Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Unit Produksi dan Jasa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan produksi dan Jasa pada BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa Kota Banda Aceh perlu dilakukan pemberian remunerasi dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi kerja sehingga dapat meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa Kota Banda Aceh; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PP No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan BLU dan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, perlu mengatur Sistem Remunerasi BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang No. 8 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang No. 17 Tahun 2003; Undang-Undang No. 1 Tahun 2004; Undang-Undang No. Tahun; Undang-Undang No. 11 Tahun 2006; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.02/2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Keuangan No.73/PMK.05/2007; Qanun Kota Banda Aceh No.1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2012; Peraturan Walikota Banda Aceh No.20 Tahun 2015; Peraturan Walikota Banda Aceh No.21 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Prinsip Dasar dan Sasaran Remunerasi; Bentuk-Bentuk Remunerasi dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2016
PERWALI Kota Bekasi No. 35 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Hubungan Antara Pemilik, Pengelola Dan Staf Medis/Paramedis Pada RSUD Pemerintah Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah Dan Dinas Daerah Kota Bekasi
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Hubungan Pemilik, Dewan Pengawas, Direksi Dan Staf Medis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah A.M Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2011 Pembentukan Susunan, Kedudukan, Fungsi, Dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Pertanian Kota Yogyakarta dan Keputusan Walikota Nomor 451/KEP/2016 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh pada Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta, maka untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pelayanan perlu ditetapkan tarif untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 142/M-IND/PER/10/2009, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2011.
Maksud menetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman untuk melakukan pungutan Tarif Layanan yang diberikan oleh BLUD UPT Logam. Tujuan dikenakannya tarif layanan sebagai imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2016.
8 HLM;-
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 48 Tahun 2016
PERWALI Kota Bekasi No. 105A Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN /TATA CARA PEMBAGIAN ATAS JASA (REMUNERASI) PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BEKASI
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Pedoman/Tata Cara Atas Jasa (Remunerasi) Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 43 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 ten tang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Inspektorat, Sadan Daerah dan Rumah Sakit Umurn Daerah
Kota Denpasar;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kata Denpasar Nomor 8 Tahun 2016
KEDUDUKAN,TUGASPOKOK, FUNGSIDAN
SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI AN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
pasal 43 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2016.
31 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 38 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jogja
ABSTRAK:
Dalam rangka perubahan tugas dan kewajiban Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jogja perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2007.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2011tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jogjadiubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, Ketentuan Pasal 5 dihapus, Ketentuan Pasal 6 diubah, Ketentuan Pasal 8 diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2016.
6 HLM;-
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon No. 37 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai amanat Pasal 06 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain; b. bahwa pemerintah Kota Cilegon telah menetapkan peraturan Walikota Cilegon Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon, dan untuk optimalisasi pelaksanaan kerjasama maka dipandang perlu meninjau kembali peraturan dimaksud
UU Nomor 15 Tahun 1999; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2009; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 27 Tahun 2014; PM Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; PM Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; PM Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Perda Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2000; Perda Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2008; Perwal Cilegon 32 Tahun 2008
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Prinsip Kerjasama; 5. Bentuk Dan Tata Cara Kerjasama; 6. Pelimpahan Kewenangan Pendatanganan Kerjasama; 7. Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Langsa No. 36 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah RSUD Langsa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, diperlukan sumber daya manusia yang profesional, berkualitas dan berkomitmen, maka dipandang perlu memberikan penghargaan kepada pegawai berupa remunerasi yang layak dan adil yang besarnya disesuaikan dengan pendapatan operasional rumah sakit;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 68 ayat (4) Peraturan Walikota Langsa Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa, perlu diatur Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa.
Dasar Hukum Perwali ini adalah : UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 101 Tahun 2012; Perpres No. 12 Tahun 2013; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permen Kesehatan No. 71 Tahun 2013; Permen Kesehatan No. 27 Tahun 2014; Permen Kesehatan No. 28 Tahun 2014; Permen Kesehatan No. 59 Tahun 2014; Permen Kesehatan No. 36 Tahun 2015; Pergub Aceh No. 11 Tahun 2014.
Dalam Perwali Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, Kewajiban dan Hak, Prinsip Remunerasi, Kelompok Pusat Pendapatan dan Pusat Pembiayaan, Sumber Dana Remunerasi, Pola Remunerasi, Fasilitas, Penyusunan Pola Remunerasi, Monitoring dan Evaluasi, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
