Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.244 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1954

• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu

Pemberian Pembebasan-Pembebasan dari Pemungutan Tambahan Atas Pengiriman Uang ke Luar Negeri

Abstrak

Perpajakan

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 46 Tahun 1954 tentang Pengubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 23 Tahun 1954), Tentang Pemberian Pembebasan-Pembebasan dari Pemungutan Tambahan Pembayaran Atas Pengiriman Uang ke Luar Negeri

Download file:

PP No. 011 Tahun 1954.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1953

• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu

Perubahan Peraturan Peraturan Penyelenggaraan "Ordonnantie Op De Loon Belasting"

Abstrak

Perpajakan

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 3 Tahun 1954 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 24 Tahun 1953) Tentang Penyelenggaraan "Ordonnantie Op De Loonbelasting"

Download file:

PP No. 014 Tahun 1953.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1952

• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu

Perubahan Peraturan Pemerintah 3 Juli 1916 No. 2 (Staatsblad No. 475)

Abstrak

Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 18 Tahun 1968 tentang Penertiban Pemasukan Barang-Barang/Alat-Alat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Mengubah

Bahagian a dari Peraturan Pemerintah 3 Juli 1916 No. 2 (Staatsblad No. 475) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 23 Oktober 1940 No. 13 (Staatsblad No. 505)

Download file:

PP No. 030 Tahun 1952.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1949

• Berlaku mulai 75 tahun yang lalu

Pengeluaran Meterai Tempel dan Meterai Upah Dengan Dengan Bentu Baru

Abstrak

Perpajakan

Download file:

PP No 7 Tahun 1949.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1948

• Berlaku mulai 76 tahun yang lalu

Pemberian Kekuasaan Mengeluarkan Surat Paksa untuk Memungut Pajak

Abstrak

Perpajakan

Download file:

PP No 29 Tahun 1948-kumham.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1948

• Berlaku mulai 76 tahun yang lalu

Mengadakan Perubahan Dalam Undang Undang Bea Materai 1921

Abstrak

Perpajakan

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 3 Tahun 1947 tentang Mengubah Bentuk Materai-Tempel, Materai-Dagang dan Materai-Upah

Download file:

PP No 12 Tahun 1948.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1947

• Berlaku mulai 77 tahun yang lalu

Mengubah Bentuk Materai-Tempel, Materai-Dagang dan Materai-Upah

Abstrak

Perpajakan

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 12 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Undang Undang Bea Materai 1921

Download file:

PP No.3 Tahun 1947.pdf

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan)

Abstrak

Perpajakan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan

Mengubah

PERPRES No. 159 Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention On Mutual Administrative Assistance In Tax Matters (Konvensi Tentang Bantuan Administratif Bersama Di Bidang Perpajakan)

Download file:

Perpres Nomor 56 Tahun 2024.pdf

Konvensi - Bantuan Administratif Bersama - Perpajakan

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 56, LN 2024 (74) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan)

ABSTRAK:

Perpres Nomor 159 Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan) belum menampung pengaturan untuk melakukan kerja sama bantuan penagihan pajak berdasarkan perjanjian internasional secara resiprokal dan belum mengatur mengenai penarikan kembali pernyataan (declaration) yang dilakukan melalui notifikasi, sehingga perlu diubah.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 6 Tahun 1983; UU Nomor 24 Tahun 2000; dan Perpres Nomor 159 Tahun 2014.
Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 159 Tahun 2014.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2024.
Perpres ini mengubah Perpres Nomor 159 Tahun 2014.
Lampiran file: 9 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 5, lampiran hlm 6 sd 9)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Perpajakan

Download file:

Perpres Nomor 83 Tahun 2021.pdf

Pencantuman - Pemanfaatan - Nomor Induk Kependudukan - Nomor Pokok Wajib Pajak - Pelayanan Publik - NIK - NPWP

2021

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 83, LN.2021/No.209, jdih.setneg.go.id : 8 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik

ABSTRAK:

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik guna melayani setiap warga negara dan penduduk dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya, perlu menerapkan kebijakan pencantuman nomor identitas yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan publik. Penggunaan nomor identitas yang terstandardisasi dan terintegrasi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan rujukan identitas data yang bersifat unik sebagai salah satu kode referensi dalam pelayanan publik untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 6 Tahun 1983; UU Nomor 23 Tahun 2006; UU Nomor 25 Tahun 2009; dan Perpres Nomor 39 Tahun 2019.
Perpres ini mengatur mengenai: 1) pensyaratan penambahan NIK dan/atau NPWP penerima layanan; 2) pencantuman NIK dan/atau NPWP penerima layanan; 3) validasi atas pencantuman NIK dan/atau NPWP; 4) pemadanan dan pemutakhiran Data Kependudukan dan basis data perpajakan; dan 5) pengawasan. Penambahan atau pencantuman NIK dan/atau NPWP dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimaksudkan sebagai: 1) penanda identitas untuk setiap pemberian Pelayanan Publik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atas permohonan Pelayanan Publik yang disampaikan; atau 2) penanda identitas untuk setiap data penerima Pelayanan Publik yang statusnya masih aktif di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2021.
Penambahan atau pencantuman NIK dan/atau NPWP dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan ketentuan: 1) NIK sebagai penanda identitas bagi orang pribadi yang belum memiliki NPWP; 2) NIK dan NPWP sebagai penanda identitas bagi orang pribadi yang telah memiliki NPWP; dan 3) NPWP sebagai penanda identitas bagi Badan dan orang asing yang tidak memiliki NIK.
Penyelenggara harus menyelesaikan pencantuman NIK dan/atau NPWP untuk setiap data penerima Pelayanan Publik yang statusnya masih aktif di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Perpres ini.
Data penerima layanan yang telah dilengkapi NIK dan/atau NPWP dan telah tervalidasi dapat dibagipakaikan serta dimanfaatkan untuk: 1) pencegahan tindak pidana korupsi; 2) pencegahan tindak pidana pencucian uang; 3) kepentingan perpajakan; 4) pemuthakhiran data identitas dalam data kependudukan; dan 5) tujuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja Untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan Dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of Cambodia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income)

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Perpajakan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download file:

Perpres Nomor 74 Tahun 2020.pdf

Perpres Nomor 74 Tahun 2020 - Lampiran I.pdf

Perpres Nomor 74 Tahun 2020 - Lampiran II.pdf

Perpres Nomor 74 Tahun 2020 - Lampiran IV.pdf

Perpres Nomor 74 Tahun 2020 - Lampiran V.pdf

Perpres Nomor 74 Tahun 2020 - Lampiran III.pdf

Perpres Nomor 74 Tahun 2020 - Lampiran VI.pdf

Pengesahan - Persetujuan - Pemerintah - Republik - Indonesia - Kerajaan - Kamboja - Penghindaran - Pajak Berganda - Pencegahan - Pengelakan - Pajak - Pajak-Pajak atas Penghasilan - Agreement

2020

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 74, LN.2020/NO.160, JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja Untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan Dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of Cambodia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income)

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja khususnya kerja sama di bidang ekonomi, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja perlu membentuk persetujuan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak-pajak atas penghasilan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Perpres ini mengatur mengenai pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak-pajak atas Penghasilan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of Cambodia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income) yang secara sirkuler telah ditandatangani di Jakarta, Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2017 dan di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 13 Oktober 2017.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2020.
Perpres ini terdapat 6 (enam) lampiran.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 1954.