Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 251.908 peraturan dalam 1,596 detik

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Perka BKPM No. 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Mengubah
  1. Perka BKPM No. 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Download file:
PERKA_7_2010.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Kota Tanjung Pinang Dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
Perka_6_2010.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pelimpahan Wewenang Pemberian Pendaftaran Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Kota Tanjung Pinang Dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Perka BKPM No. 8 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawaasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pealbuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
Mencabut
  1. Perka BKPM No. 15 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Pendaftaran Penanaman Modal Di Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
Download file:
Perka_5_2010.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Pencabutan/ Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal Dan/Atau Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap Kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PERKA_3_2010.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PERKA_2_2010.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2/P/2009 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Penempatan Pejabat Promosi Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Di Luar Negeri
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Perka BKPM No. 1 Tahun 2016 tentang Perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal Di Luar Negeri
Download file:
Perka_BKPM_2_2009.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4/P/2009 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/Sk/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
Diubah dengan
  1. Peraturan BKPM No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
  2. Perka BKPM No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
  3. Perka BKPM No. 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
Mengubah
  1. Perka BKPM No. 90/SK/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
Download file:
Perka_4 P 2009_Ortala.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2009
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pelimpahan Wewenang Pemberian Pendaftaran Penanaman Modal Di Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Perka BKPM No. 5 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Pendaftaran Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Kota Tanjung Pinang Dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun
Mencabut
  1. Keputusan Kepala BKPM Nomor 66/SK/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Daerah Industri Pulau Batam
Download file:
Perka_15_2009.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Perka BKPM No. 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Diubah dengan
  1. Perka BKPM No. 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Mencabut
  1. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 71/SK/2004
Download file:
PERKA_13_2009.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan BKPM No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal
  2. Peraturan BKPM No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal
Diubah dengan
  1. Perka BKPM No. 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal
Download file:
PERKA_6_2009.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan