Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 293 Tahun 2022
STRATEGI - PENERAPAN - PENILAIAN - RISIKO - KECURANGAN - DALAM - PENGELOLAAN - KEUANGAN - DAERAH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 293, BD 2022/293
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan dapat tercapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan pengendalian atas keseluruhan kegiatan instansi masing-masing. Dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern diperlukan strategi penerapan penilaian risiko atas tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.28 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.60 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.54 Tahun 2018; Peraturan BPKP No.21 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, identifikasi permasalahan kecurangan, pelaksanaan penilaian risiko kecurangan, lingkungan pengendalian kecurangan, perilaku anti kecurangan, satuan tugas pengendalian kecurangan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 277 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 145 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 145, BD Kab. Cianjur Tahun 2022 No 269
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bantuan Bencana Alam Gempa Bumi Cianjur yang Bersumber dari Donasi Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Non Pemerintah, Swasta dan Perorangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 145 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 145, Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022 Nomor 145
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya TA 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan menindaklanjuti Perpres No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Qanun Kab. Aceh Jaya No. 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kab. Aceh Jaya TA 2023
UU No. 4 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 12 Tahun 2019, Perprs No. 16 Tahun 2018, Perpres No. 33 Tahun 2020, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permenkau No. 60/PMK.02/2021, Qanun Kab. Aceh Jaya No. 2 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur 10 Pasal yang terdiri dari Bab I sampai dengan Bab III
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2022.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 144 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Pemerintah Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta guna
kelancaran dan ketertiban administrasi pengelolaan
belanja tidak terduga, perlu adanya pengaturan
pengelolaan belanja tidak terduga;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada
Pemerintah Kabupaten Sragen;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 ; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Tata Cara Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Pemerintah Kabupaten Sragen
yang meliputi
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, dan Monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 144 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengumpulan Uang atau Barang
ABSTRAK:
a. bahwa Pengumpulan Uang atau Barang
merupakan salah satu unsur penunjang dalam
rangka pembiayaan pembangunan dan
peningkatan kesejahteraan sosial yang dilandasi
jiwa gotong-royong sebagai wujud kepedulian,
kesetiakawanan dan tanggung jawab sosial
masyarakat;
b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan
menjamin kepastian hukum dalam dalam
pelaksanaan pengumpulan uang atau barang
wajib memiliki izin;
c. bahwa untuk menjamin kelancaran dan
ketertiban pelaksanaan kegiatan dimaksud,
diperlukan pedoman dalam pelaksanaan
Pengumpulan Uang atau Barang di Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pengumpulan Uang atau Barang;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun
2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Izin Pengumpulan Uang atau Barang; Masa Berlaku Izin; Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Izin; Pelaksanaan PUB; Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi; Pelaporan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Jumlah Halaman: 13 HLM; Lampiran: 3 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
