Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.312 peraturan dalam 0,027 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85/PMK.03/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Obligasi
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 07/PMK.011/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Obligasi
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 121/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan dan atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek
Download file:
2011 PMK 85.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.03/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Diubah dengan
  1. PMK No. 185/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Download file:
PMK Nomor 16 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12/PMK.03/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga
Mengubah
  1. PMK No. 195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga
Download file:
PMK Nomor 12 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.011/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, Serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Kegiatan Impor Film Cerita Impor
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan
Status Peraturan
Mencabut
  1. terhadap penyerahan Film Cerita Impor tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak
Download file:
PMK Nomor 102 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.07/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2011
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 172/PMK.07/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2011
Mengubah
  1. PMK No. 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011
Download file:
2011 PMK 74.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.03/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
Download file:
2011 PMK 17.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 257/PMK.011/2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa Uplift Atau Imbalan Lain Yang Sejenis Dan/Atau Penghasilan Kontraktor Dari Pengalihan Participating Interest
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
Download file:
2011 PMK 257.PDF
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.03/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
Mengubah
  1. PMK No. 189/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak
Download file:
PMK Nomor 84 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.02/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Nabati dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Tahun Anggaran 2010
Abstrak
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perpajakan
Download file:
PMK Nomor 215 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.03/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean
Download file:
PMK Nomor 40 Tahun 2010.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan