Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.378 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perda Kolaka No.03 Tahun 2015.pdf

pedoman-penyelenggaraan-penyuluhan

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2015/NO. 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

ABSTRAK:

Guna mengoptimalkan kinerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dikembangkan pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ke arah pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama dan pelaku usaha.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 43 Tahun 2004; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2009; Perpres No. 154 Tahun 2014; Permenpan No. PER/02/MENPAN/2/2008; Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN No. 54/Permentan/OT.210/11/2008, No. 23.A Tahun 2008; Permenpan No. PER/19/M.PAN/10/2008; Permentan No. 01/Permentan/OT.140/1/2008; Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala BKN No. PB.01/MEN/2009 dan No. 14 Tahun 2009; Permentan No. 25/Permentan/OT.140/5/2009; Permentan No. 82/Permentan/OT/140/8/2013; Permenpan RB No. 27 Tahun 2013; Perda No. 38 Tahun 2007; dan Perda No. 1 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini diatur tentang perencanaan penyelenggaraan penyuluhan yang meliputi program penyuluhan tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Penyuluhan diselenggarakan oleh Penyuluh PNS, THL-TBPP, Penyuluh Swadaya, dan Penyuluh Swasta. Penyelenggaraan penyuluhan diantaranya dilaksanakan dengan pendekatan Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU), penerapan metode penyuluhan, dan pendekatan perorangan, kelompok, dan massal. Supervisi, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang yang diselenggarakan secara terkoordinasi, berkala dan berkelanjutan. Sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan penyuluhan disediakan melalui APBN dan APBD baik provinsi maupun kabupaten, baik secara sektoral maupun lintas sektoral dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2015.
32 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 3 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2035

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERDA-Nomor-3-Tahun-2015-... TAHUN 2015-2035.pdf

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAHUN 2015-2035

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/NO.3, LL KAB. KETAPANG: 51 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2035

ABSTRAK:

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Ketapang;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (1), UU No 27 Tahun 1959, UU No 26 Tahun 2007, UU No 27 Tahun 2007, UU No 32 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 26 Tahun 2008; PP No 15 Tahun 2010; PP No 68 Tahun 2010; PP No 8 Tahun 2013, PP No 3 Tahun 2012, Permendagri No 47 Tahun 2012, Permendagri No 56 Tahun 2014, Perda Provinsi Kalbar No 10 Tahun 2014, Perda Kabupaten Ketapang No 9 Tahun 2011;
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Provinsi, Daerah, Bupati, Pemerintahan Daerah, Ruang, Penataan Ruang, Tata Ruang, Struktur ruang, Pola ruang, Rencana tata ruang, Perencanaan tata ruang, Pemanfaatan ruang, Pengendalian pemanfaatan ruang, Penyelenggaraan penataan ruang, Wilayah, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten, Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten, Rencana pola ruang wilayah kabupaten, Wilayah Pesisir, Pulau Kecil, Kawasan, Kawasan pemukiman, Kawasan Perkotaan, Kawasan Perdesaan, Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah, Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Pelayanan Kawasan, Pusat pelayanan Lingkungan, Jalan, Sistem jaringan jalan, Terminal Angkutan Penumpang, Angkutan penyeberangan, Pelabuhan, Pelabuhan Sungai, Pelabuhan Laut, Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan, Terminal, Terminal Khusus, Bandar Udara, Bandar Udara pengumpul (hub), Bandar Udara Pengumpan (spoke), Sumber Daya Air, Wilayah Sungai, Daerah Aliran Sungai, Cekungan Air Tanah, Daerah Irigasi Rawa, Daerah Irigasi Permukaan, Lahan pertanian pangan berkelanjutan, Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, Kawasan lindungan, Kawasan budi daya, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Strategis Kabupaten, Kawasan andalan, Hutan, Kawasan hutan, Kawasan hutan konservasi, Kawasan cagar alam, Kawasan hutang lindung, Kawasan hutan lindungan, Kawasan hutan produksi, Hutan kota, Ruang terbuka hijau, Cagar budaya, Situs cagar budaya, Kawasan cagar budaya, Kawasan peruntukkan pertambangan, bahan tambang, Perkebunan, Kawasan perkebunan, Kawasan industri, Kawasan peruntukan industri, Kawasan pertahanan negara, Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten, Ketentuan perizinan, Ketentuan insentif dan disinsentif, Arahan sanksi, Masyarakat, Peran masyarakat, dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah; Ketentuan mengenai Ruang Lingkup; Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten; Rencana Struktur Ruang Wiayah Kabupaten; Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; Penetapan Kawasan Strategis; Arahan Pemanfaatan Ruang; Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat; Kelembagaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2015.
51 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 3 Tahun 2015

Pelestarian, Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan Mangrove

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Download file:

Perda-Nomor-03-Tahun-2015...starian-Mangrove.pdf

MANGROVE

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelestarian, Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan Mangrove

ABSTRAK:

Mangrove merupakan potensi sumberdaya alam yang efektif untuk penahan abrasi, tempat perkembangbiakan biota laut, pendukung sumber hayati perikanan pantai, sehingga kelestariannya perlu dilindungi; bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya fungsi mangrove dari tindakan, ancaman pemanfaatan, dan perusakan lingkungan pantai dalam wilayah Kabupaten Maros, maka potensi tersebut perlu dilindungi dan dipelihara kelestariannya.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi, 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( 16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalain Pencemaran Air 17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 19. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove 20. Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup 21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2005 Pengelolan Sumber Pesisir dan Laut
PELESTARIAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN MANGROVE

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 2 Tahun 2015

Areal Konservasi Daerah

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup

Download file:

PERDA-NO-2-TAHUN-2015-TTG...ONSERVASI DAERAH.pdf

AREAL KONSERVASI DAERAH

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2015/NO.2, TLD NO.2, LL KAB. KETAPANG: 20 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Areal Konservasi Daerah

ABSTRAK:

Sesuai dengan tuntutan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menghargai, mengakui, dan melindungi budaya dan tradisi lokal masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Ketapang perlu menetapkan beberapa wilayah sebagai areal konservasi daerah
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (1), UU No 27 Tahun 1959, UU No 5 Tahun 1960, UU No 8 Tahun 1981, UU No 5 Tahun 1960, UU No 8 Tahun 1981, UU No 5 Tahun 1990, UU No 12 Tahun 1992, UU No 39 Tahun 1999, UU No 41 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2004, UU No 18 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 26 Tahun 2007, UU No 27 Tahun 2007, UU No 32 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 27 Tahun 1983, PP No 82 Tahun 2001, PP No 79 Tahun 2005, PP No 6 Tahun 2007, PP No 50 Tahun 2007, PP No 24 Tahun 2010, PP No 28 Tahun 2011, PP No 38 Tahun 2011 dan Keppres No 32 Tahun 1990
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Desa, Kelurahan, Areal Konservasi Daerah, Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi, Sumber Areal Konservasi, Daya Areal Konservasi, Hutan, Kawasan Hutan, Hak Ulayat, Tanah, Tata Ruang, Air, Daerah Aliran Sungai, Bantaran sungai, Wilayah Pesisir, Kelautan, Ekosistem Pesisir, Pulau-pulau kecil; Mekanisme Konsultasi Publik, Masyarakat Adat, Peran Serta Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Pihak Ketiga, Hukum Adat, Kearifan Lokal, Pembiayaan, dan Mitigasi; Ketentuan mengenai Asas dan Tujuan; Kriteria dan Arah Kebijakan Penetapan Areal Konservasi Daerah; Penetapan Areal Konservasi Daerah; Hak dan Kewajiban; Wewenang dan Tanggungjawab; Pengakuan Masyarakat Adat; Peran Serta Masyarakat; Pemberdayaan Masyarakat; Pendataan dan Akses Informasi; Perizinan Pengelolaan Areal Konservasi Daerah; Pembiayaan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah ini memiliki 5 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 23 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS DI PROVINSI LAMPUNG

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Prov. Lampung No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan hutan

Download file:

P_LAMPUNG_23_2014.pdf.pdf

degradasi, hutan

2014

Peraturan Daerah (Perda) NO. 23,

Peraturan Daerah (Perda) tentang REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS DI PROVINSI LAMPUNG

ABSTRAK:

a. kondisi hutan, laban dan lingkungan di Provinsi Lampung, telah mengalami kerusakan dan degradasi, sehingga belum berfungsi secara optimal; b. kerusakan dan degradasi sumber daya hutan dan lahan tersebut, sebagai akibat tekanan perkembangan penduduk dan laju pembangunan, sehingga dapat mengancam keberlanjutan kuaJitas kehidupan masyarakat dan kelestarian sumberdaya hutan, lahan dan lingkungan; c. perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh, untuk melakukan percepatan pemulihan rehabilitasi hutan dan laban, dan guna mewujudkan kawasan hutan sebesar 30%, atau lebih dari luas dan total seluruh wilayah Lampung, agar dapat menjamin kesinambungan pembangunan dan perkembangan peradaban; d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Provinsi Lampung;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 ; 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; 16. Peraturan Pemerintah Nemer 40 Tahun 1996; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; 26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007; 27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tabun 2008; 29. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; 30. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008; 31. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010; 32. .Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011; 33; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; 34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; 35. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990; 36. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 63/PRT/1993; 37. Peraturan Mcnteri Pekerjaan Umurn Nomor 11 A/PRT/M/2006; 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007; 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; 40. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009; 41. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010; 42. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011; 43. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014;
Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.
15 Halaman, dan 4 Halaman Penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku No. 20 Tahun 2014

Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Download file:

20 PERDA HASIL HUTAN.pdf

Hasil Hutan Bukan Kayu - PENGEMBANGAN

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2014/20,TLD NO.48, LL SEKDA PROVINSI MALUKU: 14 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu

ABSTRAK:

bahwa hasil hutan bukan kayu di Maluku selama ini belum dikembangkan pemanfaatannya secara terarah, berkelanjutan dan lestari bagi kesejahteraan rakyat, sehingga diperlukan pengelolaan secara terpadu dan optimal untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan untuk mendukung pelestarian hutan demi kepentingan pemeliharaan lingkungan global. Terdapat jenis-jenis tanaman dan tumbuhan hutan penghasil produk hasil hutan bukan kayu yang mempunyai keunggulan komparatif dan paling banyak bersinggungan dengan masyarakat sekitar hutan di Maluku, sehingga perlu dikembangkan pengelolaan dan pemanfaatannya secara terarah, berkelanjutan dan lestari. Sesuai ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengembangan hasil hutan bukan kayu dapat dilakukan pada hutan produksi dan hutan lindung melalui kegiatan pemanfaatan, pemungutan dan budidaya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu.
Pasal 18 UUD Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 1958; UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 5 Tahun 1990; UU Nomor 12 Tahun 1992; UU Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 32 Tahun 2009; PP Nomor 44 Tahun 2004; PP Nomor 45 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 60 Tahun 2012; PP Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 3 Tahun 2008;PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 76 Tahun 2008; Permenhut Nomor P.35/MENHUT-II/2007; Permenhut Nomor P.19/MENHUT-II/2009; Permenhut Nomor P.21/MENHUT-II/2009; Perda Nomor 03 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan HHBK sebagai salah satu produk hasil hutan yang mampu menggerakan perekonomian masyarakat, daerah dan negara secara serasi dan seimbang. Pengembangan HHBK bertujuan untuk : (a) melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya ekosistem HHBK secara berkelanjutan; (b) memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintahan daerah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengembangan HHBK agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; (c) mewujudkan kualitas dan kuantitas produksi HHBK; (d) mengembangkan usaha dan pemanfaatan HHBK sehingga HHBK memiliki nilai ekonomi dan daya saing tinggi; (e) menciptakan kelestarian lingkungan sesuai dengan kondisi fisik, sosial-ekonomi dan budaya masyarakat setempat; (f) menciptakan harmonisasi, sinergitas dan keterpaduan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan dalam pengembangan HHBK; dan (g) mewujudkan pengelolaan hutan lestari, masyarakat sejahtera. Peraturan ini juga mengatur terntang kewenangan pemerintah daerah mulai dari perencanan dan penetapan wilayah sampai dengan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pengembangan HHBK.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ditetapkan 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Penjelasan : 11 Hal

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Prov. Sulawesi Tenggara No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Download file:

Perda Provinsi Sultra No.13 Tahun 2014.pdf

Organisasi-tata-Kerja-Kesatuan-Pengelolaan-Hutan-Produksi-Gularaya

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD. 2014 /No. 13 , LL 16 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

Kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang berada di lintas kabupaten kota, pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK 61/Menhut-II/2011 telah ditetapkan Kesatuan Pengelolaan Hutan Model Unit XXIV yang terletak pada lintas wilayah administrasi Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari. Pasal 2 Permendagri No. 61 Tahun 2010 menetapkan bahwa yang wilayah kerjanya lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2008; Perda Provinsi Sulawesi Tenggara No. 2 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang organisasi dan tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah KPHP, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi, tata kerja, pemberdayaan masyarakat, kemitraan dan forum multi pihak, PPK BLU, keuangan dan pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2014.
16 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Hutan Kota

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup

Download file:

PERDA 12 TAHUN 2014.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 12 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Izin Usaha Perkebunan

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda_Kab_Bangka Barat_2014_12.pdf

USAHA - PERKEBUNAN – IZIN

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD No.8 Seri E 2014

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Perkebunan

ABSTRAK:

Pengaturan pelaksanaan pemberian izin usaha perkebunan di Kabupaten Bangka Barat ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi keanekaragaman sumber daya alam nabati di Kabupaten Bangka Barat sehingga dapat dikelola secara lestari, selaras, serasi, seimbang dan berkesinambungan untuk dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat serta dalam rangka pengembangan usaha perkebunan secara terpadu dan tangguh dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja kepada Pelaku usaha perkebunan serta terbinanya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.5 Tahun 1960; UU No.12 Tahun 1992; UU No.27 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.39 Tahun 2014; PP No.38 Tahun 2007; Perda Kab. Bangka Barat No.2 Tahun 2008; Perda Kab.Bangka Barat No.1 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan, Syarat dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Perkebunan, Kemitraan, Perubahan Luas Lahan, Jenis Tanaman, dan/atau Perubahan Kapasitas Pengolahan, serta Diversifikasi Usaha, Kewajiban Perusahaan Perkebunan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014.
- Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan Persetujuan Diversifikasi Usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. - Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
22 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Pendidikan Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

P_LAMPUNG_10_2014.pdf.pdf

pertanian, perikanan, kehutanan, sumberdaya

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

ABSTRAK:

a. Provinsi Lampung memiliki keunggulan sumberdaya pertanian, perikanan dan kehutanan yang kompetitif dan prospektif, untuk didayagunakan dalam pembangunan daerah; b. perlu meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyuluhan di provinsi, kabupaten dan kecamatan melalui penyelenggaraan penyuluhan; c. masih terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga belurn dapat memberikan dasar hukum yang kuat dan lengkap bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk peraturan daerah tentang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/02/Menpan/2/2008; 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Pennentan/OT.160/6/2009; 11. Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nomor 13 Tahun 2009; 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009; 13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014;
Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelaksanaan penyuluhan yang efektif dan efesien.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.
13 Halaman, dan 3 Halaman Penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 dan Pasal 29 ayat (2) PP No 63 Tahun 2002 Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan UU No 12 Tahun 2008; PP No 63 Tahun 2002 Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Hutan Kota
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2014. 19 hlm