Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.563 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 56 Tahun 2005
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
PERPRES NO 56 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 Tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan
  2. KEPPRES No. 34 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 Tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002
  3. KEPPRES No. 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan
Download file:
PERPRES NO 54 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
Diubah dengan
  1. PERPRES No. 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
Mencabut
  1. KEPPRES No. 81 Tahun 2001 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Download file:
PERPRES NO 42 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 28 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
Mencabut
  1. KEPPRES No. 151 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2000
Download file:
PERPRES NO 28 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 27 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
PERPRES NO 27 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Download file:
PERPRES NO 18 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Komisi Kepolisian Nasional
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional
Download file:
PERPRES NO 17 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Dewan Riset Nasional
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
Mencabut
  1. KEPPRES No. 94 Tahun 1999 tentang Dewan Riset Nasional
Download file:
PERPRES NO 16 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 2004
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I
Abstrak
Kependudukan dan Perkawinan Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 177 Tahun 2014 tentang Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya
Mencabut
  1. KEPPRES No. 104 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon I
  2. KEPPRES No. 162 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon I
Download file:
PERPRES No.5 TH 2004.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 4 Tahun 1965
• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu
Perubahan Beberapa Pasal dari Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 1964
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERPRES No. 37 Tahun 1964 tentang Pembentukan Lembaga Pertahanan Nasional
Download file:
Perpres No.4 Tahun 1965.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan