Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kab. Kepulauan Mentawai Tahun 2020 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dana Bantuan Bencana yang Bersumber dari Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Perda Kab. Kep. Mentawai No. 2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, Pemda dapat menerima bantuan dari masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari dalam negeri yang sah dan tidak mengikat
UU No. 49 Tahun 1999, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 21 Tahun 2008, PP No. 22 Tahun 2008, Perpres No. 17 Tahun 2018, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 33 Tahun 2006, Permendagri No. 27 Tahun 2007, Perka BNPB No. 4 Tahun 2008, Perka BNPB No. 2 Tahun 2012, Perka BNPB No. 2 Tahun 2008, Perda Kab. Kep. Mentawai No. 8 Tahun 2016, Perda Kab. Kep. Mentawai No. 2 Tahun 2017
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pengumpulan Dana Bantuan Bencana
3. Penggunaan
4. Prosedur Penggunaan Dana Bantuan Bencana
5. Pengendalian dan Pengawasan
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2020.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 21 Tahun 2020
Tata Cara Penyaluran Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai Sebagai Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD 2020/ No. 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyaluran Jaring Pengaman
Sosial Bantuan Langsung Tunai Sebagai Dampak Pandemi
Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 cenderung
meningkat dari waktu ke waktu, sehingga menimbulkan
korban jiwa dan kerugian material yang lebih, dan telah
berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan
kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta
pemerintah daerah dalam meringankan beban masyarakat
perlu memberikan bantuan dalam bentuk jaring
pengaman sosial di bidang sosial dalam bentuk bantuan
langsung tunai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Jaring Pengaman
Sosial Bantuan Langsung Tunai Sebagai Dampak Pandemi
Corona Virus Disease 2019;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020;
Dasar hukum peraturan ini adalah Tata Cara Penyaluran Jaring Pengaman
Sosial Bantuan Langsung Tunai Sebagai Dampak Pandemi
Corona Virus Disease 2019 yang meliputi: Ketentuan Umum; Kriteria Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai; Besaran Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai; Mekanisme Pengajuan Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai; Penyaluran jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai; Monitoring dan Evaluasi; Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan; Pelaporan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 21 Tahun 2020
PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Bengkulu Utara TA 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Keputusan Kepala Bad.an Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor: 13.A Tahun 2020
tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 di Indonesia;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019
11. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2012
12. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019
Beberapa ketentuan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Belanja tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2002.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2020
KRITERIA - KETENTUAN PELAKSANAAN - PENYALURAN - DANA BANTUAN SOSIAL - LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK - KABUPATEN BATANG HARI - TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kriteria dan Ketentuan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam Kabupaten Batang Hari Tahun 2020
ABSTRAK:
Dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan dasar lembaga kesejahteraan sosial anak dalam Kab. Batang Hari, maka perlu memberikan bantuan makanan tambahan kepada setiap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 1974; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No, 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012; Perda No. 5 Tahun 2006; Perda No. 11 Tahun 2019; Perbup No. 86 Tahun 2019
Perbup ini mengatur mengenai Kriteria dan Ketentuan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam Kabupaten Batang Hari Tahun 2020, meliputi: maksud dan Tujuan; Kriteria; Ketentuan Penyaluran Dana Program Bantuan Sosial kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 20 Tahun 2020
PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN BUPATI LAHAT - NOMOR 3 TAHUN 2020 - TENTANG - TATA CARA - PEMBAGIAN DAN PENETAPAN - RINCIAN DANA DESA - SETIAP - DESA TAHUN - ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Tahun 2020 No. 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan peraturan Pemerintah penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negtara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk pemungutan Pandemi Corona Virus -Disease 2019 (COVID 19 ) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan,dana desa dapat di gunakan untuk kegiatan penangan pandemi Corona Virus -Disease 2019 (COVID 19 ) dan Bantuan Langsung Tunai Desa
UU No 28 Tahun 1959;UU No 6 TahunSe 2014;UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 43 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;PP No 60 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 8 Tahun 2016;Permenkeu No 205/PMK.07/2019 bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permenkeu No 50/PMK/07/ 2020;Peraturan Menteri Desa,Pembanguan Desa Tertinggal dan Transmigrasi RI No 11 Tahun 2019 Sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Desa,Pembanguan Desa Tertinggal dan Transmigrasi RI No 7 Tahun 2020;Permenkeu No 35 /PMK.07/2020;Perda No 6 Tahun 2019;Perbup No 31 Tahun 2019 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup No 12 Tahun 2020;Perbup No 3 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2020.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Sumbangan Masyarakat/Pihak Ketiga Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
a. bahwa pelaksanaan kelola pemerin tahan yang baik, pemerintah daerah wajib mengadministrasikan segala bentuk sumbangan se.rta mem publikasikan kepada
masyarakat termasuk penggunaannya;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab khususnya dalam pengelolaan dana dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat berupa sumbangan masyarakat/ sumbangan pihak ketiga yang ditujukan untuk penanggulangan bencana Corona Virus Disease 2019 maka perlu diatur mekanisme pengelolaan sumbangan masyarakat/ sumbangan pihak ketiga yang ditujukan untuk penanggulangan bencana Corona Virus Disease 2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Sumbangan Masyarakat/Pihak Ketiga dalam rangka Penanggulangan Bencana Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pemalang.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undahg Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950,
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 29 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman pengelolaan belanja yang sifatnya tidak biasa dan/ atau tidak diharapkan berulang yaitu bencana pandemi Corona Virus Disease 2019, yang merupakan pemberian dari Pihak Ketiga kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang maupun barang yang ditujukan untuk penanggulangan bencana Corona Virus Disease 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2020.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2020
Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD No.20/2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur
ABSTRAK:
bahwa sehubungan terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur yang perlu dilakukan perubahan dan pengaturan kembali dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpu No. 1 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020; PermenKeu No. 205/PMK.07/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PermenKeu No. 50/PMK.07/2020; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 5 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 8 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang 7 Pasal diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2020.
Peraturan yang diubah:
Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2020
Peraturan Yang Akan Diatur:
Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2020
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN MASING-MASING KELURAHAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum {DAU) Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan MasingMasing Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020
Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07 /2020
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2007
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 13 Tahun 2019
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020 yang diberikan selama setahun sebesar Rp3. 751.500.000,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Lima Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp2.701.500.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Satu Lima Ratus Ribu Rupiah); dan
2. Dana Alokasi Umum Tambahan sebesar Rp1.050.000.000,00 (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2020.
-
-
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BANTUAN RUMAH SWADAYA KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni, diperlukan bantuan rumah swadaya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.55 Tahun 1999, UU No.1 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2005, PP No.14 Tahun 2016, PP No.18 Tahun 2016, Permenpupr No. 02/PRT/M/2016, Permenpupr No. 07/PRT/M/2018, Perpres No.15 Tahun 2010, Perda Landak No.5 Tahun 2016, Perda Landak No.34 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Bentuk BRS, Jenis Kegiatan dan Besaran BRS, Penerima BRS, Penyelenggaraan BRS, Pengawasan dan Pengendalian, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
Peraturan ini memiliki 12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2020
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaPerekonomianStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penataan toko swalayan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6),
Pasal 7 ayat (3), Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 25 Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan, serta untuk
mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat dan
kemudahan dalam berusaha, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penataan
Pasar Rakyat dan Toko Swalayan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah mengatur
dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban Pasar Rakyat.
Penyusunan Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat
meliputi:
a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan
pendidikan;
b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
c. kepadatan penduduk;
d. pertumbuhan penduduk;
e. kemitraan dengan UMKM di Daerah;
f. penyerapan tenaga kerja di Daerah;
g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai
sarana bagi UMKM di Daerah;
h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
sudah ada;
i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh
jarak antara Supermarket, Hypermarket, Departmen
Store dan grosir yang berbentuk perkulakan dengan
Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
j. tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social
Responsibility).
Rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan
perdagangan terhadap pendirian minimarket berjejaring
diberikan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai
berikut :
a. kepadatan penduduk;
b. perkembangan pemukiman baru;
c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
d. dukungan/ketersediaan infrastruktur;
e. jarak Minimarket berjejaring dengan Pasar Rakyat dan
toko sejenis yang lebih kecil skala usahanya di wilayah
sekitar yang telah ada sebelumnya; dan
f. menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana
umum lainnya.
Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan
mengenai jam kerja, dan/atau kewajiban sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan dikenakan sanksi
administratif berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan Izin Usaha;
c. pencabutan Izin Usaha; dan
d. pemberhentian/penutupan kegiatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Penataan toko swalayan (Berita Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 5
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penataan Toko
Swalayan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor
5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat