Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.377 peraturan dalam 0,007 detik

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup

Download file:

Instruksi_Presiden_no_2_th_2007.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2005

Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Mencabut

Inpres No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting

Download file:

In_Pres No.4 Tahun 2005.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Dicabut dengan

Inpres No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Download file:

INPRES NO 5 TH 2001.pdf

penebangan kayu - kawasan ekosistem

2001

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 5, https://jdih.setkab.go.id :4

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting

ABSTRAK:

Bahwa pelanggaran dan kejahatan di bidang kehutanan khususnya tindakan penebangan kayu liar (illegal logging) dan peredaran hasil hutan illegal di dan dari Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, sudah sangat memprihatinkan, karena itu perlu segera diambil langkah-langkah tegas dan terpadu oleh semua instansi pemerintah yang terkait;
Dasar Hukum Inpres ini adalah : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998
Mengkoordinasikan seluruh instansi terkait yaitu Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi, Menteri Kehakiman dan HAM, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI untuk memberantas kegiatan penebangan kayu liar dan peredaran hasil hutan illegal;

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2001.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1997

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Program Pengembangan Tebu Rakyat

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut

Inpres No. 9 Tahun 1975 tentang Intensifikasi Tebu Rakyat

Download file:

Inpres Nomor 5 Tahun 1997.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1996

• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu

Harga Dasar Pembelian Cengkeh oleh Koperasi Unit Desa dari Petani Cengkeh

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Mencabut

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1992 tentang Harga Dasar Pembelian Cengkeh Oleh Koperasi Unit Desa dari Petani Cengkeh

Download file:

Inpres Nomor 4 Tahun 1996.pdf

KOPERASI - DESA

1996

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 4, jdih.setkab.go.id: 4 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Harga Dasar Pembelian Cengkeh oleh Koperasi Unit Desa dari Petani Cengkeh

ABSTRAK:

Dalam rangka perwujudan masyarakat Indonesia yang mandiri dan sejahtera, salah satu upaya yang selama ini memperoleh perhatian dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah langkah-langkah untuk secara berkelanjutan meningkatkan pendapatan petani.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; dan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1992 tentang Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri.
Inpres ini mengatur mengenai harga Pembelian cengkeh oleh badan penyangga dari KUD dan harga penyerahan cengkeh oleh badan penyangga kepada pabrik rokok kretek atau konsumen lainnya, ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan setelah mendengar pertimbangan Menteri lain yang terkait. Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1992 tentang Harga Dasar Pembelian Cengkeh Oleh Koperasi Unit Desa dari Petani Cengkeh, dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 1996.
Mulai tanggal dikeluarkannya Instruksi Prsiden tersebut , menggunakan harga dasar bagi pembelian cengkeh oleh Koperasi Unit Desa (KUD) dari petani cengkeh.
Lampiran file: 4 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 2, penjelasan hlm 2 sd 3)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1983

• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu

Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1983/1984

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Inpres Nomor 9 Tahun 1983.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 1982

• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu

Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1982/1983

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Download file:

Inpres Nomor 6 Tahun 1982.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 8 Tahun 1976

• Berlaku mulai 48 tahun yang lalu

Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Download file:

Inpres Nomor 8 Tahun 1976.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1975

• Berlaku mulai 49 tahun yang lalu

Intensifikasi Tebu Rakyat

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Inpres No. 5 Tahun 1997 tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat

Download file:

Inpres Nomor 9 Tahun 1975.pdf

Tebu Rakyat

1975

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 9, jdih.setkab.go.id: 3 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Intensifikasi Tebu Rakyat

ABSTRAK:

Dalam rangka pemantapan dan peningkatan produksi gula serta peningkatan pendapatan para petani tebu, dipandang perlu untuk menyelenggarakan intensifikasi tanaman tebu rakyat.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; Tap MPR Nomor IV/MPR/1973; UU Nomor 5 Tahun 1960; Keppres Nomor 95 Tahun 1963; Keppres Nomor 9 Tahun 1973; Keppres Nomor 11 Tahun 1974; dan Inpres Nomor 4 Tahun 1973.
Inpres ini menginstruksikan terkait intensifikasi tebu rakyat berupa langkah-langkah untuk mengalihkan pengusahaan tanaman tebu untuk produksi gula diatas tanah sewa, ke arah tanaman tebu rakyat dengan produksi gulanya tetap meningkat, sehingga pada akhir Pelita II sudah seluruh produksi tebu merupakan hasil tebu Rakyat.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 1975.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Pengukuhan, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

SALINAN PERDA NOMOR 6 TAH...RAKAT HUKUM ADAT.pdf

PENGUKUHAN, PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2024 (6) : 20hlm

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengukuhan, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

ABSTRAK:

a. bahwa Negara mengakui dan menghormati Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban; b. bahwa Masyarakat Hukum Adat yang berada dalam wilayah Kabupaten Merangin telah lama ada dan turun temurun belum diakui dan dilindungi secara optimal yang mengakibatkan keberadaannya terpinggirkan, serta munculnya konflik sosial dan konflik agrarian di wilayah adat sehingga perlu dilakukannya upaya pengakuan dan perlindungan; c. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab memberikan pengukuhan, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan untuk memberikan kepastian dan landasan hukum bagi semua pihak dalam pengukuhan, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat diperlukan pengaturan tentang pengukuhan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Wilayah Kabupaten Merangin; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pengukuhan, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.54 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terkahir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.23 Tahun 2021; Permendagri No.52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan No.9 Tahun 2021.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketetntuan Umum, Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Hak dan Kewajiban, Penyelesaian Sengketa, Pembinaan dan Pengawasan, Pengukugan Masyarakat Hukum Adat, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, serta Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
20 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:	Dalam rangka pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dasar Hukum Instruksi Presiden ini adalah : Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (Ilegal Logging) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal .