Dalam rangka mengurangi sebagian beban masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan, agar pemberian bantuan bencana dapat berhasil guna dan terlaksana dengan efektif dan efisien, maka perlu disusun pedoman pengelolaan dan pelaporannya, Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Bencana.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Kalimantan Timur, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
Peraturan ini mengatur hal-hal yang mencakup Jenis bantuan bencana, Prosedur pemberian bantuan, Sumber dana bantuan, Kriteria penerima bantuan, Koordinasi penanggulangan bencana, Tindakan tanggap darurat. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa penanganan bencana di Kabupaten Tana Tidung dapat berjalan dengan cepat, tepat, dan efisien, serta menjamin bahwa masyarakat yang terdampak bencana mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 12.A Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1D, Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 Nomor 1D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN MASYARAKAT LAIN KABUPATEN
MADIUN
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pencabutan 4 (empat) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yang antara lain mencabut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah, sehingga Peraturan Bupati Nomor 1 B Tahun 2015 tidak berlaku lagi, sedangkan masih terdapat masyarakat miskin yang belum dapat diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan masyarakat lain Kabupaten madiun;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES /523/2015 tentang Formularium Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02 /MENKES/ 137/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/ MENKES/ 523/2015 tentang Formularium Nasional;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 B Tahun 2015 tentang Mekanisme Pembiayaan dan Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 124 Tahun 2017
tim penanggulangan kemiskinan 0 pedoman pelaksanaan tugas
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 124, BD.2017/NO.124
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu, berkesinambungan, sistematis dan terencana; bahwa dalam rangka mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk tim penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa; bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas tim penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan tugas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Penanggulangan Kemiskinan Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 13 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 19 Tahun 2008; PP No 22 Tahun 2015; PP No 47 Tahun 2015; Perpres No 15 Tahun 2010; Perpres No 166 Tahun 2014; Perpres No 2 Tahun 2015; Perpres No 59 Tahun 2017; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 13 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 26 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 1 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 14 Tahun 2015; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Permendagri No 42 Tahun 2010; Permendagri No 44 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 21 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 31 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud dan tujuan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan, kelembagaan, tugas dan fungsi, pelaporan, pembinaan, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2017.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 112 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
- Dalam rangka efektivitas dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kab. Bolaang Mongondow Selatan diperlukan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2016- 2021 agar dapat berjalan secara lebih terpadu dan terfokus;
- UU No. 30 Tahun 2008;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 8 Tahun 2008;
- Perpres No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah denga Perpres No. 96 Tahun 2015;
- Permendagri No. 42 Tahun 2010;
- Permendagri No. 53 Tahun 2011;
- Perda No. 11 Tahun 2016;
- Perda No. 20 Tahun 2016;
- Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2016-2021 memuat kondisi kemiskinan, penentuan wilayah prioritas dan intervensi, target dan prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan daerah, rencana aksi daerah untuk penanggulangan kemiskinan, penguatan kelembagaan dan kaji ulang dan integrasi kebijakan RPJMD dan RKPD;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
4 halaman (4 Pasal).
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 110 Tahun 2017
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJAPADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHKABUPATEN BULUKUMBA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 110, BD.2017/No.110
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba
ABSTRAK:
dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan formasi pegawai dalam perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba.
1. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pengawas,dan jabatan pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerahsesuai dengan beban kerja jabatan;
3. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerahsebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2017.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 109 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 109, BD No 109/ 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Di Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penanganan korban/pasien pada kejadian gawat darurat, maka perlu dilakukan penanganan kegawatdaruratan melalui suatu sistem yang terpadu dan terintegrasi melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Di Kabupaten Purbalingga;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Operasional PSC Daerah, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 103 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Siswa Miskin untuk Satuan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/0010361 tanggal 10 Juli 2017 tentang Sinergi Penyelenggaraan dan Layanan Pendidikan, perlu Pedoman pemberian Bantuan Sosial Siswa Miskin untuk Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah NomPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005or 19 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2017;Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 031 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : BSM Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2017.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 101 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 101, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 No.101
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Transport Bagi Tenaga Harian Kontrak Yang Bertugas di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah memiliki
tingkkat kesulitan yang tinggi serta merupakan daerah terpencil,
sehingga dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan
pelaksanaan tugas serta untuk meningkatkan kesejahteraan,
kinerja, dedikasi dan pelayanan kepada masyarakat sesuai
dengan bidang tugasnya, kepada Tenaga Harian Kontrak yang
bertugas di Kelurahan Kutawaru Kecamtan Cilacap Tengah
Kabupaten Cilacap perlu diberikan bantuan transport yang
besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang
Pemberian Bantuan Transport Bagi Tenaga Harian Kontrak Yang
Bertugas di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah
Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran Bantuan Transport bagi Tenaga Harian Kontrak yang
bertugas di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah
Kabupaten Cilacap selama 12 (dua belas) bulan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017.
2 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
