Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.786 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan No. 2 Tahun 2014

Alokasi Kebutuhan Dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Perwa.02-2014.Alokasi HET Pupuk Bersubsidi.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan No. 1 Tahun 2014

Batas Uang Persediaan (UP) / Ganti Uang Persediaan (GU) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2014

Abstrak

APBD Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Perwa.01-2014.Batas UP GU Pd. SKPD.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 1A Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

Download file:

perwal1a_2013.pdf

juklak-spi

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1A, BD.2013/No.1a

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

ABSTRAK:

a. bahwa dengan adanya penyesuaian dalam . jabatan Iungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P'2UPD) dilingkungan Inspektorat Kota Semarang mR ks;i Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Siatem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pernerinta.h Kota Semarang perlu disesuaikan; b. bahwa berdasarkan hal tcrscbut diatas, mnka Peraturan Walikota Nnmor 5 Tahun 2012 terrtang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang perlu ditinjau kembali; c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu merietapkan Peraturan W alikota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004,Peraturan Pcmcrlntah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pcmcrintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomur 11 'I'ahun 2006, Peraturan Walikota Seman-mg Nomor 18 Tahun 2009, Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2010 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2012,
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum dan perorganisasian

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
6 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 82 Tahun 2013

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Perwali Yogyakarta No. 82... Kota Yogyakarta.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Struktur, Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab Pengawasan Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Bekasi

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Sistem Pengendalian Intern Struktur Organisasi

Download file:

BD Perwal Nomor 73 Tahun 2013.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 55 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Pada Badan Layanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Sistem Pengendalian Intern

Download file:

PERWALI-NO-55-TAHUN-2013-...U KOTA PONTIANAK.pdf

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 55, BD.2013/NO.55, LL KOTA PONTIANAK: 12 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Pada Badan Layanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, dan akuntabel merupakan prinsip yang harus dikedepankan oleh setiap penyelenggara pelayanan perizinan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 10 Tahun 1995, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 1 Tahun 2007, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 45 Tahun 2008, PP No. 24 Tahun 2009, Perpres No. 76 Tahun 2007, Perpres No. 27 Tahun 2009, Perpres No. 77 Tahun 2007, Permendagri No. 24 Tahun 2006, Permenperin No. 41/M-IND/PER/2008, Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2007, Permenkeu No. 176/PMK.11/2009, Permendagri No. 27 Tahun 2009, Peraturan Bersama Mendagri, Men.PU, Menkominfo dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Noo. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, No. 3/P/2009, Permendagri No. 32 Tahun 2010, Permenkes No. 147/MENKES/PER/I/2010, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Peraturan Bersama Mendagri, Men.PU, Menkominfo dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, No. 3/P/2009, Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 2 Tahun 2010, Perda No. 2 Tahun 2011, Perwali No. 51 Tahun 2008, Perwali No. 57 Tahun 2008, Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Manfaat Dan Ruang Lingkup, Jenis Pelayanan, Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur, Pengawasan Dan Pengendalian, Sanksi, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2013.
12 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 52 Tahun 2013

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR 2014

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Download file:

PERWALI KEBIJAKAN PENGAWASAN 2014.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 47 Tahun 2013

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Sistem Pengendalian Intern

Download file:

PERWALI PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK.pdf

PERWALI PEDOMAN TATA NASKAH DINAS LAMPIRAN.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 44 Tahun 2013

Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Yogyakarta No. 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Download file:

Perwali Yogyakarta No. 44... Kota Yogyakarta.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 42 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Penyelengaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Download file:

PERWAL 42 TH 2013.pdf

pETUNJUK-PELAKSANAAN-PENYELENGARAAN-SISTEM-PENGENDALIAN-INTERN-PEMERINTAH-LINGKUNGAN

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, BD.2013/NO.42

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelengaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau

ABSTRAK:

Dalam rangka percepatan pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 19 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai pengorganisasian penyelenggaraan SPIP, tugas masing-masing tingkatan pengendalian; serta mekanisme dan tata kerja penyelenggaraan SPIP.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2013.
8 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.