Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 340 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Konsumen
Status Peraturan
Mencabut
  1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/182/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Persyaratan dan Tatacara Pemberian Izin atau Perintah Membuka Rahasia Bank
Download file:
Peraturan BI No. 2-19-PBI-2000.pdf
Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/7/PBI/1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Sistem Informasi Debitur
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Konsumen
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan BI No. 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur
Mencabut
  1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/58/KEP/DIR tanggal 8 September 1994 tentang Laporan Penyediaan Dana
  2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/90/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1990 tentang Laporan Mengenai Debitur Yang Menerima Pinjaman Luar Negeri dan Aplikan yang Memperoleh Garansi Bank dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Luar Negeri
  3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/37/KEP/DIR tanggal 10 Juli 1995 tentang Informasi Debitur Bank Umum
Download file:
Peraturan BI No. 1-7-PBI-1999.pdf
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Konsumen
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
  2. Peraturan BI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
Mengubah sebagian
  1. Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat
Download file:
Peraturan OJK No. 6 Tahun 2022.pdf
Peraturan OJK No. 6 Tahun 2022_Penjelasan.pdf
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Konsumen
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan
  2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan
  3. Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
  4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 perihal Mediasi Perbankan
Download file:
Peraturan OJK No. 31 Tahun 2020.pdf
Peraturan OJK No. 31 Tahun 2020_Penjelasan.pdf
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.07/2018 Tahun 2018
Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
Abstrak
Perlindungan Konsumen
Download file:
POJK 18-2018 (1).pdf
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Abstrak
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perlindungan Konsumen
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Download file:
POJK Nomor 77 Tahun 2016.pdf
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Konsumen
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Download file:
POJK Nomor 76 Tahun 2016.pdf
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Abstrak
Perlindungan Konsumen
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
  2. Peraturan OJK No. 76/POJK.07/2016 Tahun 2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat
Download file:
POJK 1 - 2013.pdf
Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2007 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 tentang Program Penjaminan Simpanan
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Konsumen Perekonomian
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan LPS No. 2/PLPS/2010 Tahun 2010 tentang Program Penjaminan Simpanan
Mengubah
  1. Peraturan LPS No. 1/PLPS/2006 Tahun 2006 tentang Program Penjaminan Simpanan
Download file:
Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2007.pdf
Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Program Penjaminan Simpanan
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Konsumen Perekonomian
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan LPS No. 2/PLPS/2010 Tahun 2010 tentang Program Penjaminan Simpanan
Diubah dengan
  1. Peraturan LPS No. 1/PLPS/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 tentang Program Penjaminan Simpanan
Mencabut
  1. Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS Nomor 1A/PLPS/2005
Download file:
Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2006 lengkap.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan