pedoman pengelolaan bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepal desa di kabupaten pohuwato tahun anggaran 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2019/No. 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan pasal 34 ayat (6) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan Perturan Pemerntah Nomor 47 Tahun 2015
Dasar hukum peraturan Bupati Pohuwato ini adalah UU No.28 Tahun 2019; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telh diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telh diubah terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; Pemendagri No.112 Tahun 2014; Pemendagri No.113 Tahun 2014; Pemendagri No.80 Tahun 2015; Pemendgri No.65 Tahun 2017; Perda Kabupaten Pohuwato No.8 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pohuwato No.6 Tahun 2019
Dalam pereturan ini diatur tentang pedoman pengelolaan bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepada desa di kabupaten pohuwato tahun anggaran 2019 yang termasuk didalamnnya mengatur tentang sumber dana dan besaran bantuan keuangan khusus, mekanisme pelaksanaan, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, penerbitan spm dan sp2d, mekanisme pengajuan dan pencairan dana , penetausahaan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan evaluasi, tutuntan perbendaharaan dan ganti rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
Terdiri dari 22 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 41 Tahun 2019
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 Tentang
Petunjuk Teknis Penganggaran Pelaksanaan dan
Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan
Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang
Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan untuk mewujudkan
pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien,
ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab
khususnya dalam hal pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Sekolah, maka perlu menetapkan Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan
Operasional Sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bengkulu Utara tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada
Satuan Pendidikan Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Utara.
1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14
Tahun 2016
MENGATUR TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI, TERKAIT RUANG LINGKUP, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, DAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019.
39
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kab Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
ABSTRAK:
Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Kutai Kartanegara
sejalan dengan perkembangan pembangunan, perkembangan teknologi, dan sebagai upaya untuk lebih
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Permen PU No.25 Tahun 2008
Dalam peraturan ini diatur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; Manajemen Penanggulangan Kebakaran Daerah; Pencegahan Bahaya Kebakaran; Penanggulangan Bahaya Kebakaran; Sarana Penyelamatan Jiwa; Rekomendasi, Pemeriksaan dan Pembinaan; Ketentuan Larangan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Program 100-0-100
ABSTRAK:
bahwa akses universal air minum dan sanitasi masyarakat serta adanya kawasan kumuh merupakan salah satu permasalahan kemiskinan yang harus ditanggulangi; bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Wonosobo, serta dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diperlukan pengaturan di Daerah mengenai pengelolaan bantuan kepada pemerintah Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program 100-0-100;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Penggunaan Bantuan Keuangan
Bab IV Penganggaran
Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan
Bab VI Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Bab VII Monitoring dan Evaluasi
Bab VII Kerugian Keuangan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 40 Tahun 2019
PEDOMAN - BANTUAN - PEMBERIAN - PERMAKANAN - BAGI - WARGA - BINAAN - PADA - LEMBAGA - KESEJAHTERAAN - SOSIAL - (LKS) - DENGAN - SISTEM - PELAYANAN - DALAM - PANTI - DI - KABUPATEN - BEKASI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD 2019/40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bantuan Pemberian Permakanan Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Dengan Sistem Pelayanan Dalam Panti Di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan bagi warga binaan LKS dengan sistem pelayanan dalam panti di Kab. Bekasi Dan agar dalam bantuan pemberian permakanan bagi warga binaan pada LKS dengan sistem pelayanan dalam panti di Kab. Bekasi yang telah dianggarkan dalam APBD Kab. Bekasi, dapat dilaksanakan dengan baik, tertib dan tepat sasaran, maka perlu Pendoman Bantuan Pemberian Permakanan Bagi Warga Binaan Pada LKS dengan Sistem Pelayanan Dalam Panti yang ditetapkan dengan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 1998; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 43 Tahun 2004; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permensos No. 184 Tahun 2011; Permensos No. 22 Tahun 2016; Perda Prov Jabar No. 10 Tahun 2012; Perda Kab. Bekasi No. 10 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Sasaran, Pelaksanaan Bantuan Pemberian Permakanan, Persyaratan Pengajuan Bantuan Pemberian Permakanan, Tugas Dan Tanggungjawab, Pelaporan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 40 Tahun 2019
perubahan atas peraturan bupati pohuwato nomor 97 thun 2018 tentang bantuan keuangan kepd partai politik tahun 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2019/No. 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Pohuwato Nomor 97 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat 92) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajun, Penyaluran dan Lpaoran Pertanggungjawaban penggunan Bantuan Partai politik.
Dasar hukum peraturan Bupati Pohuwato ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.2 Tahun 2008 sebagaimana telh diubah dengan UU No.2 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimna telah diubah beberapakli terkhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; PP No.5 Thun 2009 sebagaimana telah beberapakali diubah dengan PP No.1 Tahun 2018; Pemendagri No.77 Tahun 2014 sebagimana telah diubah dengan Pemendagri No.6 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 97 tahun 2018 tentang bantuan keuangan kepda partai politik tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
Terdiri dari 4 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa yang Tidak Mampu dan Beasiswa Program Kerjasama Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah dan pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pedidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu mebiayai pendidikannya, maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang aktif di perguruan tinggi. Pemberian bantuan biaya pendidkan agar dapat berjalan secara optimal, efektif, tepat sasaran dan bermanfaat, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi asal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Untuk itu perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan Beasiswa Program Kerjasama bagi mahasiswa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Dasar hukum : UU No.20 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2013; ; UU No, 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010.
Didalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; misi, tujuan dan sasaran; kriteria, permohonan dan persyaratan, jangka waktu dan perpanjangan masa beasiswa; pengelola program beasiswa, tugas dan wewenang tim verifikasi dan biaya beasiswa; sistem pengelolaan seleksi, mekanisme seleksi beasiswa mahasiswa tidak mampu dan beasiswa program kerjasama; penyaluran dan beasiswa; pembatalan, penghentian dan pengembalian beasiswa; ketentuan lain; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2019.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 40 Tahun 2019
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun2 017 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Magister bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
pendidikan - BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER - pns
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2019/NO.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun2 017 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Magister bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya peningkatan kualifikasi pendidikan dan memperluas kesempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak untuk meningkatkan kompetensinya, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2017 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Magister Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak beserta perubahannya; bahwa untuk melaksanakan visi dan misi Bupati Demak, meningkatkan minat dan upaya peningkatan jenjang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak melalui bantuan biaya pendidikan program magister, Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2017 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Magister Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, perlu diubah untuk kedua kali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2017 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Magister Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2015; Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j serta penghapusan huruf k Pasal 7.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 39 Tahun 2019
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati No 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Insentif Bagi Guru Taman Pendidikan Al-Qur’an/Taman Pendidikan Seni Al-Qur’an/Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pondok Al-Qur’an/Rumah Tahfizh, Imam, Da’i dan Garim Kabupaten Splok Selatan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Insentif Bagi Guru Taman Pendidikan Al-Qur’an/Taman Pendidikan Seni Al-Qur’an/Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pondok Al-Qur’an/Rumah Tahfizh, Imam, Da’i dan Garim Kabupaten Splok Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya ketentuan perubahan dan atau penambahan untuk kuota dan persyaratan bagi da’i dalam pedoman pemberian bantuan insentif, maka Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Insentif Bagi Guru Taman Pendidikan Al-Qur’an/Taman Pendidikan Seni Al-Qur’an/Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pondok Al-Qur’an/Rumah Tahfizh, Imam, Da’i dan Garim Kabupaten Splok Selatan, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu merubah Peraturan Bupati No 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Insentif Bagi Guru Taman Pendidikan Al-Qur’an/Taman Pendidikan Seni Al-Qur’an/Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pondok Al-Qur’an/Rumah Tahfizh, Imam, Da’i dan Garim Kabupaten Splok Selatan;
UU No 38 Tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 113 Tahun 2014; Permendagri No 80 Tahun 2015; Perda Provinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2007; Perda Kabupaten Solok Selatan No 11 Tahun 2016; Perda Kabupaten Solok Selatan No 15 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Solok Selatan No 7 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini memuat Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati No 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Insentif Bagi Guru Taman Pendidikan Al-Qur’an/Taman Pendidikan Seni Al-Qur’an/Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pondok Al-Qur’an/Rumah Tahfizh, Imam, Da’i dan Garim Kabupaten Splok Selatan diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
Peraturan yang diubah yaitu Peraturan Bupati No 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Insentif Bagi Guru Taman Pendidikan Al-Qur’an/Taman Pendidikan Seni Al-Qur’an/Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pondok Al-Qur’an/Rumah Tahfizh, Imam, Da’i dan Garim Kabupaten Splok Selatan
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Insentif Bagi Guru Taman Pendidikan Al-Qur’an/Taman Pendidikan Seni Al-Qur’an/Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pondok Al-Qur’an/Rumah Tahfizh, Imam, Da’i dan Garim Kabupaten Splok Selatan
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:
bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang harus segera ditanggulangi karena menyangkut harkat, martabat, dan hak asasi manusia serta dapat menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan umum; bahwa dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Pekalongan, perlu disusun langkah-langkah kebijakan yang strategis, efisien, dan efektif, serta terkoordinasi dan terpadu, sebagaimana amanat ketentuan Pasal 2 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sehingga dapat mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012; Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Hak dan Kewajiban; Data, dan Pemutakhiran Data; Startegi, Program, dan Kebijakan; Peran serta masyarakat; Pengaduan; dan Pengawasan, monitoring, dan evaluasi. Diatur puloa mengenai Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha serta Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
28 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
