PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 26.473 peraturan dalam 0,129 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 53C Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
APBD
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendpatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 903/17/2012 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
APBD
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 39A Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
APBD Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERWALI Kota Cirebon No. 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Download file:
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 903/28/2012 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
APBD
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan
  1. PERWALI Kota Sibolga No. 903/03 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 903/28/2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 48A Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
APBD Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERWALI Kota Bekasi No. 1 Tahun 2020 tentang PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA BEKASI
Diubah dengan
  1. PERWALI Kota Bekasi No. 63 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 48.A Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Yang Anggarannya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bekasi
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 17a Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
APBD
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERWALI Kota Banjar No. 37a Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
  2. PERWALI Kota Banjar No. 17b Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
Mengubah
  1. Peraturan Walikota Banjar Nomor 2 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 17b Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
APBD
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERWALI Kota Banjar No. 37a Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
Mengubah
  1. PERWALI Kota Banjar No. 17a Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
  2. Peraturan Walikota Banjar Nomor 2 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 37a Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
APBD
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERWALI Kota Banjar No. 17b Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
  2. PERWALI Kota Banjar No. 17a Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
  3. Peraturan Walikota Banjar Nomor 2 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 778 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
APBD

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan