Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanakkanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Mempawah, perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Pembahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Bam pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Mempawah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.20 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.19 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.17 Tahun 2010, PP No.58 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permen Pendidikan dan Kebudayan No.3 Tahun 2018, Perda No.5 Tahun 2016, Perda No.11 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Mempawah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2019.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MEMPAWAH
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Kabupaten Magelang Tahun 2019 No. 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di Sekolah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat di Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
a. bahwa implementasi pendidikan karakter antikorupsi di seluruh jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan peserta didik sebagai generasi muda yang berkarakter antikorupsi;
b. bahwa dalam upaya menciptakan peserta didik yang berkarakter antikorupsi, perlu melakukan implementasi pendidikan karakter antikorupsi dari ruang kelas, sekolah, rumah serta lingkungan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001; UU No 20 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 17 Tahun 2010; Perpres No 87 Tahun 2017; Permendikbud No 20 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi;
b. pelaksana implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi;
c. kerjasama;
d. publikasi; dan
e. pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Tahun 2019/ No. 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
a. bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di seluruh
jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk
menciptakan peserta didik sebagai generasi muda yang
berkarakter antikorupsi;
b. bahwa dalam upaya menciptakan peserta didik yang
berkarakter antikorupsi, perlu melakukan implementasi
pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan anak usia
dini dan pendidikan dasar;
c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan dan landasan
hukum implementasi pendidikan antikorupsi pada satuan
pendidikan perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950; UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001; UU No 20 tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah beberpa kali terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 19 tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 13 tahun 2015; PPNo 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP no 66 Tahun 2010; Perpres No 87 Tahun 2017; Permendikbud No 22 Tahun 2016; Permendikbud No 20 tahun 2018; Perda Kab Rembang no 9 tahun 2011; Perda Kab Rembang No 5 Tahun 2016; Perbup Rembang No 28 tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. implementasi Pendidikan Antikorupsi;
b. pelaksana implementasi Pendidikan Antikorupsi;
c. kerja sama;
d. publikasi;
e. pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 42 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman KanakKanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan,bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan Zonasi
UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014. PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 37 Tahun 2003
Sekolah Dasar adalah salah satu bentuk satuan satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. Sekolah Menengah Pertama adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan SD,MI atau bentuk lain yang sederajat. Penerimaan Peserta Didik Baru adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah yang dilakukan berdasarkan: a. Nondiskriminatif; b. Objektif; c. Transparan; d. Akuntabel; e. Berkeadilan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2019.
Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 37 Tahun 2019
Pedoman-Pelaksanaan-Penerimaan-Peserta Didik Baru-Jenjang Pendidikan Dasar-Tahun Pelajaran 2019/2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2019/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2019/2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru, perlu melibatkan dan memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah. Dalam memberdayakan sekolah perlu memberikan kewenangan kepada sekolah dalam rangka penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 66 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51 Tahun 2018; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 2 Tahun 2017; Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan pelaksanaan PPDB meliputi ; Pengumuman pendaftaran PPDB, pendaftaran, seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran, pengumuman penetapan peserta didik baru, dan daftar ulang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 420/4047/SJ tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Kabupaten Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini berisi tentang Sasaran Pendidikan Karakter Antikorupsi, Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi, Pelaksana Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi, Kerja sama, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 37 Tahun 2019
Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas
Negeri pada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten
Kutai Barat, sudah tidak selaras lagi dengan
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Sekolah Menengah Atas Negeri Pada Dinas Pendidikan
Daerah Kabupaten Kutai Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2019.
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Sekolah Menengah Atas Negeri Pada Dinas Pendidikan
Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 37 Tahun 2019
PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 39 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan
Mencabut
Peraturan Bupati Indragiri
Hulu Nomor 137 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Alokasi
Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
ABSTRAK:
Bahwa untuk meringankan beban masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pembiayaan pendidikan anak usia dini serta guna mewujudkan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang adil dan lebih bermutu, Pemerintah tclah mengalokasikan dana bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (Empat) bab dan 10 (Sepuluh) pasal, di antaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Persyaratan Penyaluran BOP PAUD;Mekanisme Penyaluran Dana BOP PAUD; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Indragiri
Hulu Nomor 137 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Alokasi
Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 140)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Pendıdıkan
Dan Komıte
Sekolah
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan
pendidikan di Kabupaten Musi Rawas, perlu
membentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
yang berperan dalam memberikan pertimbangan,
arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana
serta pengawasan Pendidikan;
UU No 28 Tahun 1959;UU No 20 Tahun 2003;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 14 Tahun 2005;PP No 19 Tahun 2005; PP No 17 Tahun 2010;PP No 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah
dengan PP No 66 Tahun 2OlO;Permendikbud No 75 Tahun 2016;
Dewan Pendididkan ,Komite Sekolah,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
14 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
