Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.145 peraturan dalam 0,023 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 95/PMK.05/2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 51/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Download file:

95_PMK.05_2020Per.pdf

TARIF LAYANAN BLU -UNIVERSITAS UDAYANA- KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2020

Peraturan Menteri Keuangan NO. 95/PMK.05/2020, BN.2020/NO.822, https:jdih.kemenkeu.go.id : 33 HLM

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Surat Nomor T/321/M/KU.02.02/2019 tanggal 31 Mei 2019, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502)sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).
Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada pengguna jasa, dengan Tarif layanan yang terdiri atas tarif layanan akademik dan tarif layanan penunjang akademik. Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan Jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan nol rupiah dari tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana dan tarif program profesi, pascasarjana, dan spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2020.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 hari terhitung sejak tanggal diundangkan
Lampiran halaman 9 s.d.33

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 209/PMK.05/2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia pada Kementerian Pertahanan

Abstrak

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 31 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV pada Kementerian Pertahanan

Download file:

209_PMK.05_2020.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.05/2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan

Abstrak

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan

Diubah dengan

PMK No. 23/PMK.05/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan
PMK No. 76/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan
PMK No. 191/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan

Mencabut

PMK No. 23/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan
PMK No. 136/PMK.05/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan
PMK No. 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan
PMK No. 152/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan

Download file:

57_PMK.05_2020.pdf

TARIF LAYANAN BLU -BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT -KEMENTERIAN KEUANGAN

2020

Peraturan Menteri Keuangan NO. 57/PMK.05/2020, BN. 2020/NO. 542, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 10 HLM

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan melalui Surat Nomor TAN.03.01/212A/D.II.M.EKON/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 dan TAN.03.01/265/D.II.M.EKON/05/2020 tanggal 20 Mei 2020, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No.4502)sebagaimana telah diubah dengan PP 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN No.5340), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915), Permenkeu 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu 87/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.641).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuanganmerupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan yang merupakan Tarif Pungutan Dana Perkebunan atas Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil(CPO), dan/atau Produk Turunannya yang selanjutnya disebut Tarif Pungutan. Badan Layanan UmumBadan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan dapat memberikan Jasa layanan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa dapat berupa pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan di bidang perkebunan kelapa sawit. Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dan kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang perkebunan kelapa sawit.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2020.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu 81/PMK.05/2018, 152/PMK.05/2018, 23/PMK.05/2019, dan 136/PMK.05/2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2020.
-
15 HLM, Lampiran halaman 11 s.d. 15

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1/PMK.05/2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Download file:

1~PMK.05~2019Per.pdf

RUMAH SAKIT BHAYANGKARA - BADAN LAYANAN UMUM - KEPOLISIAN NEGARA REPULIK INDONESIA

2019

Peraturan Menteri Keuangan NO. 1/PMK.05/2019, BN 2019/NO 2; KEMENKEU.GO.ID : 9 HLM.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondosowo telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor B/1026/II/REN.2.3./2018/Pusdokkes tanggal 2 Maret 2018, perlu mengatur tarif layanan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondosowo pada Kepolisian Negara Republik Negara
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); Permenkeu RI No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915)
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Tarif layanan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna Jasanya. Tarif layanan BLU tersebut terdiri dari: 1. tarif layanan berdasarkan kelas; a. tarif instalasi rawat inap; b. tarif tindakan rawat inap umum; c. tarif tindakan persalinan; d. tarif perinatologi; e. tarif tindakan medik operatif; dan f. tarif layanan penunjang medik 2. tarif layanan tidak berdasarkan kelas: a. tarif administrasi dan konsultasi dokter; b. tarif rawat jalan; c. tarif instalasi gawat darurat; d. tarif intensive care unit; e. tarif kamar jenazah; f. tarif kedokteran kepolisian yang tidak ditanggung negara; g. tarif sewa alat; h. tarif penggunaan ambulans; dan i. tarif pendidikan dan pelatihan 3. tarif farmasi. Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2019.
-
-
13 HLM, Lampiran halaman 10-13.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.05/2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Abstrak

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Mencabut

PMK No. 251/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara TK.II H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Download file:

8~PMK.05~2019Per.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.05/2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Abstrak

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Mencabut

PMK No. 1/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Download file:

9~PMK.05~2019Per.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41/PMK.05/2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Mencabut

PMK No. 19/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Download file:

41~PMK.05~2019Per.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.05/2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Mataram Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Download file:

42~PMK.05~2019Per.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.05/2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Jayapura Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Download file:

44~PMK.05~2019Per.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63/PMK.05/2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bojonegoro Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Download file:

63~PMK.05~2019Per.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT