PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 26.241 peraturan dalam 0,128 detik

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pendidikan Struktur Organisasi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
  1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0167/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal sebagaimana telah diubah dengan Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
  4. Permendiknas Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
  5. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat-Pusat di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  6. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
  7. Permendiknas Nomor 40 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan
  8. Permendiknas Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
  9. Permendiknas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Staf Ahli Menteri Pendidikan Nasional
  10. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tugas Wakil Menteri Pendidikan Nasional
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0166/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 272/O/1999 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0166/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendikbud No. 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2007
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Pendidikan Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 139/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permen BUMN No. PER-12/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan