PERBUP Kab. Sragen No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dikarenakan adanya perubahan kondisi, harga,
dan inflasi, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 68
Tahun 2020 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen
Tahun 2022 perlu diubah dan disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Bupati Sragen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Kabupaten Sragen Tahun 2022;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Bupati Sragen Nomor 69 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sragen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2022 pada angka 40.5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2022 diubah.
170 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 87 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah; bahwa proses pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko kecurangan sehingga diperlukan strategi penerapan penilaian risiko kecurangan untuk pengendalian kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah sejak dini; bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Pekalongan selaku pembina Sistem Pengendalian Internal di Daerah perlu menyusun pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan ;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang; Undang-undang Nomor 28 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pedoman rencana pengendalian kecurangan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022.
21 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bagan Akun Standar
ABSTRAK:
bahwa guna memberikan pedoman dalam perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan
keuangan pemerintah daerah maka perlu disusun daftar
kodefikasi dan klasifikasi; bahwa daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi
keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
disususn dalam Bagan Akun Standar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Bagan Akun Standar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerahyakni melakukan kodefikasi mencakup akun-akun yang menggambarkan struktur Laporan
Keuangan secara lengkap yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 84 Tahun 2022
PERBUP Kab. Bantul No. 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Bantul No 24 Tahun 2018 ttg Petunjuk Pelaksanaan Perda Bantul No 7 Tahun 2012 ttg Pengelolaan Dana Bergulir
PERBUP Kab. Bantul No. 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir
Peraturan Bupati Bantul Nomor 159 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Dana Bergulir
ETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD.2022/NO.84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Dana Bergulir
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat
(2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Dana Bergulir, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Dana Bergulir;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun
2012;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Dana Bergulir dan Jenis Dana Bergulir; Persyaratan Calon Penerima Dana Bergulir; Mekanisme Pencairan, Penyaluran, Pengembalian, dan Umur Dana Bergulir; Pelaporan; Sanksi; Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan, dan Pengendalian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
Jumlah Halaman: 14 HLM; Lampiran: 3 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 83 Tahun 2022
PERBUP Kab. Purbalingga No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan
penguatan sistem pengendalian intern di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Purbalingga diperlukan
pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi
pada tindak pidana korupsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Prinsip
Bab III Strategi Pengendalian Kecurangan
Bab IV Lingkungan Pengendalian Kecurangan
Bab V Perilaku Anti Kecurangan
Bab VI Pembinaan dan Pengawasan
Bab VII Sanksi
Bab VIII Pembiayaan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 81 Tahun 2022
PERBUP Kab. Pekalongan No. 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
PERBUP Kab. Pekalongan No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
PERBUP Kab. Pekalongan No. 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
PERBUP Kab. Pekalongan No. 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 203
ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengelola Keuangan Daerah
Bab III APBD
Bab IV Penyusunan Rancangan APBD
Bab V Penetapan APBD
Bab VI Pelaksanaan dan Penatausahaan
Bab VII Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD
Bab VIII Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Bab IX Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Bab X Badan Layanan Umum Daerah
Bab XI Kekayaan Daerah dan Utang Daerah
Bab XII Informasi Keuangan Daerah
Bab XIII Pembinaan dan Pengawasan
Bab XIV Ketentuan Peralihan
Bab XV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 67 Tahun 2018 dicabut.
371 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 81 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan
secara tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung
jawab, perlu adanya Analisis Standar Belanja; bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Analisis Standar Belanja
Bab IV Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 87 Tahun 2021dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 88 Tahun 2021 dicabut.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 81 Tahun 2022
SISTEM – DAN – PROSEDUR – PENGELOLAAN – KEUANGAN – DAERAH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, dan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PENYUSUNAN RANCANGAN APBD, DAN PENETAPAN APBD, PELAKSANAAN APBD, LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH, PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH, BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA, KETENTUAN LAIN-LAIN, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
123 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
