PERBUP Kab. Cianjur No. 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Admisnistratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PERBUP Kab. Cianjur No. 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Admisnistratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PERBUP Kab. Cianjur No. 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Admisnistratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PERBUP Kab. Cianjur No. 79 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PERBUP Kab. Cianjur No. 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 141, BD Kab. Cianjur Tahun 2022 No 264
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 137 Tahun 2022
sistem - dan - prosedur - pengelolaan - keuangan - daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 137, BD Tahun 2022 No.260
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa salah satu tugas dan tanggungjawab yang di jalankan oleh pemerintah Kab. Cianjur berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2022 maka perlu menetapkan Perbup tentang sistem dan prosedur keuangan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Ri Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Cianjur No. 5 Tahun 2022; Perda Kab. Cianjur No. 1 Tahun 2022; Perbup Kab. Cianjur No. 126 Tahun 2022; Perbup Kab. Cianjur No. 105 Tahun 2021.
Peraturan BUpati Ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 135 Tahun 2022
sistem - dan - prosedur - pengelolaan - keuangan - daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 135, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2022 No 136
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Permendagri No. 77 Tahun 2020 maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU RI No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri RI No. 77 Tahun 2020; Perda kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda kab. Tasikmalaya No. 2016; Perda kab. Tasikmalaya No.8 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2022.
4 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 128 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
tentang Badan Usaha Milik Desa, maka Peraturan Bupati
Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 257 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 16, perubahan Pasal 33, perubahan Pasal 34, penyisipan Pasal 34A, 34B dan Pasal 34C, penyisipan Pasal 89A dan Pasal 89B, perubahan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 diubah.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 126 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 126, Berita Daerah Kab. Pesisir Selatan Tahun 2022 No. 126
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan optimalisasi penyampaian laporan harta kekayaan Penyelenggaran Negara diperlukan komitmen bagi penyelenggaran Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu dirubah dan disesuaikan,
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelengggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor 35), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah
2. Ketentuan Pasal 2 diubah
3. Ketentuan Pasal 6 diubah
4. Pasal 7 dihapus
5. Ketentuan Pasal 8 diubah
6. Ketentuan Pasal 9 diubah
7. Ketentuan Pasal 21 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2023.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 125 Tahun 2022
PERBUP Kab. Semarang No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ABSTRAK:
bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran; bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Desa
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menerapkan sistem transaksi non tunai dalam
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018; Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jenis Penerimaan dan Pengeluaran melalui Transaksi Non Tunai
Bab IV Pembinaan dan Pengawasan
Bab V Ketentuan Lain-Lain
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 125 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 62 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, yang meliputi: Ketentuan Umum; Kemampuan Keuangan Daerah; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2022.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 124 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat
(6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), Pasal 44 ayat
(5), dan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa telah ditetapkan Peraturan .Bupati
Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa perlu disesuaikan dengan kebutuhan
dan perkembangan yang ada saat ini sehingga perlu
diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan angka 3 dan angka 4 Pasal 1, penyisipan angka 21a Pasal 1, penghapusan Pasal 15 ayat (3), penyisipan Pasal 17A, perubahan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 20, perubahan ayat (3) Pasal 34, perubahan ayat (2) Pasal 43, perubahan Pasal 54, perubahan Pasal 75.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 diubah.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 121 Tahun 2022
PERBUP Kab. Semarang No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Mencabut
Peraturan Bupati Semarang Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 121, BD Tahun 2022/No 123
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerapkan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup penerimaan dan pembayaran APBD dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:
a. transaksi penerimaan meliputi:
1. pendapatan asli Daerah, meliputi:
a) pajak Daerah;
b) retribusi Daerah;
c) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. pendapatan transfer, meliputi:
a) pendapatan transfer pemerintah pusat;
b) pendapatan transfer antar-Daerah; dan
3. lain-lain pendapatan Daerah yang sah, meliputi pendapatan hibah.
b. transaksi pembayaran, meliputi:
1. belanja operasi, meliputi:
a) belanja pegawai;
b) belanja barang dan jasa;
c) belanja hibah; dan
d) belanja bantuan sosial;
2. belanja modal, meliputi:
a) belanja modal tanah;
b) belanja modal peralatan dan mesin;
c) belanja modal bangunan dan gedung;
d) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; dan
e) belanja modal aset tetap lainnya.
3. belanja tidak terduga
4. belanja transfer, meliputi
a) belanja bagi hasil; dan
b) belanja bantuan keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 82), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
