Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan Guru Kontrak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efesiensi manajemen pendidikan Daerah Kabupaten Pasaman agar pelayanan pendidikan dapat diberikan sesuai Standar Nasional Pendidikan, diperlukan pemenuhan guru yang profesional dan berkualitas;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, Kabupaten Pasaman masih kekurangan guru yang saaat ini masih diisi guru honor sekolah, sementara agar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terwujud dan untuk memenuhi formasi guru yang belum dapat diisi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman, dapat dipenuhi dengan mengangkat guru kontrak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Guru Kontrak dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman;
UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 20 tahun 2003; UU Nomor 14 Tahun 2005; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 19 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 17 Tahun 2010; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Nomor 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini memuat tentang Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pengangkatan Guru Kontrak; Bab III Pemberhentian Guru Kontrak; Bab IV Biaya; Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2018.
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengadaan Guru dan Tenaga Administrasi Kontrak di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Guru Kontrak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2018
APBDPendidikanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasioanl Sekolah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018
DANA BANTUAN OPERASIOANL SEKOLAH - KETENTUAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Kabupaten Blora Tahun 2018 No.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasioanl Sekolah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan sinkronisasi dan
optimalisasi dalam pemberian Bantuan Operasional
Sekolah bagi sekolah dasar/madrasah ibtidaiah negeri
dan sekolah menengah pertama/madrasah
tsanawiyah negeri di Kabupaten Blora, maka beberapa
ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 2
Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 perlu
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Sekolah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 25 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan angka 27 dan angka 28 Pasal 1, perubahan ayat (1) Pasal 4, ayat (2) Pasal 7, ayat (3) dan ayat (5) Pasal 13.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018.
Peraturan Bupati Blora Nomor 2 tahun 2018 diubah.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN MADIUN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
ABSTRAK:
a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru dengan cara yang lebih
baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan
sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang
ditetapkan secara nasional;
b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan
prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih
banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam
penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
c. bahwa Ujian Sekolah pada Sekolah Dasar, serta penetapan
Ujian Nasional (UN) bagi Sekolah Menengah Pertama,
berpengaruh pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta
Didik Baru pada satuan pendidikan Kabupaten Madiun Tahun
Pelajaran 2018/2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun
2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;; Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2009
tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten
Madiun. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2016;
mengatur mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru mulai dari TK sampai dengan SMP. antara lain: jadwal kegiatan; persyaratan pendaftaran; tata cara pendaftaran; tata cara seleksi; tempat pendaftaran dan biaya pendaftaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
-
-
jumlah 14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
Pegawai Negeri Sipil yang ingin meningkatkan kualitas dan kompetensinya melalui pendidikan formal, perlu diberikan kesempatan melalui Tugas Belajar, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang;
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 1961; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Perbup Rembang Nomor 28 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan dan Sasaran; Persyaratan; Jangka Waktu Tugas Belajar; Tata Cara Pemberian Tugas Belajar; Kedudukan, hak, dan kewajiban peserta tugas belajar; pemberhentian tugas belajar dan penempatan kembali; sanksi; pemantauan dan evaluasi; ketentuan penutup; lampiran;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Penndidikan Dan Kebudayaan
ABSTRAK:
Peraturan Direktur Jendral Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat kemetrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar,Maka Perlu adanya Penyesuaian ssatuan Pendidikan Non frmal Sanggar Kegiatan Belajar.
UUD Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No 3 tahun 1953; UU No 72 Tahun 1959;UU No 23 tahun 2104; UU no 9 tahun 2015; No 58 Tahun 2015; No 19 tahun2005; No 32 Tahuun 2013; No 17 tahun 2010; No 81 Tahun 2013; no 4 Tahun 2016; No 84 Tahun 2014; No 9 Tahun 2016; No 6 Tahun 2017; No 41 tahun 2106; No 109 Tahun 2106.
Ketentuan Umum Pasal 1,2, dan 3, Pembentukan dan Penutupan Pasal 4, Kedudukan, Tugas Pokok Dan fungsi Pasal 5,6,7, kah dan Kewenangan Pasal 8, 9, Organisasi Pasal 10,s/d 19 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan Pasal 20,21,Tata kerja Pasal 22,23, Program Kegiatan Pasal 24, Pembiayaan Pasal 25, Ketentuan Lain-lain Pasal 26 Ketentuan Penutup Pasal 27,28
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2018.
16hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 15 Tahun 2018
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH/MADRASAH DAERAH (BOSDA) KABUPATEN SORONG TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2018 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Daerah (Bosda) Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu, pemerintah Daerah Kabupaten Sorong mengalokasikan Bantuan Dana Operasional Sekolah/Madrasah Daerah (BOSDA) Tahun Anggaran 2018.
UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 32 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Sorong No. 5 Tahun 2017; Perda Kab. Sorong No. 8 Tahun 2017; Perda Kab. Sorong No. 1 Tahun 2018; dan Perbup Sorong No. 29 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Daerah (Bosda) Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2018.
-
-
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 15 Tahun 2018
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN SD
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2018/No. 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Permendagri Nomor 12 Th 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 6 Perda Kab pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Th 2000; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Permendagri No 12 Th 2017; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan; 4. Susunan Organisasi; 5. Tuga Pokok dan Fungsi; 6. Kepegawaian dan Jabatan; 7. Tata Kerja; 8. Pembiayaan; 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 14 Tahun 2018
biaya operasional khusus lembaga paud terpadu negeri 1 talang ubi
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2018/NO. 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Biaya Operasional Khusus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pemerintah Kabupaten memberikan Biaya Operasional Khusus kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Biaya Operasional Khusus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendikbud No. 2 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini, yang diatur adalah Petunjuk Teknis Penggunaan Biaya Operasional Khusus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, terdiri dari batasan istilah yang digunakan; maksud dan tujuan; dan petunjuk teknis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 052 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Biaya Operasional Khusus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2017 (BD.2014/NO. 044).
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan dibidang pendidikan dasar
UU No.27 Tahun 1959, UU No.20 Tahun 2003, UU No.23 tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, Permendikbud No.81 Tahun 2013, Permendikbud No.4 Tahun 2016, permendikbud No.12 tahun 2017, Perda No.10 Tahun 2016, Perda No.16 Tahun 2017, Perbup No.46 Tahun 2016, perbup No.43 Tahun 2017,
Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan jabatan Fungsional, Tata Kerja; Eselonering; Pengangkatan Dalam jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2018.
Perbup No.16 Tahun 2009
8 halaman dan 24 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun
Nomor 370 Tahun 2006 tentang Pengembangan
Usaha Kesehatan Sekolah dan Tim Pembina Usaha
Kesehatan Sekolah Kabupaten Madiun sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga
perlu disempurnakan;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu
pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang
memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang
sehat, perlu pembinaan dan pengembangan usaha
kesehatan sekolah/madrasah di setiap
sekolah/madrasah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Madiun tentang Pembinaan dan
Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah
Kabupaten Madiun;
Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional; Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/265/KPTS/013/2015 tentang Tim Pembinaan
Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi Jawa Timur;
mengatur mengenai UKS /Madrasah antaralain: tujuan; kegiatan pokok; tugas dll
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan
Bupati Nomor 370 Tahun 2006, tentang Pembinaan dan
Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah dan Tim Pembina
Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Madiun dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
-
jumlah 9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
