Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 26 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional maka perlu menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2009; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang RKPD Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran menjadi landasan dan
pedoman bagi SKPD dalam menetapkan Renja SKPD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2008.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Persyaratan, Mekanisme dan prosedur Tetap Pemberian Izin Penyelenggaraan Apotek
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Perda No. 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum, sebagai upaya tercapainya keseragaman dan tata laksana pelayanan umum, guna meningkatkan mutu pelayanan yang mendorong efektifitas sistem dan tumbuhnya kreatifitas prakarsa dan peran serta masyarakat, perlu dilaksanakan rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, terjangkau dan tidak diskriminatif. Berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Penyelenggaraan Apotek sebagaimana diubah dengan Perda No. 12 Tahun 2005, perlu menetapkan pengaturan mengenai persyaratan, mekanisme, dan prosedur tetap pemberian Izin Penyelenggaraan Apotek dengan Perwako.
UU No. 28 Tahun1959; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2001; Perda No. 6 Tahun 2002 jo Perda No. 12 Tahun 2005; Keputusan Walikota No. 19 Tahun 2003; Keputusan Walikota No. 20 Tahun 2003.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang persyaratan, mekanisme, dan prosedur tetap pemberian izin penyelenggaraan farmasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Surat Izin Penyelenggaraan Apotek (SIPA) adalah surat izin yang diberikan oleh walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan kepada farmasis untuk melaksanakan pengabdian profesi disuatu tempat tertentu. Diatur tentang perizinan, persyaratan, mekanisme dan prosedur tetap, ketentuan retribusi, penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2008.
Mencabut Perwako No. 30 Tahun 2003 tentang Persyaratan, Mekanisme, dan Prosedur Tetap Pemberian Izin Penyelenggaraan Apotek.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 11 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, Berita Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 5
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN STIMULAN
PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KOTA MALANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 72
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota
Surakarta;
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi, tata kerja dan kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2008.
18 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa permasalahan yang dihadapi oleh keluarga miskin memiliki kompleksitas yang tinggi dengan cakupan yang bersifat multidimensi karena menyangkut harkat dan martabat manusia; bahwa kesejahteraan keluarga merupakan kunci menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan hanya akan terwujud dengan upaya mewujudkan gerakan bersama semua pihak yang peduli dalam percepatan pembangunan keluarga sejahtera; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Visi, Misi dan Strategi
Bab III Tujuan, Sasaran dan Prinsip
Bab IV Kriteria dan Penetapan Keluarga Miskin
Bab V Program-Program Pokok
Bab VI Pembiayaan
Bab VII Kelembagaan, Pemantauan dan Evaluasi
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2008.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2008
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
Perwali Kota Tasikmalaya No. 14 Tahun 2009 tentang PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SERTA BIAYA PENGELOLAAN DATA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ( BPHTB )
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Realisasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
twbwa dalam rangka mcmalisasikan Nieman keuangaii kepada (lanai
politik di Kota Itaniartsaru smuai dengan Permits= Pemerimah Nomor
29 Tabun 2005 tenumg Bantuan Keuangan KeNda I'anai Politik Kota
Bargarbard; Pennuran Mewed Dalam Negeri Nomor 32 Talmo 2005 Jo. Peraturan
Mental Dalai Nescri Noma', 25 Tabun 2006 icouing Pedimum.
Pengajuan. Prnyendian dan Lnporan Penggunatan Bantuan Kcuangan
kepi& Partai; hahwa mink =Mud daltun hum/ a dan hurui b konsiderans thaws perlu
meneiapkan demon ptomain, Walikom.
Undang Tindang Nomor 9 inhun 1999; Undang - wading Nomor 22 Talton 2007; lndang - Undang Namur 2 I aliam 2008; lndang - Undang Nomor 10 Tatum 2008; Undang-Undang Nontor 12 Tahun 2001; Paaturaus Pemeriniah Nomor 29 Tabun 2005; Petaluma &menorah Noma 24 Tabun 2007; Peratumn Mcnten Ntigai Nomor 25 Tahun 2006; l'crarurun [Mut= Kota Ilanjarbaru Nomor 20 I alum 2003; . Potwar' Dacrah Kou Itanjarturu Namur 5 Tabun 2007; Pentium:1 Ibterah Kota Banjarbaru Nomor I I dun 2008; Pentioran /Kalikow Banjarturu Nonni! I laliun 2(108.
Peraturan Walikota tentang Realisasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2008 yang berisi; Ketentuan Umum; Pemberian Bantuan Keuangan; Besarnya Bantuan Keuangan; Penyajian Bantuan Keuangan; Penelitian Dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan; Penyerahan Bantuan Keuangan; Laporan Penagihan Bantuan Keuangan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2008.
8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
