Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.230 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 12 Tahun 1960

• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu

Dewan Pertekstilan

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Perekonomian

Download file:

Perpres No.12 Tahun 1960.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 8 Tahun 1960

• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu

Dewan Bahan Makanan

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 3 Tahun 1964 tentang Penyesuaian Tugas dan Organisasi Dewan Bahan Makanan

Mencabut

PP No. 7 Tahun 1958 tentang Dewan Bahan Makanan
PP No. 47 Tahun 1958 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 11) Tentang Dewan Bahan Makanan

Download file:

Perpres No.8 Tahun 1960.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 13 Tahun 1959

• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu

Front Nasional

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

Perpres No.13 Tahun 1959.doc

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 2024

Penetapan Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowah Utara, dan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

Salinan Keppres Nomor 11 Tahun 2024.pdf

PENERTIBAN - LEMBAGA PEMERINTAH

2024

Keputusan Presiden (Keppres) NO. 11, https://jdih.setneg.go.id/

Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penetapan Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowah Utara, dan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang hukum dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Kejaksaan di daerah hukum Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali Utara, dan Kabupaten Tenggara, dibentuk Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowali Utara, dan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara yang daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden.
Dasar hukum Kepres ini adalah Pasal 4 avat (11 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahan2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010; dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2024.
Kepres ini mengatur mengenai menetapkan daerah hukum Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas meliputi wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Ditetapkannya daerah hukum Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Natuna. Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, Kejaksaan Negeri Natuna tetap melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan dilantiknya Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas.

CATATAN:

Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal .
Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 3, penjelasan hlm 3 sd 4)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 20 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Panitia Nasional Penyelenggara Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana Ke-7 Tahun 2022 (7th Global Platform for Disaster Risk Reduction 2022)

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

Keppres Nomor 20 Tahun 2021.pdf

Panitia Nasional - Penyelenggara - Platform Global - Pengurangan - Risiko Bencana - Tahun 2022

2021

Keputusan Presiden (Keppres) NO. 20, jdih.setneg.go.id: 18 hlm.

Keputusan Presiden (Keppres) tentang Panitia Nasional Penyelenggara Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana Ke-7 Tahun 2022 (7th Global Platform for Disaster Risk Reduction 2022)

ABSTRAK:

Pada pertemuan the United Nations Office for Disaster Risk Reduction ke-2 tahun 2020 pada tanggal 17 November 2020, Indonesia disetujui sebagai tuan rumah Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana Ke-7 Tahun 2022. Untuk mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan rangkaian Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana Ke-7 Tahun 2022, perlu dilakukan serangkaian kegiatan.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Keppres ini menetapkan pembentukan Panitia Nasional Penyelenggara Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana Ke-7 Tahun 2022 (7th Global Platform for Disaster Risk Reduction 2022) yang berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. Penyelenggaraan rangkaian kegiatan Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana Ke-7 Tahun 2022 (7th Global Platform for Disaster Risk Reduction 2022) meliputi persiapan dan pelaksanaan program utama dan program pendamping.

CATATAN:

Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.
Sumber pendanaan yang diperlukan dalam persiapan dan pelaksanaan Keppres ini dibebankan pada APBN bagian anggaran kementerian/lembaga terkait; APBD tahun 2021 dan tahun 2022; dan sumber pendanaan lain yang sah.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 18 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Abstrak

Kesehatan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi COVID-19 / Corona

Download file:

Keppres Nomor 18 Tahun 2020.pdf

Tim - Nasional - Percepatan - Pengembangan - Vaksin - Corona - Virus - Disease - 2019 - Covid 19

2020

Keputusan Presiden (Keppres) NO. 18, jdih.setkab.go.id : 10 hlm.

Keputusan Presiden (Keppres) tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

ABSTRAK:

Dalam pengembangan vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diperlukan sinergi, konsolidasi, dan kontribusi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, produksi, distribusi, dan penggunaan atau pemanfaatan vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang melibatkan unsur pemerintah, kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu ditetapkan Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVTD-19).
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 4 Tahun 1984; UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 6 Tahun 2018; UU Nomor 11 Tahun 2019; dan Perpres Nomor 17 Tahun 2018.
Keppres ini mengatur mengenai pembentukan Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVTD-19) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tim pengembangan dimaksud terdiri dari pengarah; Penanggung Jawab; dan Pelaksana Harian, yang dibentuk dengan tujuan: 1) melakukan percepatan pengembangan vaksin COVID-19 di Indonesia; 2) mewujudkan ketahanan nasional dan kemandirian bangsa dalam pengembangan vaksin COVID-19; 3) meningkatkan sinergi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta invensi dan inovasi, produksi, distribusi, dan penggunaan dan/atau pemanfaatan vaksin COVID-19 antara pemerintah dengan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan vaksin COVID-19; dan 4) melakukan penyiapan, pendayagunaan dan peningkatan kapasitas, serta kemampuan nasional dalam pengembangan vaksin COVID-19.

CATATAN:

Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2020.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 23 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pembentukan Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

Kepres Nomor 23 Tahun 2019.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 22 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pembentukan Kejaksaan Tinggi Papua Barat

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

Kepres Nomor 22 Tahun 2019.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembentukan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Kejaksaan Negeri Ogan Hilir, Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, Kejaksaan Negeri Subulussalam, Kehaksaan Negeri Maluku Barat Daya, Kejaksaan Negeri Pringseweu, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Kejaksaan Negeri Bintan, Dan Kejaksaan Negeri Badung

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

Keppres No 14 Tahun 2017.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 28 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pembentukan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

Keppres Nomor 28 Tahun 2016.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 1960.