Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomar 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor- 87 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Anggota lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
39 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan adanya penggunaan kode rekening baru pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019 yang belum tercantum pada Bagan Akun Standar Pelaporan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie jaya, perlu dilakukan pengaturan kembali Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No 55 Tahun 2005; PP No. 65 tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 64 Tahun 2013; PERMENDAGRI No 19 Tahun 2016; PERMENKEU No. 223/pmk.05 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Pidie Jaya No, 3 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 4 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 23 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 2 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2019.
Mengubah Lampiran III Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 24 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya ( Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 Nomor 24) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 25 Tahun 2019
PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN - BUPATI LAHAT NOMOR 23 TAHUN 2018 - TENTANG - PEMBENTUKAN - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - PADA - DINAS - PERTANIAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2019/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian
ABSTRAK:
Bahwa dengan di tetapkanya keputusan menteri pertanian repbulik indonesia nomor : 03/KPTs/SM.200/1/05/2019 tentang pengelolaan balai penyuluhan pertanian maka untuk mencapai keberhasilan pembangunan pertanian melalui koordinasi ,sinergi dan penyelarasan kegiatan pembanguan pertanian di kecamatan perlu memebentuk balai penyuluhan pertanian
UU No 28 Tahun 1959;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016;Permentan No 43 /Peermentan/OT.010/8/2016;Permendagri No 12 Tahun 2017;Perda No 4 Tahun 2016;Perbup No 65 Tahun 2016;Perbup No 23 Tahun 2018
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan BPP di Kecamatan ,apabila di perlukan dapat memebentuk Pos Pertanian Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Lahat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 23 Tahun 2019
PEMBENTUKAN - DAN - TATA KERJA - KOMISI - PENILAI - ANALISIS - MENGENAI - DAMPAK - LINGKUNGAN HIDUP
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2019/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan dan Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengendalikan dampak Negatif suatu kegiatan /usaha ,diperlukan penilaian Analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup yang mendalam sehingga perlu membentuk komisi penilai Analisis mengenai dampak Llingkungan Hidup Kabupaten Lahat
UU No 28 Tahun 1959;UU No 32 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 27 Tahun 2012 ;Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 15 Tahun 2010;Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 05 Tahun 2012;Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 08 Tahun 2013;
Tata Kerja KPA ,Pembentukan dan susunan dan Tugas KPA , Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
14 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2019
TATA CARA - PENDIRIAN - PENGURUSAN - PENGELOLAAN - PEMBUBARAN - BADAN USAHA MILIK DESA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2019/NO.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan desa melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, serta peluang pasar; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
UU No. 58 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Kerinci No. 2 Tahun 2014.
Perda ini mengatur tentang TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA, meliputi Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pendirian; Pengurusan dna Pengelolaan; Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.
13 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan
kualitas sumber daya masyarakat, perlu peningkatan
kemampuan peran lembaga kemasyarakatan desa agar
berkonstribusi efektif dalam mengorganisasikan inisiatif,
prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan
masyarakat, menggerakkan pembangunan swadaya gotong
royong dibidang pengelolaan sumber daya pembangunan
dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan
terukur
UU No 28 Tahun 1959;;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 39 Tahun 2008;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 43 Tahun 2014;Permendagri No 18 Tahun 2018;Permendagri No 111 Tahun 2014;Perda No 1 Tahun 2015
Lembaga Kemasyarakatan Desa , Lembaga Adat Desa , Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan desa dan Lembaga Adat Desa ,Pembinaan dan Pengawasan ,Ketentuan Lain-Lain , Ketentuan Perahlian ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
Peraturan Daerah Pembentukan
Lembaga Masyarakat Desa Nomor 27 Tahun 2OL6 tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 21 Tahun 2019
tata - cara - pengangkatan - dan - pemberhentia - anggota - dean - pengawas - perusahaan - daerah - pasar - tohaga - kabupaten - bogor
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD 2019/20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pengawasan Perubahan Daerah Pasar Tohaga Kab. Bogor telah diatur oleh Perbup No. 9 Tahun 2016 dengan telah terbitnya Permendagri RI No. 37 Tahun 2018 maka perlu membentuk Perbup tentang Tata Cara Pengangkatan Perusahaan Daerah Pasar Tihaga Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2005; Perda Kab. Bogor No. 11 Tahun 2005; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 42 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pengangkatan , Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Pengawas, Pemberhentian , Pembiayaan ,Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2019.
19 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 20 Tahun 2019
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Banjar No. 113 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Dan Fungsi Serta Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 113 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Dan Fungsi Serta Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan daerah terhadap
unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan
administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya,
maka dipandang perlu untuk membentuk Koordinator
Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai unit kerja non
struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator dengan
melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar
Nomor 113 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi serta
Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjar Nomor 78 Tahun 2017; Peraturan Bupati Banjar Nomor 113 Tahun 2017;
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 113 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, yang berisi : Pasal I, Psal 74, dan Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2019.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 113 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2019
PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS - TINDAK INTERNAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN - PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MUSI RAWAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2019/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan
Unıt
Petugas
Tındak
Internal
Satuan
Polısı
Pamong
Praja
Pada
Satuan
Polısı
Pamong praja
Dan
Pemadam
Kebakaran
Kabupaten
Musı
Rawas
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,
berdayaguna' bersih dan bertanggungiawab, satuan
Polisi Pamong Praja mempunyai Peran Yang
sangat penting dalam melaksana-kan tugas pokok, dan
fungsi membantu Bupati dalam menyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di bidang ketertiban umum dan
ketentraman masyaralat, penegakan produk hukum
Daerah, serta berkewajiban melakukan pembinaan
secara berkelanjutan terhadap apaiat Satuan Polisi
Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi penegakan
dan pengawasan kode eti
UU No 28 Tahun 1959;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 42 Tahun 2004;PP No 79 Tahun 2005;PP No 53 Tahun 2010;PP No 16 Tahun 2018;Permendagri No 54 Tahun 2011;Permendagri No 19 Tahun 2013;Permendagri No 62 Tahun 2008;Perbup No 45 Tahun 2016
PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAGIAN KESATU
KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN KESATUAN
KOMANDAN,TATA KERJA,PENGANGKATAN DAN PEMBERH ENTIAN
BAGIAN KESATUAN
PENGANGKATAN,HONORARIUM,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019.
11 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
