Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 22.183 peraturan dalam 0,014 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 228 Tahun 1960

Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Jember Tentang Pajak Pembangunan I

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

Keppres No 228 Tahun 1960.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 227 Tahun 1960

Pengesahan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Tasikmalaya Tentang Pajak Kendaraan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

Keppres No 227 Tahun 1960.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 210 Tahun 1960

Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Tentang Pajak Potong Hewan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

Keppres No 210 Tahun 1960.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 209 Tahun 1960

Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Tabanan Tentang Pengadaan Dan Pemungutan Pajak Potong Hewan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

Keppres No 209 Tahun 1960.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 19 Tahun 1955

Pengesahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tentang Penanggungan Pajak Peralihan dan Pajak Upah Bagi Pegawai Negeri oleh Negara

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Kepres No.19 Tahun 1955.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 175 Tahun 1953

• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu

Perpanjangan Waktu Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tentang Lalu Lintas Dan Pemungutan Retribusi

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Menetapkan

Memperpandjang dengan 3 bulan mulai tanggal 25 Oktober 1953 waktu jang dimaksudkan dalam pasal 30 ajat (1) Undang-undang No.22 tahun 1948 untuk mengesahkan peraturan-daerah Propinsi Kalimantan tanggal 24 Djuli 1953 tentang lalu-lintas dan pemungutan retribusi di terusan-terusan jang dikuasai oleh daerah Propinsi tersebu

Download file:

Keppres No. 175 Tahun 1953.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 109 Tahun 1953

Pengesahan Perda Istimewa Yogyakarta Tentang Pajak Kendaraan Untuk Daerah Di Luar Daerah Kota Besar Yogyakarta

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Keppres No. 109 Tahun 1953.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 1953

Pengesahan Peraturan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tentang Pemungutan Pajak Anjing

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Keppres No. 103 Tahun 1953.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 1993

• Berlaku mulai 30 tahun yang lalu

Pemungutan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Izin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Inpres Nomor 6 Tahun 1993.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

TATA CARA PENETAPAN, PEMBAGIAN BESARAN DAN PELAKSANAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbub Aceh Selatan No 6 Tahun 20240001.pdf

Pengelolaan-Keuangan-daerah

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024 Nomor 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang TATA CARA PENETAPAN, PEMBAGIAN BESARAN DAN PELAKSANAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tata cara penetapan dan pembagian besaran serta petunjuk pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Gampong Tahun Anggaran 2024 dalam suatu Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Tata Cara Penetapan, Pembagian Besaran serta Petunjuk Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah untuk Gampong Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2024
1.Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 9. Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6883); 14. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Keuchik di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 4); 15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3); 16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Sela.tan Nomor 1)
Peraturan ini berisikan 12 BAB dan 21 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Maksud dan Tujuan, BAB III tentang Sumber Pendanaan dan Penentuan Besaran, BAB IV tentang Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, BAB V tentang Persyaratan Pengajuan, BAB VI tentang Mekanisme Penyaluran, BAB VII tentang Penggunaan, BAB VIII tentang Pengelolaan, BAB IX tentang Pelaporan, BAB X tentang Pertanggungjawaban, BAB XI tentang Pengawasan, BAB XII tentang Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2024.
18

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1994.