PERBUP Kab. Hulu Sungai Selatan No. 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu mengatur Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; dan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup dan Prinsip;
Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
Unit Pengendalian Gratifikasi;
Perlindungan dan Penghargaan;
Sosialisasi;
Perlindungan dan Penghargaan;
Pembiayaan;
Sanksi; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 2017
PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2017/No. 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta guna terwujudnya ketertiban dan keseragaman penanganan perkara hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang agar berjalan efektif, efisien, terarah dan berkesinambungan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
UU No 8 Th 1981; UU No 14 Th 1985 yg telah diubah dg UU No 3 Th 2009; UU No 2 Th 1986 yg telah diubah dg UU No 49 Th 2009; UU No 5 Th 1986 yg telah diubah dg UU No 51 Th 2009; UU No 23 Th 2000; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Permendagri No 12 Th 2014; Perda kab Pandeglang No 6 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Maksud Dan Tujuan; 4. Perkara Hukum; 5. Pembinaan dan Pengawasan; 6. Pelaporan; 7. Pembiayaan; 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
32 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2017
Hak Asasi ManusiaHukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Sambas No. 7 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN SAMBAS DAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 - 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Sambas Dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanganan Perdagangan Orang Kabupaten Sambas Tahun 2017 - 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 dan Pasal 25 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan orang, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sambas dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Kabupaten Sambas Tahun 2017-2020;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.4 Tahun 1979, UU No.8 Tahun 1981, UU No.7 Tahun 1984, Perda No.9 Tahun 2008, Perda No.3 Tahun 2015, Perda no.4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Gugus Tugas; Kedudukan dan Tugas gugus Tugas; Susunan Organisasi; Rencana Aksi Daerah; Evaluasi; Anggaran; Ketentuan Peralihan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2017.
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati ini memiliki 15 halaman dan 21 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Mekanisme Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan di Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, Standar Operasional Prosedur Mekanisme Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Tindak kekerasan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur mekanisme Penanganan Korban perdagangan orang dan tindak kekerasan di kabupaten Sambas perlu disesuaikan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.13 Tahun 2002, UU No.23 Tahun 2002, UU No.23 Tahun 2002, UU No.23 Tahun 2004, UU No.13 Tahun 2006, UU No.21 Tahun 2007, Perda No.3 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Maksud dan Tujuan; Standar Operasional Prosedur; Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2017.
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati ini memiliki 8 halaman dan 8 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 104 Tahun 2016
petunjuk - pelaksanaan - peraturan - daerah - kabupaten - abndung - nomor - 8 - tahun - 2014 - tentang - pencegahan - dan - penangangan - korban - perdagangan - orang
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 104, BD 2016/106
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang
ABSTRAK:
Bahwa ketentuan mengenai pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang telah diatur dalam Perda Kab. Bandung No. 8 Tahun 2014 berdasarkan Pasal 7 ayat (4), Pasal 13, Pasal 16,Pasal 17, Pasal 25 Perda Kab. Bandung No. 8 Tahun 2014 maka perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2014.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 14 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 2 Tahun 1988; PP No. 2 Tahun 1988; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 9 Tahun 2008; Perpres No. 69 Tahun 2008; Keppres No. 59 Tahun 2002; Keppresa No. 87 Tahun 2002; Permen Negara Pemberdayaan Perempuan No. 1 Tahun 2008; Perda Prov Jabar No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Bandung no. 8 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pencegan Perdagangan Orang, Hak Calon Tenaga Kerja, Penanganan Korban Perdagangan Orang, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2016.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 51 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Tahun 2016 No 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa guna peningkatan kinerja dan peningkatan mutu
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Temanggung, maka Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Ru.mah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Temanggung perlu diganti karena sudah
tidak sesuai;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umtun Daerah
Kabupaten Temanggung;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indobesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008,Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun
2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
28 Tahun 2004; Permenpan/02/M.Pan /I/2007; Permen Keuangan No 109/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
102/M.Pan/I/Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Repu blik lndonesia Nomor 6
Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
59; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79
Tahun 2007; Peratu.ran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
920/Menkes/Per/XII/1986; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
159b/Menkes/SK/ Per/11/1988; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
228/Menkes/SK/ /III/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
129/Menkes/SK/ll/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
772/Menkes/SK/VI/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
631/Menkes/SK/IV /2005; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati diatur tentang : Ruang linglrup Peraturan Bupati ini adalah:
a. mengatur Hubungan Pemerintah Daerah sebagai pemilik Rumah Sakit
Umum dengan RSUD sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ; dan
b . mengatur pengorganisasian, perencanaan, penganggaran, sistem
pengelolaan keuangan, pelaporan dan sistem pengawasan dalam
penyelenggaraan Rumah Sakit.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit ( Hospital By
Laws ) RSUD Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
46 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tojo Una-Una No. 46 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Secara Gratis
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan hak konstitusional setiap orang demi mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia; bahwa sebagai perwujudan dari tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai akses terhadap keadilan; bahwa untuk memberikan landasan arah dan kepastian hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi orang miskin perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan bantuan hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Secara Gratis;
UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 16 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 42 Tahun 2013; Permenkumham Nomor 10 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Bantuan hukum gratis, dalam perkara pidana, perdata, dan TUN, baik litigasi maupun non litigasi, diberikan kepada masyarakat miskin yang berstatus sebagai penduduk di Daerah. Sebelum diberikan bantuan, terdapat prosedur verifikasi. Selain itu, Peraturan Bupati ini mengatur mengenai ketentuan penyaluran biaya bantuan hukum secara gratis dan mekanisme pengawasannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2016.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 35 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Perencanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2016-2018
ABSTRAK:
a. tingkat kekerasan perdagangan orang terhadap perempuan dan anak masih tinggi, maka kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan melayani kepentingan masyarakat, dalam hal ini terhadap perempuan dan anak korban kekerasan khususnya korban tindak pidana perdagangan orang;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 1979; UU No 7 Tahun 1984; UU No 3 Tahun 1997; UU No 19 Tahun 1999; UU No 20 Tahun 1999; UU No 39 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2000; UU No 26 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2002; UU No 13 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2004; UU No 13 Tahun 2006; UU No 21 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 9 Tahun 2008; Perpres No 88 Tahun 2002; Perpres No 69 Tahun 2008; Perpres No 18 Tahun 2014; PermenPPPA No 10 Tahun 2012; Perda Prov.Banten No 10 Tahun 2005; Perda Prov.Banten No 096 Tahun 2014; Pergub Banten No 80 Tahun 2014; Perda Kab.Tangerang No 15 Tahun 2014; Perbup Tangerang No 122 Tahun 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
