Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.869 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Kertas Leces
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 42 Tahun 2003 tentang Honorarium Bagi Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dan Tunjangan Ketua Dan Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
  2. PP No. 11 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces
Download file:
PP Nomor 34 Tahun 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Asdp Indonesia Ferry
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 16 Tahun 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara XII
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 14 Tahun 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara IX
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 13 Tahun 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara III
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 12 Tahun 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara II
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 11 Tahun 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara I
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 10 Tahun 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 116 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Dirgantara Indonesia
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 116 Tahun 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 115 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Damri
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 115 Tahun 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 114 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Peusahaan Perseroan Persero PT Garuda Indonsia Tbk
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 114 Tahun 2012.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan