Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Siap Pakai
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
02 Tahun 2018
Peraturan ini memuat :
a. dasar persetujuan pemberian DSP;
b. kegiatan yang dapat dibiayai dengan DSP;
c. masa penggunaan DSP;
d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
e. pengawasan dan pengaduan masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2018.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dana Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk mengatur tata cara pemberian bantuan dana pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan kepada masyarakat.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Bupati Boalemo Nomor 65 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dana Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo, termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud, tujuan dan sasaran dari pelaksanaan pemberian bantuan dana pendidikan; Kriteria penerima bantuan biaya pendidikan (krieria, persyaratan, bantuan dana pendidikan khusus, prosedur); Tata cara pemberian bantuan; serta Pertanggungjawaban atas pemberian bantuan dana pendidikan tersebut.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2018.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 7 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya menumbuh kembangkan
semangat/ greget masyarakat dalam kegiatan
pembangunan diwilayahnya, maka perlu adanya fasilitasi
kegiatan masyarakat membangun melalui program
fasilitasi Purbalingga Gayeng; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program fasilitasi
Purbalingga Gayeng Tahun Anggaran 2018, perlu diatur
pedoman program Fasilitasi Purbalingga Gayeng dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Program Fasilitasi
Purbalingga Gayeng Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud, tujuan dan sasaran, lokasi program, besarnya bantuan dan jenis bantuan, anggaran, pengorganisasian, pegadaan kegiatan, prosedur permohonan dan penyaluran bantuan, kriteria penerima bantuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2018.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2018
APBDPendidikanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasioanl Sekolah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018
DANA BANTUAN OPERASIOANL SEKOLAH - KETENTUAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Kabupaten Blora Tahun 2018 No.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasioanl Sekolah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan sinkronisasi dan
optimalisasi dalam pemberian Bantuan Operasional
Sekolah bagi sekolah dasar/madrasah ibtidaiah negeri
dan sekolah menengah pertama/madrasah
tsanawiyah negeri di Kabupaten Blora, maka beberapa
ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 2
Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 perlu
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Sekolah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 25 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan angka 27 dan angka 28 Pasal 1, perubahan ayat (1) Pasal 4, ayat (2) Pasal 7, ayat (3) dan ayat (5) Pasal 13.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018.
Peraturan Bupati Blora Nomor 2 tahun 2018 diubah.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Santunan Kecelakaan, Kematian Dan Tali Asih Kepada Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, anggota Satuan Perlindungan Masyarakat bersifat sukarela dan dalam menjalankan tugas fungsinya niempunyai resiko tinggi yang dapat berakibat kepada rdsiko sosial yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu maupun keluarga yang jika tidak diberikan santunan akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 huruf a dan Pasal 35 ayat (6) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas, Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas masuk dalam kriteria sebagai penerima bantuan sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kecelakaan, Kematian dan Tali Asih kepada Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Banyumas;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 3 Tahun 2002; UU No 23 Tahun 2014; PP No 10 Tahun 2010; Perpres No 88 Tahun 2014; Permendagri No 62 Tahun 2008; Permendagri No 44 Tahun 2010; Permendagri No 40 Tahun 2011; Permendagri No 84 Tahun 2014; Permendagri No 32 Tahun 2011; Perda Kab Banyumas No 6 Tahun 2009; Perbup Banyumas No 17 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan pemberian santunan kepada Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang mengalami kerentanan sosial yang diakibatkan karena yang bersangkutan meninggal dunia, purna tugas, dan mengalami kecelakaan kerja sehingga mengakibatkan cacat tetap serta berkurangnya kemampuan dalam menjalankan pekerjaan. Diatur pula mengenai besarnya santunan, tata cara pemberian santunan, dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2018.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Santunan Veteran dan Janda Veteran
ABSTRAK:
Untuk meringankan beban hidup Veteran dan janda Veteran di Kabupaten Berau perlu diberikan santunan sebagai penghargaan dan penghormatan atas jasa-jasanya merintis dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Veteran dan Janda Veteran.
Dasar Hukum: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No. 15 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 67 Tahun 2014.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Besaran Santunan; Bab III Penerima Santunan; Bab IV Pembiayaan; Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2018.
3 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana Prasarana Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan desa melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perdesaan, pemerintah daerah memberikan bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan sarana prasarana desa; pemberian bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat mendorong terwujudnya tertib administrasi pengelolaan dan penggunaan dana bantuan keuangan pembangunan sarana prasarana desa, diperlukan pengaturan tentang bantuan keuangan pembangunan sarana prasarana desa; untuk kelancaran pelaksanaan pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk pembangunan sarana prasarana pedesaan serta memberikan motivasi pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana desa, perlu dilakukan penijauan kembali terhadap Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana Prasarana Desa; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana Prasarana Desa
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung BaratNomor 2 Tahun 2015
peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan bantuan keuangan pembangunan sarana prasarana desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
16 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Program Bantuan Sosial Tabungan Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan belajar bagi
warga masyarakat tidak mampu dalam rangka wajib belajar dua
belas tahun pada pendidikan formal dan non formal di
Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Program Bantuan Sosial Tabungan Gerakan Daerah
Angkat Anak Muda Putus Sekolah.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 5157); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun
2014; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah KabupatenBanyuwangi Tahun 2012 Nomor3/E).
Program Bantuan Sosial Tabungan Garda Ampuh yang diatur dalam
Peraturan Bupati ini adalah:
a. Hak Dan Kewajiban Pemerintah Daerah;
b. Peran Serta Masyarakat;
4
c. Fasilitas Program Bantuan Sosial Tabungan Garda Ampuh;
d. Kewajiban Pemangku Kepentingan;
e. Kewajiban Dinas Pendidikan;
f. Pengawasan Dan Evaluasi;
g. Pendanaan;
h. Pencairan Dan Pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2018.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 14 Tahun 2018
Perubahan-atas-Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011-tentang-Pedoman-Pemberian Hibah dan-Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2018/NO.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanka Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur terkait perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2011 meliputi : Ketentuan Pasal 1 diubah; Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah; Ketentuan PAsal 5 diubah; Ketentuan Pasal 6 diubah; Ketentuan Pasal 7 diubah; Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah; Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah; Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah; Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah; Penambahan Pasal 23 A diantara Pasal 23 dan Pasal 24; Ketentuan Pasal 32 ayat (2) diubah dan Penambahan ayat (2a) diantara ayat (2) dan ayat (3); Penambahan Pasal 35 A diantara Pasal 35 dan Pasal 36; Ketentuan Pasal 36 diubah dan Penambahan satu ayat baru yaitu ayat (2); dan Ketentuan Pasal 42 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2018.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 14 Tahun 2018
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SORONG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018 NOMOR 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong
ABSTRAK:
a. bahwa Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja hibah;
c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah;
d. bahwa pemberian Bantuan Sosial harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong.
UU Nomor 12 Tahun 1969; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 20 Tahun 2001; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 10 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 2012; Perpres Nomor 172 Tahun 2014; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 804 Tahun 2015; dan Perda Kab. Sorong Nomor 3 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tujuan, Kriteria dan Pemberian Bantuan Sosial; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2018.
-
-
35 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat