Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Kab Temanggung, telah diundangkan Peratran Bupati Temanggung No 5 Tahun 2009 tentang Dewan KEtahanan Pangan Kab Temanggung, namun sehubungan dengan perkembangan keadaaan khususnya perubahan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kab Temanggung, Peraturan Bupati tersebut perlu dirubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati No 5 Tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 7 Tahun 1996; UU No 33 Tahun 2004; UU No 18 Tahun 2012; PP No 17 Tahun 2015; Perpres No 83 Tahun 2006; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Pergub Jateng No 24 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan Lampiran I dan II Bupati Temanggung No 5 Tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kab Temanggung diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2018.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 29 Tahun 2018
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN MENES
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2018/No. 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Menes
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Permendagri No 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 Perda Kab Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Menes yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Th 2000; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Permendagri No 12 Th 2017; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan; 4. Susunan Organisasi; 5. Tugas Pokok dan Fungsi;
6. Kepegawaian dan Jabatan; 7. Tata Kerja; 8. Tunjangan; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 29 Tahun 2018
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN DI KABUPATEN NUNUKAN
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD 2018/NO.29
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Di Kabupaten Nunukan
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta untuk menjaga terciptanya stabilitas nasional di Daerah, perlu dilakukan upaya secara intensif koordinasi antar pimpinan daerah di Kabupaten Nunukan. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kabupaten, dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum perlu diatur dengan Peraturan Bupati. Perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum koordinasi Pimpinan Kecamatan di Kabupaten Nunukan.
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan.
Peraturan ini mengatur mengenai berbagai kebijakan dan program antara pimpinan daerah untuk mencapai sinergi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Membahas dan menyepakati kebijakan strategis, memecahkan masalah yang memerlukan koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan kerjasama antar lembaga pemerintah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
8 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 28 Tahun 2018
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN PANDEGLANG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2018/No. 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Pandeglang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 Perda Kab Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Pandeglang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Th 2000; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Permendagri no 12 Th 2017; Perda Kab Pandeglang no 6 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan; 4. Susunan Organisasi; 5. Tugas Pokok dan Fungsi; 6. Kepegawaian dan Jabatan; 7. Tata Kerja; 8. Tunjangan; 9. Pebiayaan; 10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pedoman terhadap kebijakan pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Magelang telah diundangkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang. bahwa beberapa pasal dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan pangan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang.
Merubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2015
tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang khususnya terkait pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dapat dibentuk Sekretariat yang secara ex-officio dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
Merubah Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Madiun Th 2018 No 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18
Peraturan Bupati Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata
Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Madiun, guna meningkatkan efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan serta pelayanan
kepada masyarakat di bidang Pekerjaan Umum perlu
membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan
Sumber Daya Air;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana
Teknis Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan
Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Madiun;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan UPTD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Madiun;
10. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Madiun;
peraturan ini mengatur mengenai pembentukan unit pelaksana teknis daerah pengelolaan sumber daya air pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten madiun . Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, pembentukan UPT, organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas dan fungsi, eselon jabatan UPTD, tata kerja, koordinator, pembiayaan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
jumlah 8 halaman + lampiran 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Minut 2018/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
Praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera. Dan dalam upaya pemberantasan pungutan liar maka dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar.
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- Perpres No. 87 Tahun 2016;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Instruksi Mendagri No. 180/3935/SJ tanggal 24 Oktober 2016.
Peraturan ini mengatur tentang tugas dan fungsi Satgas Saber Pungli, wewenang, susunan organisasi, penanggung jawab Satgas Saber Pungli, sekretariat, peran masyarakat dalam pemberantasan pungutan liar. Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibebankan pada APBD Kabupaten Minahasa Utara/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2018.
Keputusan Bupati Minahasa Utara No.101 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
7 halaman (terdiri dari 5 hal batang tubuh (15 pasal) dan 2 hal lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung j awab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan dan untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, Pengadaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 27 Tahun 2018
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT VETERINER
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2018/No. 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 Perda Kab Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Th 2000; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Permendagri No 12 Th 2017; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3.Kedudukan; 4. Susunan Organisasi; 5. Tugas Pokok dan Fungsi;
6. Kepegawaian dan Jabatan; 7. Tata Kerja; 8. Tunjangan; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Jaraga Sasameh
ABSTRAK:
Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh
telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum
Daerah Jaraga Sasameh secara penuh dan memenuhi
syarat untuk dibentuk Dewan Pengawas untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 45 Tahun 2014.
Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan BLUD RSUD dibentuk
Dewan Pengawas yang bertanggungjawab kepada Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor 27 Tahun 2018
13 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat