Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 25.497 peraturan dalam 0,119 detik

Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menag No. 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Download file:

Permenag Nomor 25 Tahun 2021.pdf

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

2021

Peraturan Menteri Agama NO. 25, BN. 2021 No. 1240/www.peraturan.go.id

Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, perlu pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja; b. bahwa organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/724/M.KT.01/2021 mengenai Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Organisasi dan Tata Kerja 6 (enam) Universitas Islam Negeri (UIN); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362); 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 6. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 120); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
1. kedudukan, tugas dan fungsi 2. organisasi 3. kelompok jabatan fungsional 4. jabatan 5. Tata kerja

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2021.
Mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 240) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1657),
29 halaman dengan lampiran

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menag No. 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung

Download file:

Permenag Nomor 24 Tahun 2021.pdf

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

2021

Peraturan Menteri Agama NO. 24, BN. 2021 No. 1239 / www.peraturan.go.id

Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, perlu pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja; b. bahwa organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/724/M.KT.01/2021 mengenai Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Organisasi dan Tata Kerja 6 (enam) Universitas Islam Negeri (UIN); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362); 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 122); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
1. kedudukan, tugas dan fungsi 2. organisasi 3. Kelompok jabatan fungsional 4. Jabatan 5. Tata kerja

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2021.
Mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596),
30 halaman dengan lampiran

Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Permenag Nomor 22 Tahun 2021.pdf

PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

2021

Peraturan Menteri Agama NO. 22, BN. 2021 No. 1171/ www.peraturan.go.id

Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

ABSTRAK:

a. bahwa dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan untuk meningkatkan kinerja, pelayanan, dan bimbingan masyarakat Islam, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan; b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/360/M.KT.01/2021 mengenai Usul Pembentukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252); 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
Mengubah Pasal 12

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2021.
Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252),
4 halaman

Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dan Pelatihan Keagamaan

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan Menag No. 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan

Mencabut

Peraturan Menag No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan
Peraturan Menag No. 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan

Download file:

PMA_no._15_tahun_2021.pdf

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN

2021

Peraturan Menteri Agama NO. 15, BN 2021/NO. 933; https://jdih.kemenag.go.id/: 13 HLM

Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dan Pelatihan Keagamaan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan keagamaan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pendidikan dan pelatihan keagamaan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Keagamaan; b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pendidikan dan pelatihan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/234/M.KT.01/2021 mengenai Usul Pembentukan 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis di bidang Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan; a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan keagamaan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pendidikan dan pelatihan keagamaan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Keagamaan; b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pendidikan dan pelatihan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/234/M.KT.01/2021 mengenai Usul Pembentukan 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis di bidang Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor168); 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
a. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi b. Susunan Organisasi c. Kelompok Jabatan Fungsional d. Nama, Lokasi dan Wilayah Kerja e. eselonisasi jabatan f. Tata Kerja

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021.
Mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 457),
16 halaman dengan lampiran

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan Menag No. 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Mengubah

Peraturan Menag No. 55 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Download file:

PMA_no._3_tahun_2021.pdf

PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

2021

Peraturan Menteri Agama NO. 3, BN 2021/NO. 95; https://jdih.kemenag.go.id/l: 8 HLM

Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi, serta pengelolaan perguruan tinggi pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, perlu membentuk Wakil Rektor Bidang Kerja Sarna dan Pengem bangan Lembaga; b. bahwa pembentukan Wakil Rektor Bidang Kerja Sarna dan Pengembangan Lembaga sebagaimana dimaksuddalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat NomorBj 1627 jM.KT.Olj2020 mengenai Penambahan 1 (satu) Wakil Rektor pada pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ten tang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 ten tang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362); 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 ten tang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1318); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara .Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495)
Mengubah ketentuan Pasal 7, 80, 81, 82, 83, 84, 85 dan 95

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2021.
Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1318)
8 halaman

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Takengon

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menag No. 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Ngeri Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh

Download file:

Nomor 2 Tahun 2021.pdf

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TAKENGON

2021

Peraturan Menteri Agama NO. 2, BN 2021/NO. 94; PERATURAN.GO.ID: 25 HLM

Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Takengon

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi pada Institut Agama Islam Negeri Takengon, perlu pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja; b. bahwa organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Takengon telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/1624/M.KT.01/2020 mengenai Organisasi dan Tata Kerja pada 2 (dua) Institut Agama Islam Negeri di Lingkungan Kementerian Agama; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Takengon;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362); 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 6. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Takengon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 71); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 867);
Mengatur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Kelompok Jabatan Fungsional; Eselonisasi; Tata Kerja; Ketentuan Lain-lain dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2021.
Mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Takengon, Aceh Tengah, Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 988),
25 halaman

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menag No. 60 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong

Download file:

Nomor 1 Tahun 2021.pdf

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

2021

Peraturan Menteri Agama NO. 1, BN 2021/NO. 93; PERATURAN.GO.ID: 26 HLM

Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi pada Institut Agama Islam Negeri Sorong, perlu pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja; b. bahwa organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/1624/M.KT.01/2020 mengenai Organisasi dan Tata Kerja pada 2 (dua) Institut Agama Islam Negeri di Lingkungan Kementerian Agama; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362); 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 867);
Mengatur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi;Organisasi; Kelompok Jabatan Fungsional; Eselonisasi; Tata Kerja; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2021.
Mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 781),
26 halaman

Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ternate

Abstrak

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Menag No. 68 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ternate
Peraturan Menag No. 95 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ternate

Download file:

PMA_No._28_tahun_2020.pdf

Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrak

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan Menag No. 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Mengubah

Peraturan Menag No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Peraturan Menag No. 77 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Peraturan Menag No. 7 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Download file:

PMA_No._27_tahun_2020.pdf

Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya

Abstrak

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menag No. 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekoah TInggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya
Peraturan Menag No. 68 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya

Download file:

PMA_No._26_tahun_2020.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2020.