Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah di Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa agar pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat berjalan secara
efektif, efisien dan kompetitif , transparan, adil, wajar dan
akuntabel, perlu pengaturan mengenai tata cara
pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan tata kelola
perusahaan yang baik; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah, ketentuaan mengenai pengadaan barang dan
jasa BUMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan
Usaha Milik Daerah di Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor
4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa
Bab III pelaku Pengadaan Barang/Jasa
Bab IV Perencanaan Pengadaan
Bab V Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
Bab VI Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Bab VII Pengadaan Barang/Jasa Lainnya
Bab VIII Pengawasan
Bab IX Sanksi
Bab X Pelayanan Hukum bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
Bab XI Penyelesaian Sengketa Kontrak
Bab XII Ketentuan Peralihan
Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
31 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 53 Tahun 2019
BUMD/Badan Usaha Milik Daerah - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, BD Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 53/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme;
b. bahwa Peraturan Walikota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun.
1. UU Nomor 29 Tahun 2004;
2. UU Nomor 36 Tahun 2009;
3. UU Nomor 44 Tahun 2009;
4. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
5. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
6. UU Nomor 36 Tahun 2014;
7. PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012;
8. PP Nomor 2 Tahun 2018;
9. PP Nomor 12 Tahun 2019;
10. Permenkes Nomor 85 Tahun 2015;
11. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018;
12. Kepmenkes Nomor 228/MENKES/SK/III/2002;
13. Kepmenpan RB Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004;
14. Permenkeu Nomor 10/PMK.02/2006 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 73/PMK.05/2007;
15. Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkes Nomor 5 Tahun 2018;
16. Permenkes Nomor 85 Tahun 2015;
17. Permenkes Nomor 52 Tahun 2016;
18. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017;
19. Perwal Madiun Nomor 12 Tahun 2017.
- Penerima pembagian jasa pelayanan BLUD RSUD diklasifikasikan sebagai berikut :
a. jasa pelayanan direktur;
b. jasa pelayanan karyawan pemberi pelayanan langsung;
c. jasa pelayanan karyawan pemberi pelayanan tidak langsung.
- Penerimaan pembagian jasa pelayanan ditetapkan sebagai berikut:
a. Non Paviliun :
1. Direktur, jasa pelayanan (non paviliun) sebesar 5% (lima perseratus) ;
2. Selain Direktur, jasa pelayanan (non paviliun) sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) ;
b. Paviliun :
1. Direktur, jasa pelayanan (paviliun) sebesar 3% (tiga perseratus) ;
2. Selain Direktur, jasa pelayanan (paviliun) sebesar 97% (sembilan puluh tujuh perseratus) ;
c. Pembagian untuk selain Direktur (non paviliun dan paviliun) diatur lebih rinci oleh Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 53 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengesahan Peraturan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran Perusahaan untuk mendapatkan pengesahan dari Walikota setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas;
b. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga Tahun 2020 telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat Dewan Pengawas tentang Persetujuan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2020 tertanggal 18 November 2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Peraturan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 61 Tahun 2005 dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010.
Peraturan Walikota ini mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga Tahun 2020 yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, kinerja pengurus dan kinerja pegawai pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 53 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 93 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan peraturan Wali Kota tentang pedoman pengadaan Barang / Jasa Badan Usaha Milik Daerah.
UU No 15 Th 1999; UU No 40 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah No 9 Th 2015; PP No 54 Th 2017; Pp No 12 Th 2019; Perpes No 16 Th 2018; Permenperdus No 02 / M-IND / PER /1/ 2014.
1. Ketentuan Umum; 2. Pelaku Pengadaan Barang / Jasa Pada BUMD; 3. Perencanaan Pengadaan; 4. Persiapaan Pengadaan Barang / Jasa; 5. Pelaksanaan Pegadaan Barang / Jasa; 6. Ketentuan Lain-Lain; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2019.
19 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 53 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGADAN BARANG DAN JASA PADA BADAN USHA MILIK DAERAH.
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dimana pengadaan barang dan jasa BUMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
UU No 2 Th 1993; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; UU No 40 Th 2017; PP No 54 Th 2017; Perda No 33 Th 1995 yg telah diubah Perda No 10 Th 2009; Perda No 3 Th 2003 yg telah diubah Perda No 5 Th 2005; Perda No 10 Th 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III RUANG LINGKUP; BAB IV PERINSIP DAN ETIKA; BAB V SUMBER DANA; BAB VI PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA; BAB VII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2019.
10 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengesahan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Nomor 900/002/2019 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Tahun 2019 disusun oleh Direksi untuk selanjutnya diperiksa dan disampaikan Dewan Pengawas \kepada Walikota guna mendapatkan pengesahan;
b. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Tahun 2020 telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat Dewan Pengawas tentang Persetujuan Usulan RKAP 2019 tertanggal 9 Desember 2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Nomor 900/002/2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984, Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010.
Peraturan Walikota ini mengesahkan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Nomor 900/002/2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Tahun 2020 yang merupakan pedoman operasional dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 50, BD Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 50/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN TAHUN BUKU 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan dan tertib pelaksanaan Anggaran Perusabaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Tahun Buku 2020, maka perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2020;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2020.
1. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
3. PP Nomor 54 Tahun 2017;
4. Kepmendagri dan Otoda Nomor 8 Tahun 2000;
5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Permendagri Nomor 2 Tahun 2007;
7. Permendagri Nomor 6 Tahun 2017;
8. Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019.
Anggaran Pendapatan dan
Umum Daerah Air Minum Belanja Perusahaan Tirta Taman Sari Kota Madiun Tabun Buku 2020 dengan Rekapitulasi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, terdiri dari :
a. Keadaan Pelanggan Aktif;
b. Produksi Air dan Penjualan Air;
c. Pendapatan dan Belanja;
d. Perputaran Kas (Cash Flow).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
15 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 49, BD Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 49/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOTA MADIUN TAHUN BUKU 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan dan tertib Anggaran Perusahaan Umum Daerah Aneka
Usaha Tahun Buku 2020, perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah
Aneka Usaha Kota Madiun Tahun Buku 2020;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada buruf a telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun Tahun Buku 2020.
1. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
3. PP Nomor 54 Tahun 2017;
4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017;
6. Perda Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2019.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun Tahun Buku 2020
dengan rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota Madiun ini, terdiri dari :
a. Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun Tahun Buku 2020;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun Tahun Buku 2020 ;
c. Anggaran Laba-Rugi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun Tahun buku 2020;
d. Perputaran Kas (Cash Flow) Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun Tahun buku 2020.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
18 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENERAPAN PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 46 Tahun 2019
BUMD/Badan Usaha Milik Daerah - Pengadaan Barang/Jasa
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 46, BD Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 46/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KOTA MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan pengadaan barang/jasa Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas dengan Peraturan Walikota Madiun;
b. bahwa agar dapat mewujudkan ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan Puskesmas untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional di Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Madiun, perlu adanya pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Madiun.
1. UU Nomor 28 Tahun 1999;
2. UU Nomor 17 Tahun 2003;
3. UU Nomor 1 Tahun 2004;
4. UU Nomor 36 Tahun 2009;
5. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
6. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
7. PP Nomor 23 Tahun 2005;
8. PP Nomor 12 Tahun 2019;
9. Perpres Nomor 16 Tahun 2018;
10. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018
12. Perda Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2017;
13. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017.
Ruang lingkup Peraturan Walikota meliputi :
1. prinsip pengadaan barang/jasa BLUD ;
2. pelaksanaan pengadaan barang/jasa BLUD ;
3. metode pengadaan barang/jasa BLUD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
