Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 481 peraturan dalam 0,005 detik

Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958

• Berlaku mulai 65 tahun yang lalu

Penambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Status Peraturan

Diubah dengan

PERPU No. 36 Tahun 1960 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Mengubah

UUDrt No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Download file:

UU Darurat Nomor 8 Tahun 1958.pdf

Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1955

• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu

Tindak Pidana Imigrasi

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Mencabut

Pasal 241 sub 1 dan pasal 527 "Wetboek van Strafrecht."

Download file:

UU Darurat Nomor 8 Tahun 1955.pdf

Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955

• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu

Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Diubah dengan

PERPU No. 36 Tahun 1960 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
PERPU No. 1 Tahun 1960 tentang Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 Nomor 27) Yang Ditambah Dengan Undang-Undang darurat Nomor 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 156) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
UUDrt No. 8 Tahun 1958 tentang Penambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Download file:

UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955.pdf

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1954

• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu

Amnesti dan Abolisi

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954.pdf

Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1954

• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu

Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman yang Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Indonesia 1948 No. 141) Untuk Selanjutnya

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Ditetapkan dengan

UU No. 18 Tahun 1954

Download file:

UU Darurat Nomor 4 Tahun 1954.pdf

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1953

• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu

Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 Nomor 141)

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Ditetapkan dengan

UU No. 17 Tahun 1954 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 25 Tahun 1953) untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang-Undang

Download file:

UU Darurat Nomor 6 Tahun 1953.pdf

Undang-undang Darurat No. 25 Tahun 1951

• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu

Memperpanjang Waktu Berlakunya Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia 1948 No. 141)

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Ditetapkan dengan

UU No. 16 Tahun 1954 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 25 Tahun 1951 (Lembaran-Negara No. 122 Tahun 1951) untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No.141)" Sebagai Undang-Undang

Download file:

UU Darurat Nomor 25 Tahun 1951.pdf

Undang-undang Darurat No. 29 Tahun 1950

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Penetapan Kejahatan-Kejahatan dan Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan dalam Masa Pekerjaan oleh Para Pejabat, yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili oleh Mahkamah Agung Indonesia

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

UU Darurat Nomor 29 Tahun 1950.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 95 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penggunaan Saksi Ahli

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

PERMENDAGRI Nomor 95 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2023

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Pembelian Kembali Surat Utang Negara Di Pasar Sekunder

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

2023pmkeuangan114.pdf

perdagangan

2023

Peraturan Menteri Keuangan NO. 114, BN.2023 (865)/23 hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara Di Pasar Sekunder

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melakukan pengelolaan portofolio surat utang negara, Pemerintah dapat melakukan transaksi pembelian kembali surat utang negara di pasar sekunder dengan cara penukaran dengan melunasi seri surat utang negara yang dimiliki oleh investor dan menukarnya dengan seri surat utang negara lainnya sebagai seri penukar; b. bahwa untuk memberikan alternatif bagi Pemerintah dalam penyediaan dan pemilihan seri penukar dalam pelaksanaan pembelian kembali surat utang negara di pasar sekunder dan pengelolaan portofolio surat berharga negara secara menyeluruh dengan menggunakan seri surat berharga syariah negara sebagai seri penukar, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.08/2018 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.08/2018 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara di Pasar Sekunder;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK.01/2021
Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, ketentuan dan metode pembelian kembali SUN, penentuan harga penetapan dan pengumuman hasil pembelian kembali SUN, setelmen, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.08/2018 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
23 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1959.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2017.