Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.350 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Abstrak

APBD APBN Perizinan, Pelayanan Publik Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Download file:

PP Nomor 24 Tahun 2018.pdf

PP Nomor 24 Tahun 2018 - Lampiran.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Abstrak

APBD APBN Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Download file:

PP Nomor 1 Tahun 2018.pdf

Perubahan - Bantuan Keuangan - Partai Politik

2018

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 1, LN.2018/NO.1, TLN NO.6177, LL SETKAB : 5 HLM.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

ABSTRAK:

PP ini ditetapkan untuk memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Dalam PP ini mengubah beberapa Pasal dalam PP Nomor 5 Tahun 2009, yaitu Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 16. Besaran bantuan keuangan kepada parpol ditentukan dalam PP ini dan dapat dinaikkan sesuai kemampuan keuangan negara/daerah. Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2018.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Abstrak

APBN Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa Dana Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

Mengubah

PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Download file:

PP Nomor 8 Tahun 2016.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Abstrak

APBN Desa Dana Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

Diubah dengan

PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Mengubah

PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Download file:

PP Nomor 22 Tahun 2015.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Abstrak

APBN

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Mencabut

PERPRES No. 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KEPPRES No. 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
KEPPRES No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Download file:

PP Nomor 45 Tahun 2013.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 90 Tahun 2010

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga

Abstrak

APBN Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Dicabut sebagian dengan

PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional
Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 2l ayat(2l,pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664

Diubah dengan

PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional

Diubah sebagian dengan

PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional

Mencabut

PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Download file:

PP 90 Tahun 2010.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2010

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Abstrak

APBD APBN Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan

PP No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi
Mencabut Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 80 Tahun 2010.

Mencabut

PP No. 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah

Download file:

PP 80 Tahun 2010.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

Abstrak

APBD APBN

Download file:

PP_no_8_th_2006.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Abstrak

APBD APBN

Download file:

PP No.23 TH 2003.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2001

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan Presiden Republik Indonesia

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan

Download file:

PP NO 84 TH 2001.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2010.