PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.537 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permentan No. 9 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pertanian di Bidang Organisasi dan Kepegawaian
Mencabut
  1. Permentan Nomor 17/Permentan/OT.140/1/2014
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pangan, Pertanian dan Peternakan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/PERMENTAN/KP.350/5/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permentan No. 35 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT.140/3/2013 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Pangan, Pertanian dan Peternakan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1045/Kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor 187 Tahun 1999
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/3/2013 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Pangan, Pertanian dan Peternakan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1046/Kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor 188 Tahun 1999
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 112/Permentan/OT.140/10/2013 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Pangan, Pertanian dan Peternakan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. Permentan No. 26 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Bidang Karantina Pertanian
    Ketentuan JF Medik Veteriner yang mengatur tentang perkarantinaan hewan dan Pengawasan Keamanan Hayati Hewani sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 112/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/3/2013 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Pangan, Pertanian dan Peternakan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1046/Kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor 188 Tahun 1999
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 111/Permentan/OT.140/10/2013 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Pangan, Pertanian dan Peternakan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. Permentan No. 26 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Bidang Karantina Pertanian
    Ketentuan JF Paramedik Veteriner yang mengatur tentang perkarantinaan hewan dan Pengawasan Keamanan Hayati Hewani sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 111/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/5/2013 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Pangan, Pertanian dan Peternakan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Download file:

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan