Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.352 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.05/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji/Pensiun /Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun /Tunjangan
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
117~PMK.05~2015Per.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55/PMK.05/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/ PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
  2. PMK No. 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
Download file:
2014 PMK 55.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.02/2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri
Download file:
PMK Nomor 164 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 07/PMK.11/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
PMK Nomor 7 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Perwakilan Rawan Dan/Atau Perwakilan Berbahaya
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenlu No. 15 Tahun 2015 tentang Perwakilan Rawan Dan Perwakilan Berbahaya
Download file:
Permenlu No. 5 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perwakilan Rawan Dan Perwakilan Berbahaya
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenlu No. 5 Tahun 2020 tentang Perwakilan Rawan Dan/Atau Perwakilan Berbahaya
Download file:
Permenlu No. 15 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Konsul Kehormatan Republik Indonesia
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 09/ OR/OI/91/01 Tahun 1991 tentang Pedoman Umum Pengangkatan dan Tata Kerja Konsul Kehormatan
Download file:
Permenlu No. 1 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pendelegasian Wewenang Perizinan di Bidang Pertahanan terkait dengan Penanaman Modal dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi Pertahanan dan Keamanan, Militer Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
No. 10 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 40 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Penugasan dan Perizinan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang Penugasan dan Perizinan ke Luar Negeri di Lingkungan Departemen Pertahanan
Download file:
Permenhan Nomor 40 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Perhubungan Kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenhub No. 66 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Perhubungan Kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi
Download file:
PM_77_TAHUN_2019.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan