PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.334 peraturan dalam 0,018 detik

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Administrasi Barang Daerah dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
APBD Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenkes No. 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenkes No. 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan
  2. Permenkes No. 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkes No. 8 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementrian Kesehatan
Mencabut
  1. Permenkes No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/406/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang kepada Sekretaris Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan dan Inspektur Jenderal di Lingkungan Kementerian Kesehatan untuk dan atas nama Menteri Kesehatan Menandatangani Dokumen Persyaratan Hibah Barang Milik Negara
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/456/2015 tentang Pelimpahan Wewenang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan
  4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/558/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Kesehatan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan