Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Tahun 2010 No. 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Honorarium Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mensinergikan pelaksanaan kegiatan di
Kabupaten Temanggung sehingga dapat menghasilkan
kegiatan yang tepat mutu, tepat waktu tanpa mengurangi
kualitas serta didukung dengan administrasi yang tertib,
maka perlu memberikan honorarium bagi Tim Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan. Pemberian honorarium bagi Pejabat Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Kab. Temanggung belum diatur di dalam Peraturan Bupati Temanggung No. 55 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemelihataan, dan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kab. Temanggung Tahun 2010
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU no. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PERDA Kab. Temangung No. 7 Tahun 2008; PERDA No. 1 Tahun 2010; PERBUP Temanggung No. 55 Tahun 2009; PERBUP Temanggung No.1 Tahun 2010
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Standar Honorarium Kegiatan Pengendalian Pelaks,:inaan Kegicltan
Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
lnl.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2010.
4 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Wilayah Potensi Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil kajian teknis Dinas Sumber Daya Air
dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kebumen, maka
perlu menetapkan Wilayah Potensi Mineral dan Batubara di
Kabupaten Kebumen;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Wilayah Potensi Mineral dan Batubara di Kabupaten Kebumen.
Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1950 ; Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1994 ; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 ; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Wilayah Potensi Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Kebumen yang meliputi Peta Wilayah Potensi Mineral dan Batubara di Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2010.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 21 Tahun 2010
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL KABUPATEN BANTAENG
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2010/NO.88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL KABUPATEN BANTAENG
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas- Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng, maka dipandang perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng;
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun
1959 Nomor 74, Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Lembaran Negara RI Nomor
3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 53, Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara RI Nomor 4741).
1. KETENTUAN UMUM
2. STRUKTUR ORGANISASI
3. RINCIAN TUGAS
4. TATA KERJA
5. KETENTUAN PERALIHAN
6. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2010.
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan
penyandang cacat berupa pengakuan, penghormatan dan
pemenuhan hak-hak penyandang cacat sehingga mendapatkan
penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat, telah ditetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2009
tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat; bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka guna kelancaran
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7
Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat, perlu
ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan
Penyandang cacat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7
Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1994; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 7 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kesamaan kesempatan, aksesibilitas, rehabilitasi, peran serta masyarakat, penghargaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pemberdayaan dan ekmitraan, pembinaan, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2010.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemberian Kenaikan Pangkat Atas Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten
Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penjabaran Tugas Dan Fungsi; Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2010.
40 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 20 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Bekasi Nomor16 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2010.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
