Nomor 31 Tahun 2004; PP Nomor 24 Tahun 2006
Peraturan ini memuat tahapan penyelenggaraan seleksi calon Hakim Ad Hoc, persyaratan, tes tertulis, dan seleksi kompetensi hakim

CATATAN:

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2009.
6 hlm

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

Perma Nomor 2 Tahun 2009.pdf

BIAYA - PROSES - PENYELESAIAN PERKARA - PENGELOLAAN - MAHKAMAH AGUNG - BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

2009

Peraturan Mahkamah Agung NO. 2,

Peraturan Mahkamah Agung tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 A ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,
Pasal 24 UUD 1945; UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2009; UU Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006; UU Nomor 2 Tahun 2004; HIR Siaatsblad 1941 Nomor 44/RBG
Peraturan ini mengaur mengenai besaran biaya proses pada Mahkamah Agung, tugas pengelola biaya proses, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan biaya proses

CATATAN:

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2009.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini untuk Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung akan diatur lebih lanjut oleh Panitera Mahkamah Agung RI
5 hlm

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pedoman Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Download file:

Perma Nomor 1 Tahun 2009.pdf

PENUNJUKAN - HAKIM - KHUSUS PERKARA - PIDANA PEMILU - PRESIDEN - WAKIL PRESIDEN

2009

Peraturan Mahkamah Agung NO. 1,

Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

ABSTRAK:

Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan penyelesaian perkara pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden beserta penjelasannya, perlu dibuat pedoman penunjukan Hakim Khusus perkara pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2009; UU Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004; UU Nomor 42 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur mengenai penggunaan KUHAP dalam lingkungan peradilan umum yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pidana pemilu Presiden dan. Wakil Presiden, serta mengatur Hakim khusus dalam memutus Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

CATATAN:

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2009.
3 hlm

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16/HUK/2009 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial.

Abstrak

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permensos No. 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Sosial

Mencabut

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 08/HUK/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial

Download file:

PERMENSOS 16 HUK 2009.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 15/HUK/2009 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pedoman Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan Kesejahteraan Sosial

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Mencabut

Permensos No. 58/HUK/2007 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Kesejahteraan Sosial

Download file:

PERMENSOS 15 HUK 2009.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009 Tahun 2009

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERMENSOS 111 HUK 2009.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/2009 Tahun 2009

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Sosial Tahun 2010

Abstrak

APBN Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERMENSOS 84 HUK 2009.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 108/HUK/2009 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Sertifikasi bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permensos No. 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Diubah dengan

Permensos No. 8/HUK/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 108/HUK/2009 tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Download file:

PERMENSOS 108 HUK 2009.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tahun 2009

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Persyaratan Pengangkatan Anak

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1993 jo Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 2/HUK/1995

Download file:

PERMENSOS 110 HUK 2009.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

Abstrak

Kesehatan Narkotika

Download file:

PERMENSOS 56 HUK 2009.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2009

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2009.