PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.312 peraturan dalam 0,026 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.03/2007
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak
Diubah dengan
  1. PMK No. 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 06/PMK.01/2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Hukum Acara dan Peradilan Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 61/PMK.01/2012 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK.01/2003 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.07/2007
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
APBN Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2007
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 54/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan
    Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 /PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Tata Cara Pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.03/2007
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga
Diubah dengan
  1. PMK No. 12/PMK.03/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.03/2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 268/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan Serta Pengenaan Sanksi
Diubah dengan
  1. PMK No. 31/PMK.03/2008 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis
Mengubah
  1. KMK No. 363/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis.
  2. KMK No. 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.03/2007
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Diubah dengan
  1. PMK No. 82/PMK.03/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2006
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 02/PMK.05/2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
Diubah dengan
  1. PMK No. 37/PMK.05/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara. Jakarta, 2007
Mengubah
  1. PMK No. 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.06/2006
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
Diubah dengan
  1. PMK No. 37/PMK.05/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara. Jakarta, 2007
  2. PMK No. 02/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mentei Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.03/2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 683/KMK.03/2001 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan