PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2008

Menemukan 4.377 peraturan dalam 0,022 detik

Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 Tahun 2008
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 1747/Menkes-Kesos/SK/12/2000 tentang Pedoman SPM Bidang Kesejahteraan Sosial
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 38/PER/M.KOMINFO/12/2008 Tahun 2008
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 39/P/M.KOMINFO/12/2008 Tahun 2008
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perekonomian
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, dan Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/7/2008 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation
Mengubah
  1. Permenkominfo No. 5/PER/M.KOMINFO/2/2007 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi/Universal Service Obligation
  2. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 05/PER/M.KOMINFO/02/2007 Tentang Petunjuk Peleksanaan Tarif Atas Penerimaaan Negara Bukan Pajak Dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi/Universal Service Obligation
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/10/2008 Tahun 2008
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
Status Peraturan
Mengubah
  1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor; KM 31 Tahun 2003 Tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26B/PER/M.KOMINFO/7/2008 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2008 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26A Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30/PER/M.KOMINFO/9/2008 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
Status Peraturan
Mengubah
  1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor; KM 20 Tahun 2001 Tentang Penyelengaaraan Jaringan Telekomunikasi
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5/PER/M.KOMINFO/3/2008 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan