PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.244 peraturan dalam 0,033 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 186/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 127/PMK.07/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 Dan Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 262/PMK.03/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
APBD APBN Perpajakan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 636/KMK.04/1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah,
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 249/PMK.05/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 17/PMK.07/2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 58 Tahun 2024 tentang Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan da/atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 54/PMK.03/2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 198/PMK.03/2013 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu
Mengubah
  1. PMK No. 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.03/2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.03/2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 68/PMK.03/2020 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Beasiswa Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Dan Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan