PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL DAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 31, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital dan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksankan ketentuan Pasal 51 dan
Pasal 52 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman
Pengelolaan Arsip Vital dan Arsip Terjaga di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung
UU No.14 Tahun 1964, UU No.8 Tahun 1997, UU No.24 Tahun 2007, UU No.14 Tahun 2008, UU No.43 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016, Keputusan Presiden No.105 Tahun 2004, PeraturanKAN No.105 Tahun 2004, PeraturanKAN No.4 1 Tahun 2015, PERDA No.4 Tahun 2019, PERDA No.4 Tahun 2021, PERGUB No.56 Tahun 2019
Peraturan Gubernur Tentang Pedoman
Pengelolaan Arsip Vital Dan Arsip Terjaga
Dl Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021.
Halaman 73
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 31, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 No 31 Seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN KEBUDAYAAN SERTA URUSAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan arsip urusan kebudayaan serta urusan pariwisata dan ekonomi kreatif yang handal guna mewujudkan tertib arsip, keselamatan aset dan perlindungan bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu adanya jadwal retensi arsip substantif urusan kebudayaan serta urusan pariwisata dan ekonomi kreatif;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, jadwal retensi arsip substantif dan fasiliatatif, serta mekanisme dan tata cara penyusutan arsip diatur dengan Peraturan Gubernur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kebudayaan serta Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
UU No 2 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 18 Tahun 1950:
UU No 43 Tahun 2009:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
PP No 28 Tahun 2012 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 :
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 :
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 48 Tahun 2015:
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015:
Peraturan Gubernur Jawa Timur No 65 Tahun 2016.
Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kebudayaan serta Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud sebagai pedoman penyusutan arsip yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Urusan Kebudayaan serta Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2021.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 29, BD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Nomor 29
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan panduan bagi perangkat daerah dalam pola pengaturan Arsip serta menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip pemerintah daerah provinsi sulawesi utara, perlu adanya pedoman klasifikasi Arsip dan sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip dinamis; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang KeArsipan, klasifikasi Arsip serta sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta Arsip berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala ANRI; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 47 Prp Tahun 1960; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERKANRI No. 26 Tahun 2011; PERKANRI No. 19 Tahun 2012; PERGUB No. 71 Tahun 2016.
Pedoman Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2021.
9 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (6) dan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 11 Tahun 2008;UU No. 14 Tahun 2008;UU No. 25 Tahun 2009;UU No. 43 Tahun 2009;UU No. 12 Tahun 2011;UU No. 23 Tahun 2014;PP No. 61 Tahun 2010;PP No. 28 Tahun 2012;PP No. 71 Tahun 2019;Perpres No. 95 Tahun 2018;Permenagri No. 80 Tahun 2015;Perda No. 2 Tahun 2016;
Ruang lingkup pedoman SIKSB dan JIKSB meliputi:
a. kebijakan;
b. simpul jaringan;
c. infrastruktur informasi, sistem dan jaringan;
d. sumber daya pendukung; dan
e. pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
13 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 25 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 25, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 No 26
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjaga keutuhan dan keamanan dan keselamatan arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara perlu dilakukan identifikasi, pemberkasan, pelaporan dan penyerahan arsip terjaga;
b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melakukan pengelolaan Arsip Terjaga, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 41 Tahun 2015
Tanggung Jawab; Jenis dan Batasan; Teknik Pengelolaan Arsip Terjaga
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021.
19 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 24, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 No 25
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendorong pencipta arsip dan Lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundangan yang berlaku perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif;
b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam melakukan pengawasan terhadap kearsipan perlu dibentuk suatu pedoman; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; dan
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan; Pengawasan atas Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kearsipan; Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan; Prosedur Pengawasan Kearsipan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021.
33 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 23, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 23
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaiaan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberdayakan arsip untuk menunjang tugas pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien guna tercapainya tertib penyusutan arsip dalam rangka kelumatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu diatur jadwal retensi arsip;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non-Keuangan dan Non-Kepegawaian.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II JADWAL RETENSI ARSIP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2021.
5 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Satu Data Provinsi Riau
ABSTRAK:
bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir,
terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta dikelola secara
seksama, teritegrasi, dan berkelanjutan, diperlukan tata
kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui
yang dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui
penyelenggaraan Satu Data Provinsi Riau, bahwa
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia, tata kelola data yang dihasilkan
oleh pemerintah daerah perlu dilakukan untuk mendukung
penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
Dasar Hukum Pergub Ini adalah : Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, Undangundang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Preseiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2015.
Pergub ini terdiri dari 10 Bab dan 40 Pasal yang mengatur tentang :
ketentuan umum, jenis dan sumber data, prinsip satu data,
penyelenggaraan satu data, kerjasama, peran masyarakat,
monitoring dan evaluasi, pembiayaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
Mencabut Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Satu Data Satu Peta Provinsi
18 Hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 21
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis yang
efektif dan efisien serta kemudahan akses arsip bagi
publik dan perlindungan terhadap keamanannya serta
mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak
- pihak yang tidak berhak maka perlu adanya
klasifikasi dan pengaturan terhadap akses arsip
dinamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17
Tahun 2012
PERATURAN GUBERNUR INI MENGATUR TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
3. SARANA SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
4. PENGATURAN AKSES ARSIP
5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2021.
10 HALAMAN
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 19, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 No 20
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Akuisisi Arsip Statis Di Lingkungan Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban daerah bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dilakukan akuisisi;
b. bahwa agar akuisisi arsip statis dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, perlu ditetapkan pedoman akuisisi arsip statis; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Akuisisi Arsip statis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 31 Tahun 2011
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2021.
27 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
