Penanaman Modal dan InvestasiPangan, Pertanian dan PeternakanDesa
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 988 Tahun 2011 tentang Penarikan Kembali Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 607 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Pinjaman Modal Usaha Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 607, BD.2011/No.26 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Pinjaman Modal Usaha Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa agar penyaluran dana pinjaman modal usaha kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa di Kabupaten Banjarnegara berjalan lancar, tertib dan tepat sasaran, maka dipandang perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan penyaluran dana dimaksud; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Pinjaman Modal Usaha Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2011.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 370 Tahun 2011
Penanaman Modal dan InvestasiPerikanan dan KelautanPangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 618 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Investasi Daerah Untuk Usaha Pertanian, Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 370, BD.2011/No.16 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 618 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Investasi Daerah Untuk Usaha Pertanian, Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan pada maksud dan tujuan yang lebih mendasar, mekanisme angsuran setoran, dan pengembalian pada kelompok penerima serta penyebutan secara kelembagaan pada bank yang ditunjuk untuk penyaluran dana investasi, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 618 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Investasi Daerah Untuk Usaha Pertanian, Perikanan Dan Peternakan Di Kabupaten Banjarnegara perlu untuk diubah dan selanjutnya ditetapkan kembali; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2009.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2011.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 618 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Investasi Daerah Untuk Usaha Pertanian, Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Banjarnegara (diubah)
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 369 Tahun 2011
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 479 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Investasi untuk Pinjaman Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Koperasi dan UMKM) di Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 369, BD.2011/No.17 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 479 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Investasi untuk Pinjaman Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Koperasi dan UMKM) di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan personil tim dan mekanisme pelaporan penyaluran dana investasi pinjaman bergulir bagi koperasi dan UMKM di Kabupaten Banjarnegara maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 479 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Investasi Untuk Pinjaman Bergulir Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Koperasi dan UMKM) di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 60 Seri E), perlu diubah; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 479 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2011.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 479 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Investasi untuk Pinjaman Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Koperasi dan UMKM) di Kabupaten Banjarnegara (diubah)
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 62 Tahun 2011
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraPasar Modal dan Perdagangan Berjangka KomoditiPenanaman Modal dan InvestasiPerizinan, Pelayanan Publik
BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2011/NO.62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Sragen Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Sragen, perlu menjabarkan
tugas dan fungsi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Sragen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu
menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang susunan organiasi, tugas dan fungsi, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2011.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 39 Tahun 2009 dicabut.
26 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 56 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Deerah Kabupaten Jepare Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara, perlu mengatur Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Dacrah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2011.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 46 Tahun 2011
Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tangerang
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2011/NO.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa Rincian Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tangerang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 56 Tahun 2010 ;
b. bahwa sehubungan adanya penambahan fungsi pada salah satu bidang pada Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD), maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tangerang ;
1. UU No. 8 Tahun 1974 ;2. UU No. 23 tahun 2000;3. UU No. 10 tahun 2004
;4. UU No. 32 tahun 2004;5. UU No.33 tahun 2004;6. UU No. 25 tahun 2007
;7. PP No. 38tahun 2007;8. PP No. 41 tahun 2007;9. Perda Kab Tanggerang No. 1 tahun 2008;10. Perda Kab Tanggerang No. 08 Tahun 2010
terdapat dalam pasal 12, pasal 19, dan pasal 20.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sitaro No. 43 Tahun 2011
Pedoman Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, LD.2011/NO.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan berinvestasi di bidang penanaman modal di wilayah Kabupaten Tangerang, diperlukan pemberian data dan informasi tentang Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan; b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, perlu disusun Pedoman Daftar Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal melalui Peraturan Bupati;
1. UU No. 23 Tahun 2000 ;2. UU No. 17 Tahun 2003 ;3. UU No. 15 Tahun 2004
;4. UU No. 32 Tahun 2004;5. UU No. 33 Tahun 2004 ;6. UU No. 25 Tahun 2007
;7. UU No. 40 Tahun 2007 ;8. UU No. 20 Tahun 2008 ;9. UU No. 10 Tahun 2009 ;10. UU No. 12 Tahun 2011 ;11. PP No. 44 Tahun 1997 ;12. PP No. 58 Tahun 2005
;13. PP No. 38 Tahun 2007 ;14. PP No. 1 Tahun 2008 ;15. PP No. 45 Tahun 2008
;16. PP No. 76 Tahun 2007 ;17. PP No. 27 Tahun 2009 ;18. PP No. 01 Tahun 2008
;19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010 ;20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008
;21. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011
1.ketentuan umum;2.ruang lingkup , maksud , dan tujuan;3.bidang usaha yang terbuka dengan persayaratan;4.penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 34 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD Tahun 2011/No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo bermaksud melakukan lnvestasi datam bentuk penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah ( BPD) Jawa Tengah; bahwa untuk penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah ( BPD ) Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2011, sehingga perlu mengatur pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, pertu menetapkan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo kepada PT Bank Pembangunan Daerah ( BPD ) Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 47 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Bab IV Pelaksanaan Penyertaan Modal
Bab V Pengelolaan Penyertaan Modal
Bab VI Kontribusi Pendapatan Asli Daerah
Bab VII Anggaran
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2011.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 32 Tahun 2011
Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Perlaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, Dan Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2011/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Perlaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, Dan Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan pelayanan pemberian izin di bidang penanaman modal kepada masyarakat, perlu adanya aturan pelaksanaan pemberian izin dan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Badan Penanaman Modal Daerah;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Pasal 12 ayat (2) Pasal 16 ayat (6), dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
1. UU No. 23 Tahun 2000 ;2. UU No. 10 Tahun 2004 ;3. UU No. 32 Tahun 2004
;4. UU No. 25 Tahun 2007;5. UU No. 11 Tahun 2008 ;6. UU No. 14 Tahun 2008
;7. PP No. 65 Tahun 2005 ;8. PP No. 79 Tahun 2005 ;9. PP No. 3 Tahun 2007
;10. PP No. 38 Tahun 2007 ;11. PP No. 41 Tahun 2007 ;12. PP No. 6 Tahun 2008
;13. PP No. 45 Tahun 2008 ;14. PP No. 90 Tahun 2007;15. PP No. 27 Tahun 2009
;16.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010
1.ketentuan umum;2.tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan PTSP BPMD bidang penamanan modal;3.tolak ukur,persayaratan dan kualifaksi PTSP di bidang penanaman modal;4.penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal daerah
;5.tata cara pelaksanaan PTSP di bidang penanaman Modal;6.pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat;7.pembiayaan;8.pelaporan;9.koordinasi penyelenggaraan PTSP;10.ketentuan peralihan;11.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
