SE Menteri PAN-RB No. 23 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
Mencabut
SE Menteri PAN-RB No. 18 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
SE Menteri PAN-RB No. 16 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 19, jdih.menpan.go.id: 4 hlm.
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2021.
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18
SE Menteri PAN-RB No. 19 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 18, jdih.menpan.go.id: 2 hlm.
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2021.
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16
SE Menteri PAN-RB No. 19 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
Mencabut
SE Menteri PAN-RB No. 15 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
SE Menteri PAN-RB No. 14 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Wilayah Jawa-bali
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 16, jdih.menpan.go.id: 4 hlm.
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021.
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
SE Menteri PAN-RB No. 16 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 15, jdih.menpan.go.id: 3 hlm.
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
SE Menteri PAN-RB No. 16 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 14, jdih.menpan.go.id: 3 hlm.
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Wilayah Jawa-bali
ABSTRAK:
CATATAN:
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2021.
Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di
Lingkungan Sekretariat Kabinet
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan
manajemen kabinet kepada Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan
penyelenggaraan kerja sama yang berkualitas
Dasar hukum peraturan ini adalah Perpres Nomor 55 Tahun 2020; Persetkab Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Persetkab Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Kerjasama di lingkungan Sekretariat Kabinet yang merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan
yang disepakati antara Sekretariat Kabinet dengan Mitra
Kerja Sama untuk saling memberi manfaat dalam
mencapai tujuan bersama; Tujuan dan Prinsip penyelenggaraan kerja sama; Mitra dan Bentuk Kerja Sama; Wewenang Penandatanganan Kerjasama; Tahapan penyelenggaraan kerja sama; format naskah kerja sama; dan penyelesaian sengketa kerja sama
CATATAN:
Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2024.
Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Perubahan atas Peraturan
Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat
Kabinet 2020-2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Tahun 2023, perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap indikator kegiatan utama
Reformasi Birokrasi General dan Tematik pada Road Map
Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2020-2024
Dasar hukum peraturan ini adalah Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Perpres Nomor 55 Tahun 2020; Permenpan Nomor 3 Tahun 2023; Persetkab Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Persetkab Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 pada Lampiran Peraturan
Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penajaman
Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2020-2024
CATATAN:
Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2024.
Peraturan ini mengubah Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penajaman
Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2020-2024
Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Kebijakan Pengawasan Intern Sekretariat Kabinet Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung
jawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional
dan akuntabel
Dasar hukum peraturan ini adalah PP Nomor 60 Tahun 2008; Perpres Nomor 55 Tahun 2020; PErsetkab Noor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PErsetkab Nomor 2 Tahun 2022; Persetkab Nomor 4 TAhun 2021
Peraturan ini mengatur mengenai Kebijakan Pengawasan Intern Sekretariat Kabinet Tahun 2024, yang memuat a. Isu strategis terkait pengawasan intern tahun 2024;
b. Arah kebijakan dan tema pengawasan tahun 2024; dan
c. Kegiatan pengawasan mandatori, non mandatori, dan
prioritas tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Sekretariat Kabinet
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi secara efektif, efisien, terukur, serta sejalan dengan
prinsip good governance, diperlukan standar operasional
prosedur di lingkungan Sekretariat Kabinet
Dasar hukum peraturan ini adalah Perpres Nomor 55 Tahun 2020; Permenpan Nomor 35 Tahun 2012; Persetkab Nomor 9 Tahun 2013; Persetkab 1 Tahun 2020; Persetkab Nonor 3 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur Standar Operasional Prosedur di lingkungan Sekretariat Kabinet
CATATAN:
Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2024.
Dengan diberlakukannya Peraturan Sekretaris Kabinet ini,
1.
Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2016
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Sekretariat Kabinet;
2. Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 65 Tahun 2022
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pusat Pembinaan Penerjemah,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Setkab No. 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat
Kabinet 2020-2024
Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
