Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 349 peraturan dalam 0,003 detik

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1947

Naturalisasi George Wilhelm August Friedrichs

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download file:

UU Nomor 25 Tahun 1947.pdf

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1947

Naturalisasi Wilhelm Karl Gottfried Mewes

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download file:

UU Nomor 24 Tahun 1947.pdf

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1947

Naturalilasi Frans Matheas Hesse

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download file:

UU Nomor 9 Tahun 1947.pdf

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1947

Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia

Mengubah

UU No. 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia
UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara

Download file:

UU Nomor 8 Tahun 1947.pdf

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1947

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia
UU No. 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia

Mengubah

UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara

Download file:

UU Nomor 6 Tahun 1947.pdf

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1947

Naturalisasi Salim Basjir

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download file:

UU Nomor 5 Tahun 1947.pdf

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1947

Naturalisasi Johann Jordan

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download file:

UU Nomor 4 Tahun 1947.pdf

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1946

Warga Negara dan Penduduk Negara

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia
UU No. 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia
UU No. 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia

Download file:

UU Nomor 3 Tahun 1946.pdf

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download file:

Perpu 3 Tahun 2009.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
PP No. 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
PP No. 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Download file:

PP Nomor 40 Tahun 2023.pdf

Peraturan Pelaksanaan - Keimigrasian - Perubahan

2023

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 40, LN 2023 (103) TLN (6886) : 33 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

ABSTRAK:

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum di bidang keimigrasian serta mewujudkan penguatan fungsi keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian perlu diubah.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 6 Tahun 2011; dan PP Nomor 31 Tahun 2013.
PP ini mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 31 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Beberapa pasal yang diubah antara lain Pasal 32 yang diubah menjadi Tanda Masuk bagi Orang Asing pemegang Visa tinggal terbatas berlaku sebagai Izin Tinggal terbatas. Selanjutnya Pasal 136 diubah menjadi Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan diberikan untuk waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk dan dapat diperpanjang dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
PP ini mengubah PP Nomor 31 Tahun 2013.
Lampiran file: 47 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 33; penjelasan hlm 34 sd 47)

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal .