Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.869 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Investasi Pemerintah
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah
Diubah dengan
  1. PP No. 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah
Mencabut
  1. PP No. 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah
Download file:
PP NO 1 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2007
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Kereta Api Indonesia
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP 74 Tahun 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2007
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Kertas Leces
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP 73 Tahun 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2007
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pupuk Sriwidjaja
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP 72 Tahun 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2007
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Boma Bisma Indra
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP 71 Tahun 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2007
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Industri Kereta Api
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP 70 Tahun 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2007
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP 69 Tahun 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2007
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara XIV
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP 68 Tahun 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 2007
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Sarana Pengembangan Usaha
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP 67 Tahun 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2007
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Persero Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur
Abstrak
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur
  2. PP No. 75 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Persero Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur
Download file:
PP 66 Tahun 2007.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan