Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Pelajaran 2019/2020
ABSTRAK:
bawah setiap warga negara berhak atas pelayanan dan kemudahan serta jaminan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi;
bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Purworejo, perlu diselenggarakan penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pernerintah Daerah;
bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan memberikan pedornan dalam penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan dan landasan hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pernerintah Nomor 47 Tahun 2008 ; Peraturan Pernerintah Nomor 17 Tahun 2010 ; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 ; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 ; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara PPBD, biaya, bonus nilai prestasi, perpindahan peserta didik, rombongan belajar, pelaporan dan pengawasan, larangan dan sanksi, serta ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2019.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 25 Tahun 2019
PERBUP Kab. Seruyan No. 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Yang Kurang Mampu di Kabupaten Seruyan Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa yang Kurang Mampu Di Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya
memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa
mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang
harus ditanggung mahasiswa, termasuk biaya pribadi
kepada mahasiswa yang orang tua atau walinya tidak
mampu membiayai pendidikannya dan kepada mahasiswa
yang berprestasi, menyesuaikan dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun maka perlu
dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor
32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa
Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Yang Kurang
Mampu di Kabupaten Seruyan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun
2016; Peraturan Bupati Seruyan Nomor 12 Tahun 2015
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor
32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi
Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Yang Kurang Mampu
di Kabupaten Seruyan
(Berita Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2017 Nomor 32)sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 32 Tahun
2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa
Berprestasi dan Mahasiswa Yang Kurang Mampu di
Kabupaten Seruyan
(Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun
2018 Nomor 21), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 25 Tahun 2019
PENYELENGGARAAN - PENDIDIKAN - WAJIB BELAJAR 12 TAHUN - DI KABUPATEN MUSI RAWAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2019/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan
Pendıdıkan
Wajıb Belajar 12
Tahun Dı Kabupaten
Musı Rawas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4)
dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 20O8
tentang Wajib Bclajar, pcrlu menetapkal Pcraturan
Bupati tentang Penyelenggaraar Pendidikan Wajib Belajar
12 (dua belas) Tahun di Kabupaten Musi Rawas.v
UU No 28 Tahun 1959;UU No 20 Tahun 2003;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 19 Tahun 2005;PP No 47 Tahun 2008;PP No 48 Tahun 2008;PP No 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2O1O
Maksud dan Tujuan ,Sasaran,Tanggung Jawab dan Tugas,Pendanaan dan Pendidikan ,Pelaksanaan Wajib Belajar,Larangan,Sanksi,Monitoring dan Evaluasi,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2019.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 24 Tahun 2019
Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lebong
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
kepala sekolah menupakan guru yang diberikan tugas sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan
untuk menindaklanjuti ketentuan BAB IV Pasal 10 ayat (5) Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah sehingga perlu diatur lebih lanjut
UU No. 20 Tahun 2003
UU No. 9 Tahun 1967
UU No. 39 Tahun 2003
UU No. 14 Tahun 2005
UU No. 12 Tahun 2011
UU No. 5 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
UU No. 30 Tahun 2014
PP No.40 Tahun 2010
PP No. 19 Tahun 2005
PP No. 74 Tahun 2008
PP No. 17 Tahun 2010
PP No. 53 Tahun 2010
PP No. 11 Tahun 2017
Permen PANRB No. 16 Tahun 2009
PErmendik No. 13 Tahun 2007
PErmendikbud No. 6 Tahun 2018
Perda Lebong No. 10 Tahun 2016
Mengatur mengenai kepala sekolah dari tingkat TK sampai dengan SMA/ Sederajat.
Tata cara pengangkatan Kepala sekolah
Pemindahan kepala sekolah
Penilaian kepala sekolah
Pemberhentian kepala sekolah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 24 Tahun 2019
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN PELAJARAN 2019/2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN PELAJARAN 2019/2020
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sampang Tahun Pelajaran 2019/2020.
Mengingat : 14. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019, nomor: 420/2973/SJ tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 4); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 8 ); 17. Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 75);
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Tujuan dan Azas, Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru, Perpindahan Peserta Didik, Rombongan Belajar, Jadwal Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru, Mekanisme Penerimaan, Tata Cara Pendaftaran Sistem PPDB, Pakaian Seragam Peserta Didik, Kewajiban Satuan Pendidikan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup, Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi
Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tapin, perlu mengatur Tugas Pokok,
Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas
Pendidikan Kabupaten Tapin;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapin;
Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nornor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pernerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraan Tugas Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, yang berisi:
1. Ketentuan Umum;
2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi;
3. Ketentuan Laiin-Lain;
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapin Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
52 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Pelajaran 2019-2020
ABSTRAK:
a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru dengan cara yang baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
c. bahwa Ujian Sekolah Berbasis Nasional pada Sekolah Dasar, serta penetapan Ujian Nasional (UN) bagi Sekolah Menengah Pertama, berpengaruh pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan di Kabupaten Katingan Tahun Pelajaran 2019-2020.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
Peraturan Menteri Pandidikan Dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan dasar dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
a. petunjuk umum;
b. jadwal kegiatan;
c. syarat pendaftaran;
d. tata cara pendaftaran;
e. jalur pendaftaran;
f. daftar ulang dan pendataan ulang;
g. tata cara seleksi;
h. pembobotan nilai piagam penghargaan;
i. tempat pendaftaran;
j. biaya pendaftaran;
j. mutasi;
k. sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekolah Di Kabupaten Barito Selatan
ABSTRAK:
bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai Kepatra sekolah
untuk memimpin dan mengeloia sekolah dalam upaya
meningkatkan mutu pendidikan. Dalarn rangka menyelenggarakan pengelolaan
satuan pendidikan yang profesionai khususnya rnengenai
tata cara dan mekanisme pengangkatan, pemindahari dan
pemberhentian guru sebagai Kepala sekolah, perlu diatur
pelaksanaannya.
Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13
Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun
2009; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
6 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
32 Tahun 2018
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN;
BAB III
PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH;
BAB IV
PENYIAPAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH;
BAB IV
PENYIAPAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH;
BAB VI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON KEPALA SEKOLAH;
BAB VII
PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH;
BAB VIII
PENUGASAN KEPALA SEKOLAH;
BAB IX
TUGAS POKOK KEPALA SEKOLAH;
BAB X
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN KEPALA SEKOLAH;
BAB XI
PEMBINAAN KARIR KEPALA SEKOLAH;
AB XII
PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH;
BAB XIII
PEMINDAHAN KEPALA SEKOLAH;
BAB XIV
PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH;
BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2019.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 24 Tahun 2019
PETUNJUK - TEKNIS PENGGUNAAN DANA AIOKASI- KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN - DI KABUPATEN MUSI RAWAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2019/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk
Teknıs Penggunaan
Dana Aıokası
Khusus
Nonfısık
Bantuan
Operasıonal
Penyelenggaraan
Pendıdıkan
Kesetaraan Dı
Kabupaten
Musı
Rawas
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DaIa Alokasi
Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan operasional
Penyelenggaraart Pendidikan Kesetaraan Di Kabupaten
Musi Rawas
UU No 28 Tahu 1959;UU No 17 Tahun 2003;UU No 20 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapalali terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015l;PP No 55 Tahun 2005;PP No 48 Tahun 2008;PP No 17 Tahun 2010 sebagaimala telah diubah
dengan PP No 66 Tahun 2O1O;Permendagri No 20 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah
dengan Permendagri No 59
Tahun 2010;Permendikbud No81 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.7/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dal Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 537) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 112/PMK-7 /2017 refiaJ]g
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50 |PMK.7 /2017;Permendikbud No 4 Tahun 2016;Perda No 10 Tahun 2016
PRINSIP PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP KESETARAAN ALOKASI DAN PEI\iYALURAN, SASARAN PEI,APORAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2019.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk pendirian dan pengembangan satuan pendidikan, pemberdayaan peran serta masyarakat dalam penyediaan layanan PAUD, mendorong pendirian dan pengembangan PAUD melalui pemberian kemudahan perizinan, bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, dan/atau bantuan pendidik, dan melakukan pendataan untuk memetakan kebutuhan PAUD dan menyusun rencana strategis pelaksanaan PAUD;
b. bahwa dalam rangka memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar, diperlukan optimalisasi kinerja efektifitas dan efisiensi kegiatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak dikemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanan dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;
UU No 38 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 19 Tahun 2005; PP No 17 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 137 Tahun 2014; Permendagri No 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 18 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini memuat 17 Bab dan 30 Pasal, yaitu Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1; Bab II Maksud dan Tujuan, Pasal 2-Pasal 3; Bab III Penyelenggaraan PAUD, Pasal 4-Pasal 8; Bab IV Peserta Didik PAUD, Pasal 9-Pasal 10; Bab V Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pasal 11-Pasal 12; Bab VI Kurikulum dan Strategi Pembelajaran, Pasal 13-Pasal 14; Bab VII Persyaratan Penyelengaraan, Pasal 15; Bab VIII Penamaan dan Penomoran, Pasal 16-Pasal 17; Bab IX Perizinan, Pasal 18-Pasal 20; Bab X Perubahan Penyelenggaraan PAUD, Pasal 21; Bab XI Evaluasi dan Sistem Pelaporan, Pasal 22-Pasal 23; Bab XII Peran Serta Masyarakat, Pasal 24; Bab XIII Tugas dan Tanggung Jawab Penuntas PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar, Pasal 25; Bab IV Pengawasan dan Pembinaan, Pasal 26-Pasal 27; Bab XV Sanksi Administratif, Pasal 28; Bab XVI Ketentuan Peralihan, Pasal 29; Bab XVII Ketentuan Penutup, Pasal 30.
Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap terlaksananya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar.
Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar adalah untuk membantu anak didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dan mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral, nilai-nilai agama, emosional, bahasa, dan kemandirian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
Peraturan yang akan diatur adalah Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar
18 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
