Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Point 1 (satu) Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 Nomor 420/2973/SJ tanggal 10 April 2019 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, perlu menyusun Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanakkanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Mempawah;
dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.20 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.19 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.17 Tahun 2010, PP No.58 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permen Pendidikan dan Kebudayaan RI No.51 Tahun 2018, Perda No.5 Tahun 2016, Perda No.11 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedahuluan; Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru; Persyaratan Peserta Didik Baru; Jalur Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB); Biaya Penerima Peserta Didik Baru; Perpindahan Peserta Didik;Pelaporan dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti
Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Peserta Dldik Baru pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan perlu diteta.pkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Zonasi
Penerimaan Peserta Didik Baru;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur
tentang Sistem Zonasi Penerimaan Peserta
Didik Baru.
1. Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendiclikan Nasional,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 078, dan Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013
Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka
Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013. Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3206);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor
2461,
Tam
bahan Le
mbaran Negara
Republic Ind
o
nesia
Nomor
5587),
sebagaimana telah diubah dua kali
terakhir
d
e
n
gan Undang- Undang Nomor 9 Tah
un
2
015
tentang Perubahan Kedua atas
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014tenh\Dg
Pemerintah Dae
rah (Lembaran
N
egara
Re
publik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 5432);
5. Peratu
ran
Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah direvisi 'terakhir menjadi Peraturan
Pemerintah Nom
or
32 Tahun 20
1
3;
6. Pe
raturan Pemerintah Nomor 17 Tah
un
2
010
tentang Pe
ngelolaan dan Penye
l
enggaraan
Pe
ndid
i
kan (Lem
baran Negara Republik
Indonesia Tah
un 20
10 Nomor 23,
Tambahan
Le
mbaran
N
ega
ra
R
epu
blik
Indone
s
ia Nornor
5105) seb
a
gaimana telah diubah dengan
Peraturan
Pem
erintah Nomor
66
Tahun
2010
ten tang Peru bah an
atas Pe
raturan
P
emerintah Norn.or
17 Tahun 2010
tentang
Pengelolaan
dan Peny
e
lenggaraan Pe
ndi
dikan
(Lembaran Negara Republik In
d
o
n
e
sia Tahun
2010 Nomor 112, Tambahan Le
mbaran
Negara
Rep
ublik Indones
ia Nomor 5 i57);
7. Pe
raturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
t
entang
P
e
n
danaan
Pendidikan [Lem
baran
Negara Republik Indonesia Tahun
2
008
Nomor
9
1, Tambahan Lembaran Negara
Rep
ublic Indon
e
sia Nomor 4864); :
8. Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahuil 2017
tentang Pem
binaan dan Peng
awasan
P
enyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rep
ublik Indones
ia Tahun
2
0
17 Nomor
73,
Tambahan Lem
baran Negara
Nomor
6041);
9. Peraturan Menteri · P
endidikan
dan
Ke
budayaan Nomor
22 Tahun 2016
tentang
Standar Pr
oses Pe
n
d
idikan Dasar dan
Menengah
(Berita Negara Republik In
d
o
n
esia
Tahun
2
0
16 Nomor
9
55);
1
0.Peraturan
D
aerah
N
omor
12 Tah
un 20
16
tentang Sistem Pe
ndidikan
D
a
e
rah;
11.
Pera
turan
Daerah Nomor
21 Tahun
2
016
tentang Pem
bentukan Or
ganis
a
si Perangkat Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
lingkup Kabupaten Kolaka Timur.
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II TATA CARA PPDB,
BAB III PERPINDAHAN PESERTA DIDIK,
BAB IV SANKSI,
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN ,
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Majene
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran
Negara Tahun 2013 Nomor 100);
b. bahwa Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya;
c. bahwa Penurunan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif melalui Intervensi Penurunan Stunting
terintegrasi di tingkat Kabupaten Majene;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang
Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Majene;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 42 Tahun 2013; Perpres No. 2 Tahun 2015; Perpres No. 79 Tahun 2017; Perpres No. 83 Tahun 2017; Perpres No. 72 Tahun 2018; Inpres No. 1 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Majene, yaitu:
1. Tujuan dan Strategi Intergrasi Penurunan Stunting
2. Ruang Lingkup dan Intervensi Penurunan Stunting
3. Pengorganisasian Kegiatan
4. Bantuan Teknis
5. Analisis Situasi Penurunan Stunting
6. Penyusunan Rencana Kegiatan
7. Rembuk Stunting
8. Pengintegrasian Rencana Kegiatan
9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10. Manajemen Data dan Evaluasi
11. Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 30 Tahun 2019
Pendidikan - Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan / atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya dengan peraturan akademik ;
bahwa pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pad a huruf a, salah satunya dilakukan dengan cara memberikan beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa kurang mampu ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2018, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 86 Tahun 2018.
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
3. PENERIMA BANTUAN
4. PEMBIAYAAN
5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 30 Tahun 2019
pendidikan dan tenaga kependidikan bukan aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2019/No. 402
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN dalam Penyelenggaran Pendidikan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk pendidikan dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang profesional yang diangkat oleh penjabatan pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan dengan tugas utama mendidik,mengajar,membimbing,mengarahkan,melatih,menilai dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini serta rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan bukan aparatur sipil negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan berdarakan peraturan perundang-undangan sehingga rekrutmen dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan dengan persetujuan pemerintah daerah melalui verifikasi dan validasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.20 Tahun 2003; UU No.14 Tahun 2005; UU No.11 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP RI No.38 Tahun 1992; PP No.19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan pemerintah No.13 Tahun 2015; Perda Kabupaten Gorontalo No.6 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini di atur tentang Peraturan Bupati Tentang Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara Dalam Menyelenggarakan pendidikan termasuk di dalamnya mengatur tentang asas,maksud dan tujuan, verifikasi dan penilaian,pengangkatan,pemindahan,dan pemberhentian,Hukuman disiplin,tunjangan dan cuti, pembinaan dan pengawasan,pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mentawai Nomor 30 Tahun 2019
PERBUP Kab. Mentawai No. 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepada masyarakat melalui pelayanan pendidikan serta untuk mendukung dan meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan pendidikan, maka perlu adanya penambahan satuan pendidikan formal sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai,
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 109 Tahun 2018
Ketentuan Pasal ayat (4) Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal Sebagai Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai diubah, sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Formal sebagai UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
(2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari,
a. SD, dan
b. SMP.
(3) Nomenklatur SD sebagaimana dimkasud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Nomenklatur SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 109 Tahun 2018
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Dana Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, meningkatkan mutu pendidikan, kepedulian terhadap masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, Penunjang Pendidikan Gratis yang dibiayai Pemerintah Pusat, perlu dilakukan evaluasi, revisi dan peninjauan kembali terhadap Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Dana Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP Kabupaten Kampar.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Kampar Nomor 9
Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Dana Kegiatan
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang
SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan
Satuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP
Kabupaten Kampar diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2019.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Pendidikan Dasar
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan
kegiatan penerimaan peserta didik baru, perlu mengatur
pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang pendidikan
Dasar;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang pendidikan Dasar
yang meliputi
Prinsip Dan Tujuan,
Mekanisme,
Kepanitiaan,
Pengumuman Dan Jadwal,
Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru,
Jumlah Peserta Didik,
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Dan Jalur Pendaftaran,
Seleksi PPDB,
Sistem Zonasi,
Pembiayaan Dan Daftar Ulang,
Perpindahan Peserta Didik,
Pengawasan Dan Pelaporan dan
Larangan Dan Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 30 Tahun 2019
PETUNJUK-TEKNIS-PENYELENGGARAAN-PROGRAM-SEKOLAH GRATIS-DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2019/NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, perlu mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat dengan cara mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah. Sehubungan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PPU/X/2012 mengenai Rintisan Sekolah Bertahap Internasional dalam rangka penyempurnaan sistem penyaluran dana program sekolah gratis, maka sistem mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011, perlu disempurnakan dengan peraturan ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Perpres No. 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.07/2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 3 Tahun 2009; Perda Kabupaten Musi Rawas Utara No. 3 Tahun 2016
Dalam peraturan ini berisi informasi terkait pihak yang mendapatkan pelayanan sekolah gratis, besaran pendanaan pada setiap program sekolah, pihak yang terlibat dalam penyaluran dana, informasi yang didasari untuk dapat menggunakan dana, informasi terkait hal-hal yang dilarang dalam penggunaan program sekolah gratis, informasi besaran atau satuan biaya kegiatan , pihak yang melaksanakan monitoring dan pelaporan atas penggunaan dana
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
